Deportasi Investor Asing Saat Pendirian PT PMA

PERTANYAAN

Saya sedang mendirikan perusahaan PMA di Indonesia, namun saya dikenai sanksi deportasi dan larangan masuk kembali karena dianggap menyalahgunakan visa investor, dengan alasan perusahaan belum memenuhi syarat PMA secara penuh. Langkah hukum apa yang dapat saya tempuh agar dapat kembali ke Indonesia dan menyelesaikan proses pendirian perusahaan secara sah?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Dalam konteks hukum keimigrasian di Indonesia, penggunaan visa oleh investor asing dalam proses pendirian PT Penanaman Modal Asing (“PT PMA”) harus sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian visa tersebut. Dalam praktiknya, apabila otoritas imigrasi menilai bahwa investor telah melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan jenis visa yang dimiliki, misalnya melakukan kegiatan operasional atau bekerja secara aktif sebelum izin yang relevan diperoleh, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan izin tinggal yang berpotensi berujung pada tindakan administratif keimigrasian, termasuk deportasi dan penangkalan.

Dasar Hukum Deportasi dan Penangkalan

Berdasarkan UU Keimigrasian dan perubahannya, serta didukung oleh Permenimipas 13/2025 dan perubahannya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berwenang untuk menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk:^[1]

1. deportasi; dan/ atau
2. penangkalan (larangan masuk kembali ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu).

Dalam praktiknya, penangkalan seringkali diberlakukan bersamaan dengan deportasi, terutama apabila pelanggaran dinilai cukup serius atau berpotensi mengganggu ketertiban umum.^[2]

Baca juga: Jenis-Jenis Visa untuk Masuk ke Indonesia

Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh

Menjawab pertanyaan Anda, langkah hukum yang dapat ditempuh investor asing agar dapat kembali ke Indonesia dan menyelesaikan proses pendirian perusahaan secara sah adalah sebagai berikut:

1. Keberatan Administratif (Administrative Review)

Investor dapat mengajukan permohonan keberatan atau klarifikasi kepada Direktorat Jenderal Imigrasi atas keputusan deportasi dan/atau penangkalan.^[3]

Berdasarkan praktik pengalaman pribadi penulis, dalam hal ini, penting untuk menyampaikan:

1. kronologi kegiatan yang dilakukan di Indonesia;
2. bukti bahwa aktivitas masih dalam tahap persiapan investasi (bukan kegiatan operasional); dan
3. dokumen pendukung terkait proses pendirian PT PMA (misalnya akta pendirian, Nomor Induk Berusaha (“NIB”), atau izin prinsip).

2. Permohonan Pencabutan Penangkalan

Investor juga dapat mengajukan permohonan pencabutan daftar penangkalan (blacklist) kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. Permohonan ini biasanya disertai dengan:

1. surat permohonan resmi;
2. penjamin (sponsor) di Indonesia;
3. alasan kuat terkait kepentingan investasi; dan
4. komitmen untuk mematuhi ketentuan keimigrasian ke depan.

3. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Apabila keputusan deportasi dinilai tidak sah atau tidak proporsional, investor dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Upaya ini berlandaskan pada UU PTUN dan perubahannya, yang pada pokoknya memberikan hak kepada setiap orang atau badan hukum perdata untuk menggugat keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.^[4] Setiap orang yang dimaksud dalam ketentuan tersebut juga mencakup orang asing sebagai subjek hukum.^[5]

Dalam konteks ini, keputusan deportasi dan penangkalan dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”) sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi yang bersangkutan. Namun, langkah ini bersifat lebih kompleks dan memerlukan pertimbangan strategis, termasuk dari segi waktu dan biaya.

Aspek Penting dalam Pendirian PT PMA

Perlu dipahami bahwa dalam fase awal pendirian PT PMA, investor asing pada umumnya hanya diperbolehkan melakukan kegiatan yang bersifat persiapan, seperti:

1. penjajakan investasi;
2. penandatanganan dokumen pendirian;
3. koordinasi dengan notaris atau konsultan.

Baca juga: Mengenal Apa itu KITAS/KITAP dan Cara Mengurusnya

Kegiatan operasional atau aktivitas yang menyerupai “bekerja secara aktif” umumnya mensyaratkan adanya izin tinggal terbatas dengan indeks yang sesuai, seperti izin tinggal terbatas untuk kerja atau izin sebagai direksi/komisaris yang telah efektif secara hukum.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan;
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan.

---

^[1] Lihat Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“UU Keimigrasian”).

^[2] Lihat Pasal 17 Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan.

^[3] Pasal 77 UU Keimigrasian.

^[4] Lihat Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

^[5] Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.