Debitur Pailit Bisa Dipenjara Jika Lakukan Kecurangan Ini

PERTANYAAN

Apa akibat hukum jika debitur melakukan perbuatan hukum dalam proses kepailitan? Misalnya membagi rata utang-utang debitur. Lalu, apakah KUHP atau UU 1/2023 mengatur perbuatan curang yang dilakukan oleh debitur pailit yang menimbulkan kerugian bagi kreditur lain?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan pengertian kepailitan terlebih dahulu.

Apa itu Kepailitan?

Menurut Pasal 1 angka 1 UU KPKPU, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam UU KPKPU.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dibacakannya putusan pernyataan pailit memberikan implikasi di mana harta kekayaan debitur pailit akan berada di bawah sita umum, dengan kurator sebagai pihak diberikan mandat oleh undang-undang sebagai “pengampu” untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta kekayaan debitur pailit, di bawah pengawasan hakim pengawas.

Sedangkan menurut Hadi Shubhan dalam bukunya Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, pailit adalah suatu keadaan di mana debitur tidak mampu melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (financial distress) (hal. 1). Penjelasan selengkapnya dapat Anda temukan dalam 2 Syarat Kepailitan dan Penjelasannya.

Berikutnya, bagaimana implikasi kepailitan terhadap debitur pailit?

Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Debitur Pailit

Bagian Umum pada Penjelasan UU KPKPU menggariskan bahwa pada dasarnya, putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.

Kemudian, Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU mengatur pula bahwa debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pailit diucapkan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dengan dijatuhkannya putusan pernyataan pailit, maka menghilangkan hak debitur untuk dapat mengurus sendiri harta kekayaannya yang masuk dalam harta pailit.

Kemudian, apakah dengan demikian debitur pailit sepenuhnya kehilangan wewenangnya untuk melakukan segala macam perbuatan hukum?

Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya yang berjudul Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menjelaskan bahwa dengan diputuskannya menjadi debitur pailit, bukan berarti debitur pailit kehilangan hak keperdataannya (volkomen handelingsbevoegdheid) untuk dapat melakukan semua perbuatan hukum di bidang keperdataan. Debitur pailit hanya kehilangan hak keperdataannya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya. Sementara itu, untuk melakukan perbuatan keperdataan lainnya, misalnya untuk melangsungkan pernikahan dirinya, mengawinkan anaknya sebagai wali, dan lain sebagainya, debitur masih berwenang (masih memiliki kemampuan hukum) untuk melakukan perbuatan keperdataan tersebut (hal. 293).

Kemudian, bagaimana jika debitur pailit tersebut merupakan perseroan terbatas (“PT”)?

Hal tersebut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU, bahwa dalam hal debitur adalah perseroan terbatas, organ perseroan tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaan fungsi tersebut menyebabkan berkurangnya harta pailit, maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit, adalah wewenang kurator.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa apabila PT dinyatakan pailit, maka organ perseroan tersebut dapat tetap menjabat namun hanya dapat menjalankan fungsinya sepanjang tidak menyangkut pengeluaran uang yang merupakan harta pailit. Mengenai Penjelasan Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU tersebut, Sutan Remy Sjahdeini dalam buku yang sama berpendapat bahwa artinya pengurus perseroan hanya dapat melakukan tindakan hukum sepanjang menyangkut penerimaan pendapatan bagi perseroan, tetapi dalam hal pengeluaran uang atas pembebanan harta pailit, maka kurator yang berwenang untuk memutuskan untuk menyetujui pengeluaran tersebut.[1]

Lalu, bagaimana akibat hukumnya jika debitur pailit tetap melakukan perbuatan hukum, dalam artian melakukan perbuatan hukum demi melunasi dan membagi rata utang-utang debitur tersebut secara rata?

Debitur Melakukan Perbuatan Hukum untuk Mengurus Harta Kekayaannya Pasca Putusan Pailit

Sebagaimana telah kami jelaskan, pada dasarnya setelah diputusnya putusan pernyataan pailit terhadap debitur, maka saat itu juga status hukum debitur dianggap kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Sehingga, debitur pailit demi hukum kehilangan kewenangannya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya tersebut.

Kemudian, siapa yang akan melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan debitur?

