Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Sebelum membahas mengenai bisa atau tidaknya menuntut ganti rugi, perlu diketahui hak Anda sebagai konsumen dan kewajiban penyelenggara aplikasi sebagai pelaku usaha. Mengenai hal tersebut, kami akan berpedoman pada UU 8/1999.
Berdasarkan Pasal 4 UU 8/1999, konsumen memiliki hak sebagai berikut:
- hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Sementara itu, pelaku usaha memiliki kewajiban sebagai berikut:[1]
- beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.
Berdasarkan uraian di atas, dalam hal barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, maka konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian dari pelaku usaha.
Baca juga: Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Titip (Jastip) Tiket Konser
Kewajiban bertanggung jawab memberikan ganti rugi oleh pelaku usaha juga dipertegas dalam Pasal 19 ayat (1) UU 8/1999, yang berbunyi:
Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
Adapun yang dimaksud dengan ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[2]
Jangka waktu pemberian ganti ruginya menurut Pasal 19 ayat (3) UU 8/1999 adalah dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.
Terhadap pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dijelaskan di atas maka dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.[3]
Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 8/1999, yang berbunyi:
Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
Merujuk pada penjelasan di atas, Anda sebagai konsumen dapat melakukan gugatan perdata terhadap pelaku usaha karena Anda telah dirugikan dengan tidak bisanya Anda masuk ke konser karena invalid saat redeem barcode. Akan tetapi, perlu diingat bahwa ketentuan tersebut terbatas pada yurisdiksi Indonesia. Jadi, penyelenggara aplikasi sebagai pelaku usaha yang telah merugikan Anda perlu memiliki perwakilan atau cabang di Indonesia.
Baca juga: Sudah Beli Tiket Konser Tapi Tak Dapat Kursi, Tempuh Upaya Ini
Lantas, bagaimana jika penyelenggara aplikasi tidak memiliki cabang di Indonesia?
Perlu diketahui bahwa pembelian tiket konser yang dilakukan oleh Anda dengan penyelenggara aplikasi dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik. Oleh karena itu, kami akan merujuk pada UU ITE dan perubahannya.
Menurut Pasal 1 angka 2 UU 19/2016, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Namun, karena dalam transaksi elektronik yang Anda lakukan terdapat unsur asing, maka dapat juga disebut transaksi elektronik internasional.
Pada dasarnya, transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.[4]
Dalam hal transaksi elektronik internasional, para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.[5] Pilihan hukum ini dikenal dengan choice of law dan mengikat sebagai hukum bagi para pihak dalam kontrak tersebut.[6]
Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, maka hukum yang berlaku didasarkan pada asas hukum perdata internasional.[7]
Selain itu, para pihak juga memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik yang dibuatnya.[8]
Akan tetapi, jika para pihak tidak melakukan pilihan forum, maka penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas hukum perdata internasional.[9]
Baca juga: Pentingnya Kualifikasi dalam Hukum Perdata Internasional
Maka dari itu, menjawab pertanyaan Anda, sehubungan penyelenggara aplikasi berada di luar negeri, maka penyelesaian sengketa yang diakibatkan karena tiket konser ini dapat diselesaikan berdasarkan hukum dan forum yang dipilih pada kontrak elektronik yang dilaksanakan antara para pihak. Jika dalam kontrak tidak ditentukan hukum dan forum mana yang dipilih, maka hukum yang berlaku dan kewenangan pengadilan arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya yang berwenang didasarkan pada asas hukum perdata internasional.
Berkaitan hukum mana yang dapat dipilih, berikut ini penjelasan mengenai kualifikasi hukum perdata internasional telah kami bahas dalam artikel berjudul Hubungan Kualifikasi dengan Titik Pertalian dalam Hukum Perdata Internasional.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
[2] Pasal 19 ayat (2) UU 8/1999
[5] Pasal 18 ayat (2) UU ITE
[6] Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU ITE
[7] Pasal 18 ayat (3) UU ITE
[8] Pasal 18 ayat (4) UU ITE
[9] Pasal 18 ayat (5) UU ITE