Bacaan 4 Menit
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua artikel berjudul Apakah dalam Kawin Siri Dikenal Harta Bersama? yang dibuat oleh Sigar Aji Poerana, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada Jumat, 17 Juli 2020, dan dimutakhirkan pertama kali pada 19 Agustus 2022.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum membahas harta bersama nikah siri sebagaimana ditanyakan, penting untuk diketahui bahwa hukum positif di Indonesia tidak mengenal adanya istilah nikah siri (perkawinan siri). Istilah sirri sendiri berasal dari bahasa Arab yakni “sirra, israr” yang berarti rahasia.
Kami mengasumsikan bahwa pasangan dan perkawinannya tunduk pada hukum Islam. Oleh karenanya, kami akan merujuk pada UU Perkawinan dan perubahannya, serta KHI.
Pada dasarnya, dalam UU Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.[1] Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.[2]
Selanjutnya, KHI menambahkan bahwa harta bersama adalah harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah, yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.[3]
Mengenai harta bawaan, harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.[4]
Suami dan istri pun mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau lainnya.[5]
Namun, perlu diperhatikan bahwa yang dimaknai sebagai “perkawinan” sebagaimana ketentuan Pasal 2UU Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Nikah siri tidak mempunyai kekuatan hukum sebab tidak ada pencatatan. Dengan demikian, pernikahan siri menyebabkan anak maupun istri dari perkawinan siri tidak memiliki status hukum di hadapan negara.
Adapun salah satu akibat hukumnya adalah tidak adanya pengakuan dan perlindungan hukum atas hak-hak istri dan anak-anak hasil dari perkawinan siri, begitu pula untuk harta bersama. Dalam hukum, tidak dikenal harta bersama nikah siri. Begitu juga untuk melakukan gugatan cerai, tidak ada lembaga negara yang bisa menanganinya dan memberi perlindungan atas hak-hak anak dan istri.
Dengan demikian, karena perkawinan siri tidak diakui secara hukum, berarti rumah yang Anda maksud yang diperoleh dalam perkawinan siri itu adalah tidak termasuk harta bersama yang dimaksud peraturan perundang-undangan, karena secara hukum tidak pernah ada perkawinan di antara pasangan tersebut.
Apabila pasangan tersebut mencatatkan perkawinannya di hadapan Kantor Urusan Agama pada tahun ke-8, maka menurut hemat kami, harta bersama baru timbul ketika perkawinan pasangan tersebut sah secara hukum. Artinya, harta bersama muncul di tahun ke-8 dan seterusnya setelah perkawinan dicatatkan.
Maka, terhadap rumah yang Anda maksud merupakan harta bawaan sang pemilik dan bukan harta bersama. Sehingga ketika terjadi perceraian, secara hukum rumah itu tidak diperhitungkan dalam pembagian harta bersama.
Demikian jawaban dari kami terkait pertanyaan harta bersama nikah siri, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”)
[2] Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan
[3] Pasal 1 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”)
[4] Pasal 87 ayat (1) KHI
[5] Pasal 87 ayat (2) KHI