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU KPKPU, ditegaskan bahwa kurator yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Oleh karena itu, dalam hal debitur pailit secara tanpa hak melakukan perbuatan hukum untuk mengurus harta kekayaannya setelah dijatuhkannya putusan pailit, maka perbuatan debitur pailit tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Perbuatan Curang Debitur Pailit dalam Hukum Pidana

Selain itu, KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[2] yaitu tahun 2026, juga mengatur perbuatan-perbuatan curang yang dilakukan oleh debitur pailit yang menimbulkan kerugian bagi kreditur lain. Berikut pasal-pasalnya.

KUHP	UU 1/2023
Pasal 397 Seorang pengusaha yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau diizinkan melepaskan budel oleh pengadilan, diancam karena merugikan pemiutang secara curang jika yang bersangkutan untuk mengurangi hak pemiutang secara curang: membikin pengeluaran yang tak ada, maupun tidak membukukan pendapatan, atau menarik barang sesuatu dan budel; telah melijerkan (uerureemden) barang sesuatu dengan Cuma-cuma atau jelas di bawah harganya; dengan suatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang di waktu pailitnya atau pada saat di mana diketahui bahwa keadaan tersebut tak dapat dicegah; tidak memenuhi kewajiban untuk mengadakan pencatatan menurut pasal 6 ayat pertama Kitab Undang- undang Hukum Dagang atau untuk menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat, dan tulisan-tulisan yang dimaksud dalam ayat ketiga pasal tersebut.	Pasal 512 Pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskan harta bendanya berdasarkan putusan pengadilan, dipidana karena merugikan kreditur secara curang, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar,[3] jika: mengarang-ngarang utang, tidak mempertanggungjawabkan keuntungan, atau menarik Barang dari harta benda milik perusahaan; melepaskan Barang milik perusahaan, baik dengan cuma-cuma maupun dengan harga jauh di bawah harganya; dengan cara menguntungkan salah seorang kreditur pada waktu pailit atau pada saat diketahui bahwa keadaan pailit tersebut tidak dapat dicegah; atau tidak memenuhi kewajiban untuk mencatat segala sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyimpan dan memperlihatkan buku, Surat, dan Surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511 huruf c. Sebagai informasi, Pasal 513 UU 1/2023 mengatur bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511 dan Pasal 512 dapat juga dilakukan oleh korporasi.
Pasal 402 Barang siapa dinyatakan dalam keadaan jelas tak mampu atau jika bukan pengusaha, dinyatakan dalam keadaan pailit atau dibolehkan melepaskan budel, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, jika yang bersangkutan secara curang mengurangi hak-hak pemiutang dengan mengada ada pengeluaran yang tak ada, maupun menyembunyikan pendapatan, atau menarik barang sesuatu dari budel, ataupun telah melijerkan barang sesuatu dengan cuma-cuma atau terang di bawah harganya, atau di waktu ketidakmampuannya, pelepasan budelnya atau kepailitannya, atau pada saat di mana diketahuinya bahwa salah satu dari keadaan tadi tak dapat dicegah, menguntungkan salah seorang pemiutang dengan sesuatu cara.	Pasal 515 Setiap Orang yang dinyatakan dalam keadaan tidak mampu atau jika yang bersangkutan bukan Pengusaha, dinyatakan pailit atau berdasarkan putusan pengadilan diizinkan melepaskan harta bendanya, secara curang mengurangi hak dari krediturnya dengan mengarang-ngarang utang, menyembunyikan pendapatan, menarik Barang dari harta bendanya, atau melepaskan Barang dengan cuma-cuma maupun dengan nyata-nyata di bawah harganya, atau pada waktu ketidakmampuannya, pelepasan harta bendanya atau kepailitannya, atau pada waktu mengetahui bahwa salah satu dari keadaan tersebut tidak dapat dicegah lagi, menguntungkan salah seorang krediturnya dengan cara apa pun juga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar.[4]

Baca juga: Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa apabila pasca dijatuhkannya putusan pernyataan pailit, debitur pailit masih melakukan pengurusan harta kekayaannya dan secara curang mengurangi hak-hak kreditur lain, atau menyebabkan kerugian bagi kreditur lain, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, dan diancam pidana dengan ketentuan-ketentuan di atas.

Baca juga: Bolehkah Debitur Pailit Melakukan Perbuatan Hukum?

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Referensi:

1. Hadi Shubhan. Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Jakarta: Kencana, 2008;
2. Sutan Remy Sjahdeini. Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

---

[1] Sutan Remy Sjahdeini. Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Ed.2. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hal. 294.

[2] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”).

[3] Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023.

[4] Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023.