Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Hak Gugat Direksi Jika Diberhentikan Tanpa Membela Diri

Hak Gugat Direksi Jika Diberhentikan Tanpa Membela Diri
Hak Gugat Direksi Jika Diberhentikan Tanpa Membela Diri

PERTANYAAN

Saya dikeluarkan sebagai direktur dan pemegang saham, tapi tidak diberi kesempatan untuk membela diri, pertanyaannya adalah: 1. Bagaimana status saya apakah dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri atas hak saya yang dimaksud? 2. Apakah direksi dan komisaris dapat mengeluarkan saya sebagai direktur meskipun tanpa kehadiran saya?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 29 April 2019.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Pemberhentian Anggota Direksi

    Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (“AD”).[1]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Untuk lebih memahami tugas, wewenang, dan tanggung jawab direksi dalam pengurusan perseroan, silakan baca Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan Terbatas.

    Pada dasarnya, anggota direksi diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (1) UU PT yaitu:

    Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

    Perlu dicatat, keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi yang ditetapkan dalam UU PT dan perubahannya, antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.[2]

    Dalam hal keputusan memberhentikan anggota direksi dilakukan dengan keputusan di luar RUPS (circular resolution), anggota direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.[3]

    Hal tersebut sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas (hal. 418) yang menyatakan bahwa alasan pemberhentian tersebut harus dijelaskan. Jika tidak beralasan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (1) UU PT, pemberhentian dianggap cacat hukum sebab bertentangan dengan undang-undang.

    Namun, sebelum RUPS menetapkan keputusan pemberhentian, anggota direksi yang memiliki kesempatan untuk membela diri. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (2) UU PT yaitu:

    Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

    Terhadap pembelaan diri tersebut, M. Yahya Harahap dalam buku sama menyatakan RUPS wajib memberikan kesempatan tersebut dan anggota direksi menyampaikan pembelaannya dalam forum RUPS. (hal. 421) Setelah pembelaan diri selesai disampaikan dalam forum RUPS, barulah RUPS dapat mengambil keputusan.

    Perlu dicatat, pemberian kesempatan membela diri harus dalam RUPS Luar Biasa yang bersangkutan khusus diadakan dan dilangsungkan untuk itu. Tidak boleh digabung dalam RUPS tahunan.

    Lebih lanjut lagi, M. Yahya Harahap (hal. 421-422) mengatakan bahwa pada prinsipnya pemberian kesempatan menyampaikan pembelaan diri di forum RUPS, bersifat imperatif atau hukum memaksa (dwingeredrecht, mandatory law). Oleh karena itu, wajib diberikan. Akan tetapi sifat hukum memaksa itu dapat dikesampingkan asal sesuai dengan ketantuan Pasal 105 ayat (4) UU PT yaitu:

    Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

    Berdasarkan ketentuan tersebut, pada dasarnya saat direksi akan diberhentikan harus melalui RUPS dengan menyertakan alasannya dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan pada direksi untuk membela diri. Kesempatan membela diri ini bersifat imperatif atau hukum memaksa dan harus dilakukan dalam RUPS Luar Biasa.

    Sovia Hasanah, S.H. (penulis sebelumnya) memaparkan jika langkah tersebut tidak dilakukan dan ditepati, maka Anda bisa saja mengajukan gugatan ke pengadilan kerena telah diberhentikan tanpa melalui mekanisme yang benar.

    Selanjutnya mengenai pertanyaan kedua Anda apakah RUPS dapat memberhentikan Anda sebagai direktur meskipun tanpa kehadiran Anda? Secara teori sebagaima yang telah kami sampaikan, bahwa direksi akan diberhentikan harus melalui RUPS dengan menyertakan alasannya dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan pada direksi untuk membela diri pada forum RUPS Luar Biasa. Itu artinya tidak mungkin dapat diberhentikan jika Anda belum menyampaikan pembelaan diri pada RUPS Luar Biasa (hadir).

    Sebagai contoh gugatan yang diajukan oleh direksi ke pengadilan negeri karena ia diberhentikan sebagai direksi tanpa melalui mekanisme pembelaan dapat kita lihat pada Putusan PN Jombang Nomor: 39/Pdt.G/2011/PN.JMB, di mana seorang anggota direksi diberhentikan melalui RUPS Luar Biasa yang diadakan oleh tergugat (direktur dan komisaris, mereka juga merupakan pemegang saham) tanpa adanya pembelaan dari penggugat selaku direktur utama. Atas dasar tersebut, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan majelis hakim menyatakan penggugat adalah sah sebagai direktur utama. Kemudian menyatakan tindakan tergugat adalah perbuatan melawan hukum serta RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp 850 juta secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada penggugat.

    Pemberhentian Pemegang Saham

    Sedangkan posisi Anda sebagai pemegang saham tentunya berbeda. Hal ini karena posisi Anda dengan pemegang saham lainnya sebetulnya "setara", sama-sama berhak menentukan nasib perseroan melalui organ dengan kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas (termasuk Perseroan), yaitu RUPS.

    Tentunya jika Anda telah dikeluarkan secara tidak sah baik sebagai pemegang saham dan karenanya Anda telah dirugikan oleh perseroan, maka Anda dapat mengajukan gugatan di hadapan Pengadilan Negeri yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UU PT:

    1. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
    2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan

    Berdasarkan ketentuan tersebut, kami menyimpulkan bahwa pemberhentian anggota direksi harus dengan kehadiran direksi yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam UU PT. Apabila pemberhentian anggota direksi tidak sesuai dengan ketentuan UU PT, maka Anda dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Begitu pun dalam kasus Anda yang dikeluarkan secara tidak sah sebagai pemegang saham. Anda dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri untuk mendapat keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UU PT.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.

    Putusan

    Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 39/Pdt.G/2011/PN.JMB

    Referensi

    M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

    [2] Penjelasan Pasal 105 ayat (1) UU PT

    [3] Pasal 105 ayat (3) jo. Pasal 91 UU PT

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000