Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Demonstrasi Serikat Pekerja atas Kasus Penggelapan dalam Perusahaan

Demonstrasi Serikat Pekerja atas Kasus Penggelapan dalam Perusahaan
Demonstrasi Serikat Pekerja atas Kasus Penggelapan dalam Perusahaan

PERTANYAAN

Saya bekerja di sebuah perusahan swasta sekaligus sebagai pengurus serikat pekerja di perusahaan tersebut. Saya mendapat kiriman pesan singkat berupa foto selembar kertas fotokopian yang di foto tersebut adalah bukti pelaporan atas nama salah satu mantan karyawan dimana tempat saya bekerja, yang berisi adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh direktur keuangan di perusahaan. Tapi sepertinya pihak perusahaan sendiri tidak merespon kasus tersebut dengan serius. Buktinya terlapor masih bekerja sampai saat ini dan itu bertentangan dengan isi dalam perjanjian kerja bersama kami, bahwa setiap karyawan yang terjerat kasus pidana akan diberhentikan sementara selama proses penyidikan sampai dengan adanya status hukum tetap.

Pertanyaannya, apakah kami berhak mendorong perusahaan untuk segera memproses terlapor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan cara unjuk rasa di luar jam kerja? Apakah kami berhak memberikan surat berupa teguran keras sesuai fakta yang saya uraikan di atas kepada presiden direktur selaku penanggung jawab perusahaan, dan tembusan ke Disnakertrans, Kementerian Perindustrian, Kepolisian Daerah bahkan sampai dengan Presiden, dengan harapan kami mendapat dukungan dari pihak-pihak tersebut untuk teguran kami agar segera direspon oleh perusahaan? Atas dasar itu, apakah kami bisa dituntut balik dengan kasus pencemaran nama baik?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Rizky P.P. Karo Karo, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 24 Oktober 2019.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Pertama-tama, kami memiliki keterbatasan informasi mengenai jenis fotokopi yang dimaksud, apakah berupa surat pelaporan dari pihak perusahaan kepada pihak berwajib atau pelaporan tertulis dari pihak lain kepada pihak perusahaan. Hal tersebut tentu berdampak pada jawaban yang kami berikan.

    Perbedaan Korupsi dengan Penggelapan

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Sebelum membahas pertanyaan Anda lebih jauh, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa korupsi perlu dibedakan dari penggelapan. Ketentuan mengenai tindak pidana penggelapan telah diatur dalam Pasal 372 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 486 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026.

    Pasal 372 KUHPPasal 486 UU 1/2023
    Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.[2]Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.[3]

    Baca juga: Bunyi Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Unsurnya

    Sedangkan korupsi menurut Nyoman Serikat Putra Jaya dalam bukunya Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia adalah serangkaian kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang mana perbuatan yang dimaksud memenuhi segala unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam UU Tipikor dan perubahannya.

    Lebih lanjut, dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor disebutkan bahwa:

    Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat[4] merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

    Dalam Putusan MK No. 25/PUU–XIV/2016 (hal. 113) diuraikan bahwa unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi.

    Dari penjelasan di atas terlihat perbedaan penggelapan dengan korupsi yang terletak pada unsur kerugian yang ditimbulkan, di mana kerugian korupsi hanya berkaitan dengan keuangan negara atau perekonomian negara. Sehingga menurut hemat kami, kasus dalam pertanyaan Anda sejatinya tergolong sebagai penggelapan karena tidak terkait dengan kerugian negara.

    Tanggung Jawab Direksi

    Direktur keuangan sebagai orang yang diduga melakukan penggelapan sendiri dapat dikategorikan sebagai direksi, sesuai UU PT sebagaimana telah diubah dengan Perppu Cipta Kerja.

    Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Selain itu, direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan/atau anggaran dasar.[5]

    Kemudian, direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan, yang wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.[6]

    Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Dalam hal tindakan direksi merugikan perseroan, pemegang saham yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan ketentuan tersebut dapat mewakili perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap direksi melalui pengadilan.[7]

    Sebagai informasi, ketentuan mengenai tanggung jawab direksi dan/atau dewan komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam UU PT tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang hukum pidana.[8]

    Lebih lanjut, Pasal 106 UU PT menguraikan bahwa:

    1. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
    2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
    3. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).
    4. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.
    5. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
    6. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
    7. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
    8. Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.
    9. Bagi Perseroan Terbuka penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

    Oleh karena itu, seorang direksi haruslah menjalankan pengurusan perseroan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Jika memang ditemukan adanya direksi yang telah merugikan perseroan untuk kepentingan pribadi dengan melakukan penggelapan, maka pemegang saham yang paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan/tuntutan ke pengadilan negeri. Selain itu, dewan komisaris dapat menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan memberhentikan sementara anggota direksi. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dapat menguatkan atau membatalkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

    Baca juga: Hak Direksi Membela Diri Jika Diberhentikan oleh RUPS

    Hak dan Kewajiban Serikat Buruh

    Lebih lanjut, terkait dengan keinginan Anda untuk melaksanakan demonstrasi dan mendesak presiden direksi untuk mengambil tindakan atas dugaan penggelapan oleh direksi keuangan Anda, ada perlunya kita meninjau ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Perppu Cipta Kerja, serta peraturan terkait lainnya.

    Dalam Pasal 102 ayat (2) UU Ketenagakerjaan diatur bahwa:

    Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

    Selain itu, UU 21/2000 sebagai payung hukum yang mengatur tentang serikat buruh/serikat pekerja (“SB/SP”) juga perlu ditinjau. Fungsi SB/SP diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU 21/2000, yang berbunyi:

    Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi:

    1. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;
    2. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
    3. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    4. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;
    5. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    6. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.

    Adapun Pasal 25 ayat (1) UU 21/2000 mengatur bahwa:

    Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak:

    1. membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;
    2. mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial;
    3. mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;
    4. membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
    5. melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut hemat kami, Anda pada dasarnya tidak memiliki hak untuk memberikan surat teguran keras kepada presiden direksi perusahaan tempat Anda bekerja. Sebagai wakil SB/SP, Anda seyogyanya melakukan musyawarah bersama dengan presiden direksi atau pejabat lainnya di perusahaan tersebut untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Apabila Anda tetap ingin melakukan demonstrasi, Pasal 10 UU 9/1998 mengatur bahwa:

    1. Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.
    2. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.
    3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh polri setempat.
    4. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

    Lalu, menurut Pasal 11 UU 9/1998, surat pemberitahuan memuat:

    1. maksud dan tujuan;
    2. tempat,lokasi dan rute;
    3. waktu dan lama;
    4. bentuk;
    5. penanggung jawab;
    6. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perseorangan;
    7. alat peraga yang digunakan; dan atau
    8. jumlah peserta.

    Dapat disimpulkan, jika Anda tetap ingin melaksanakan demonstrasi baik yang dilakukan pada jam kerja atau di luar jam kerja terhadap permasalahan di atas, maka Anda tetap wajib memberitahukan dan meminta izin kepada pihak Kepolisian dan memberitahukan terlebih dahulu ke pihak terkait dalam perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Praduga Tidak Bersalah

    Namun demikian, Anda perlu berhati-hati dengan hukum positif Indonesia yang menganut asas praduga tak bersalah. Pasal asas praduga tak bersalah diatur dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c KUHAP:

    Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

    Apabila tidak terbukti bahwa direktur keuangan perusahaan tersebut melakukan tindakan pidana, baik atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau karena penyidikan telah dihentikan oleh Polisi (SP3), maka Anda dapat saja dituntut balik atas dasar pencemaran nama baik.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
    3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
    4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
    5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerta/Serikat Buruh;
    6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
    7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
    8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
    9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

    Putusan:

    Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU–XIV/2016.

    Referensi:

    Nyoman Serikat Putra Jaya. Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia. Semarang: Universitas Diponegoro, 2005.


    [3] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023

    [4] Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU–XIV/2016 yang menyatakan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

    [6] Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3) UU PT

    [7] Pasal 97 ayat (6) UU PT dan penjelasannya

    [8] Pasal 155 UU PT

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000