Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Pidana

Melaporkan Gugatan Cerai yang Tidak Sesuai Fakta

Melaporkan Gugatan Cerai yang Tidak Sesuai Fakta
Melaporkan Gugatan Cerai yang Tidak Sesuai Fakta

PERTANYAAN

Saya baru saja menerima gugatan cerai dari istri, dengan isi gugatan cerai yang tidak sesuai fakta atau sengaja dibuat buat agar pengajuannya bisa diterima pengadilan. Yang ingin saya tanyakan apakah isi gugatan cerai yang tidak sesuai oleh fakta ini dapat saya laporkan sebagai pencemaran nama baik? Terima kasih.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Bisakah Melaporkan Istri karena Isi Gugatan Cerai Tidak Sesuai Fakta? yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 21 Mei 2014, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Dian Dwi Jayanti, S.H. pada 11 Oktober 2023.

    Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui bahwa pencemaran nama baik termasuk dalam ranah pidana, berbeda dengan gugatan cerai yang merupakan ranah perdata.

    Terkait pencemaran nama baik lebih lanjut, ada 6 bentuk pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 yang mulai berlaku pada tahun 2026 mendatang,[1] yakni:

    1. penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP atau Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023);
    2. penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP atau Pasal 433 ayat (2) UU 1/2023);
    3. fitnah (Pasal 311 KUHP atau Pasal 434 UU 1/2023);
    4. penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP atau Pasal 436 UU 1/2023);
    5. pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP atau Pasal 437 UU 1/2023); dan
    6. persangkaan palsu (Pasal 318 KUHP dan Pasal 438 UU 1/2023).

    Baca juga: Perbuatan yang Termasuk dalam Pasal Pencemaran Nama Baik

    Menjawab pertanyaan Anda, penulisan isi gugatan cerai tidak sesuai fakta yang dilakukan oleh istri dapat diadukan kepada polisi berdasarkan pengaduan palsu atau pengaduan fitnah:

    Pasal 317 ayat (1) KUHP

    Pasal 437 UU 1/2023

    Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat
    tahun.

    Setiap orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis atau meminta orang lain menuliskan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada pejabat yang berwenang tentang orang lain sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang, dipidana karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.[2]

    R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menerangkan bahwa pengaduan atau pemberitahuan yang diajukan itu, baik secara tertulis, maupun secara lisan dengan permintaan supaya ditulis, harus sengaja palsu. Kemudian, orang tersebut harus mengetahui benar-benar bahwa apa yang ia adukan pada pembesar itu tidak benar, sedang pengaduan itu akan menyerang kehormatan dan nama baik yang diadukan itu. Perlu diketahui, penarikan pengaduan atau pemberitahuan di kemudian hari tidak dapat membebaskan tersangka dari tuntutan pidana.

    Hal serupa juga dikatakan oleh S.R. Sianturi dalam Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya (hal. 572-573), yaitu bahwa si pelaku harus menyadari kepalsuan dari pengaduan atau pemberitahuan dan menyadari bahwa karena pengaduan atau pemberitahuan itu dapat merusak kehormatan/nama baik seseorang.

    Sianturi juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengajuan di sini tidak saja hanya memberikan atau menerimakan, tetapi termasuk juga mengirimkan melalui seseorang atau melalui pos, ataupun berupa telegram.

    Lebih lanjut, dijelaskan bahwa penguasa yang dimaksud dalam pasal ini bukanlah semua pegawai negeri, melainkan terbatas kepada pembesar atau orang-orang tertentu yang diberi wewenang untuk menerima pengaduan atau pemberitahuan serta berwenang menangani atau menyelesaikan hal yang diadukan itu.

    Dengan demikian, jika nama baik Anda merasa tercemarkan karena apa yang ditulis oleh istri Anda dalam gugatan, maka Anda dapat mengadukan istri Anda atas dasar pencemaran nama baik sebagaimana dijelaskan di atas.

    Namun, patut diingat bahwa hukum pidana hanya digunakan sebagai upaya paling akhir (ultimum remedium). Jika masih dapat diselesaikan melalui jalur lain seperti kekeluargaan, negosiasi, atau mediasi, maka hendaklah jalur tersebut didahulukan.

    Terlebih, dalam kasus Anda, hal tersebut berkenaan dengan isi gugatan cerai yang istri Anda ajukan ke pengadilan. Jika Anda merasa gugatan cerai tidak sesuai fakta, maka Anda dapat membantahnya melalui jawaban (replik) dan rangkaian persidangan di pengadilan.

    Demikian jawaban dari kami terkait isi gugatan cerai tidak sesuai fakta sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

    Referensi:

    1. R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991;
    2. S. R. Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983.

    [1] Lihat Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

    [2] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000