Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Hak Pahlawan Nasional dan Kewajiban Ahli Warisnya

Hak Pahlawan Nasional dan Kewajiban Ahli Warisnya
Hak Pahlawan Nasional dan Kewajiban Ahli Warisnya

PERTANYAAN

Presiden Prabowo Subianto baru saja memberikan gelar pahlawan nasional kepada 10 pahlawan nasional. Mengingat pahlawan nasional sudah meninggal dunia, apa saja benefit yang diberikan kepada ahli waris pahlawan nasional?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Pahlawan Nasional Indonesia

    Dasar hukum pahlawan nasional Indonesia dapat ditemukan pada UU 20/2009 dan peraturan pelaksananya PP 35/2010.

    Menurut Pasal 1 angka 4 UU 20/2009, pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Adapun yang dimaksud dengan gelar di sini adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.[1]

    Anda menyebutkan bahwa penerima gelar pahlawan nasional sudah meninggal dunia. Hal ini karena syarat khusus menerima gelar pahlawan nasional adalah kepada seseorang yang telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya:[2]

    1. pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa;
    2. tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan;
    3. melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya;
    4. pernah melahirkan gagasan atau pemikiran dasar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara;
    5. pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
    6. memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi; dan/atau
    7. melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak sosial.

    Syarat pahlawan nasional selengkapnya bisa dibaca pada artikel Syarat Jadi Pahlawan Nasional.

    Kemudian, gelar pahlawan nasional diberikan kepada ahli waris pahlawan nasional.[3] Presiden menyerahkan gelar pahlawan nasional kepada ahli waris pada acara peringatan hari pahlawan.[4]

    Jika ahli waris tidak ada, maka gelar pahlawan nasional diserahkan oleh presiden kepada pengusul.[5] Pemberian gelar pahlawan nasional dapat disertai dengan pemberian tanda jasa dan/atau tanda kehormatan.[6]

    Pahlawan Nasional 2025

    Berkaitan dengan pertanyaan Anda, siapa saja 10 pahlawan nasional? Disarikan dari artikel Dari Usulan ke Keputusan Presiden, Ini Tahapan Penetapan Gelar Pahlawan Nasional, 10 pahlawan nasional yang diberikan gelarnya oleh presiden tahun 2025 ini yaitut:

    1. Almarhum K.H. Abdurrahman Wahid dari Provinsi Jawa Timur;
    2. Almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah;
    3. Almarhumah Marsinah dari Provinsi Jawa Timur;
    4. Almarhum Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dari Provinsi Jawa Barat;
    5. Almarhumah Hajjah Rahmah El Yunusiyyah dari Provinsi Sumatera Barat;
    6. Almarhum Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo dari Provinsi Jawa Tengah;
    7. Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin dari Provinsi Nusa Tenggara Barat;
    8. Almarhum Syaikhona Muhammad Kholil dari Provinsi Jawa Timur;
    9. Almarhum Tuan Rondahaim Saragih dari Provinsi Sumatera Utara; dan
    10. Almarhum Zainal Abidin Syah dari Provinsi Maluku Utara.

    Penghormatan dan Penghargaan Penerima Gelar Pahlawan Nasional

    Selanjutnya, Anda bertanya soal benefit atau keuntungan yang didapat oleh ahli waris penerima gelar pahlawan nasional. Perihal itu, Pasal 33 ayat (1) UU 20/2009 menerangkan bahwa setiap penerima gelar, tanda jasa, dan/atau tanda kehormatan berhak atas penghormatan dan penghargaan dari negara.

    Bagi penerima gelar pahlawan nasional, maka penghormatan dan penghargaan dapat berupa:[7]

    1. pengangkatan atau kenaikan pangkat secara anumerta;
    2. pemakaman dengan upacara kebesaran militer;
    3. pemakaman atau sebutan lain dengan biaya negara;
    4. pemakaman di taman makam pahlawan nasional; dan/atau
    5. pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala kepada ahli warisnya.

    Selain itu, bagi tokoh yang menerima gelar pahlawan nasional memiliki hak pemakaman di taman makam pahlawan nasional utama, yaitu taman makam pahlawan nasional yang terletak di ibukota negara.[8]

    Melihat pada uraian di atas, pada dasarnya pahlawan nasional berhak atas penghormatan dan penghargaan dari negara. Salah satunya dapat berupa pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala kepada ahli warisnya. Selain itu, terdapat juga kewajiban bagi ahli waris penerima gelar pahlawan nasional, yaitu:[9]

    1. menjaga nama baik pahlawan dan jasa yang telah diberikan kepada bangsa dan negara;
    2. menjaga dan melestarikan, karya, dan nilai kepahlawanan; dan
    3. menumbuhkan dan membina semangat kepahlawanan.

    Lebih lanjut lagi, jika gelar pahlawan nasional diberikan beserta dengan tanda jasa dan/atau tanda kehormatan. Maka, ahli waris juga memiliki kewajiban untuK;[10]

    1. menjaga nama baik dan jasa penerima tanda jasa dan tanda kehormatan; dan
    2. menjaga dan memelihara simbol dan/atau lencana tanda jasa dan/atau tanda kehormatan.

    Demikian jawaban dari kami terkait pahlawan nasional Indonesia, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

    Putusan:

    Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-IX/2011.


    [2] Pasal 26 UU 20/2009

    [4] Pasal 59 ayat (2) PP 35/2010

    [5] Pasal 59 ayat (3) PP 35/2010

    [6] Pasal 59 ayat (4) PP 35/2010

    [7] Pasal 33 ayat (2) UU 20/2009

    [8] Pasal 33 ayat (6) dan penjelasannya jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-IX/2011

    [9] Pasal 34 ayat (1) UU 20/2009

    [10] Pasal 34 ayat (2) UU 20/2009

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000