Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kekayaan Intelektual

Gugatan Pelanggaran Hak Cipta Jika Ciptaan Belum Dicatatkan

Gugatan Pelanggaran Hak Cipta Jika Ciptaan Belum Dicatatkan
Gugatan Pelanggaran Hak Cipta Jika Ciptaan Belum Dicatatkan

PERTANYAAN

Saya ingin bertanya, bagaimana proses mengajukan gugatan atas pelanggaran hak cipta? Apakah hak cipta yang sudah dicatatkan di DJKI dan yang belum dicatatkan melalui proses atau prosedur gugatan yang berbeda?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama, yang dibuat oleh Risa Amrikasari S.S., S.H., M.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 11 Juli 2019.

    Proses Pengajuan Gugatan Hak Cipta

    Pada prinsipnya, tidak terdapat perbedaan prosedur pengajuan gugatan pelanggaran hak cipta antara ciptaan yang telah dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“DJKI”) dan ciptaan yang belum dicatatkan. Gugatan pelanggaran hak cipta tetap diajukan melalui prosedur yang sama sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dan UU Hak Cipta sebagai lex specialis, yaitu peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum.

    Baca juga: Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Sebagaimana diatur dalam 100 UU Hak Cipta, gugatan pelanggaran hak cipta diajukan ke Pengadilan Niaga. Adapun terkait wilayah hukum (kompetensi relatif) Pengadilan Niaga yang berwenang memeriksa gugatan pelanggaran hak cipta, tidak diatur oleh UU Hak Cipta secara spesifik. Oleh karena itu, penentuan wilayah hukumnya pada praktik tetap mengacu pada ketentuan umum hukum acara perdata, yakni Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg, yang pada pokoknya menentukan bahwa gugatan diajukan ke pengadilan di tempat kediaman tergugat.

    Dalam konteks Pengadilan Niaga, gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili tergugat. Berdasarkan Keppres 97/1999, pembagian daerah hukum Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut:[1]

    Pengadilan NiagaDaerah Hukum
    Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatDaerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat.
    Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung PandangPropinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya.
    Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri MedanPropinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh.
    Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri SurabayaJawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
    Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri SemarangPropinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

    Kemudian, prosedur atau proses pengajuan gugatan diatur secara khusus dalam Pasal 100 dan Pasal 101 UU Hak Cipta yang mana pasal-pasal tersebut mengatur mengenai dari tata cara pengajuan gugatan, mulai dari pendaftaran gugatan pada kepaniteraan Pengadilan Niaga, pencatatan gugatan dalam register perkara, hingga penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak. Berikut adalah bunyi pasal tersebut selengkapnya:

    Pasal 100 UU Hak Cipta

    1. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
    2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
    3. Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
    4. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
    5. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
    6. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

    Pasal 101 UU Hak Cipta

    1. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.
    2. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.
    3. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
    4. Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.

    Berdasarkan pasal di atas, untuk jangka waktu pemeriksaan perkara, putusan harus diucapkan paling lama 90 hari sejak gugatan didaftarkan, dengan kemungkinan perpanjangan selama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Lalu, terhadap putusan Pengadilan Niaga dalam perkara pelanggaran hak cipta tersebut, upaya hukum yang tersedia berdasarkan UU Hak Cipta berupa upaya hukum kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UU Hak Cipta.

    Apabila para pihak ingin menempuh upaya hukum luar biasa, maka permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang diperbolehkan dalam perkara perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 UU MA. Pasal tersebut mengatur bahwa permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

    1. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
    2. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
    3. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
    4. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
    5. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
    6. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

    Tidak adanya perbedaan prosedur gugatan antara hak cipta yang dicatat dan yang tidak dicatat tersebut selaras dengan prinsip perlindungan hak cipta di Indonesia yang bersifat deklaratif. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 64 ayat (2) UU Hak Cipta, yang pada pokoknya menyatakan bahwa hak cipta timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mensyaratkan adanya pencatatan. Dengan demikian, pencatatan hak cipta di DJKI bukan merupakan syarat untuk memperoleh perlindungan hukum, melainkan bersifat administratif dan tidak merupakan pengesahan atas isi, maksud, maupun bentuk ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Hak Cipta.

    Baca juga: Adakah Perlindungan Hukum untuk Merek Belum Terdaftar?

    Pembuktian Ciptaan yang Dicatatkan dan yang Tidak Dicatatkan

    Meskipun demikian, berdasarkan praktik pengalaman pribadi kami, perbedaan antara hak cipta yang dicatatkan dan yang tidak dicatatkan tetap memiliki implikasi praktis dalam proses pembuktian di persidangan. Dalam gugatan pelanggaran hak cipta, penggugat wajib membuktikan legal standing-nya sebagai pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Apabila ciptaan telah dicatatkan, sertifikat pencatatan dari DJKI dapat berfungsi sebagai alat bukti awal yang dapat menunjukkan identitas pencipta atau pemegang hak cipta, tanggal pencatatan, serta jenis ciptaan yang dilindungi.

    Sebaliknya, apabila ciptaan belum dicatatkan, penggugat tetap berhak mengajukan gugatan, namun harus membuktikan kepemilikan hak cipta tersebut melalui alat bukti lain yang sah dan meyakinkan, seperti bukti proses penciptaan, dokumen perjanjian, korespondensi, saksi, maupun bukti pengumuman pertama kali.

    Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara hak cipta yang dicatat dan yang tidak dicatat bukan terletak pada prosedur pengajuan gugatan pelanggaran hak cipta, melainkan pada beban dan kompleksitas pembuktian di persidangan. Prosedur pengajuan gugatan pelanggaran hak cipta untuk ciptaan yang sudah dicatat dan tidak dicatat tetap sama dengan mengikuti ketentuan dalam hukum acara perdata dan UU Hak Cipta sebagai lex specialis, namun dalam kompleksitas pembuktian, ciptaan yang dicatat dapat berfungsi sebagai alat bukti awal yang dapat menunjukkan identitas pencipta atau pemegang hak cipta, tanggal pencatatan, serta jenis ciptaan yang dilindungi.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (S. 1941-44);
    2. Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBG) (S. 1927-227);
    3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
    4. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000