Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Haruskah Ketua Yayasan Memiliki NPWP?

Haruskah Ketua Yayasan Memiliki NPWP?
Haruskah Ketua Yayasan Memiliki NPWP?

PERTANYAAN

Apa syarat untuk menjadi ketua yayasan? Apakah ketua yayasan harus memiliki NPWP?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 26 Februari 2018.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami berasumsi bahwa syarat kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) bagi ketua yayasan ini adalah untuk keperluan pengurusan pendaftaran NPWP bagi yayasan. Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan merujuk pada UU Yayasan dan perubahannya yaitu UU 28/2004.

    Pengurus Yayasan

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.[1] Yayasan memiliki organ yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas.[2]

    Adapun yang dimaksud dengan pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Selanjutnya, yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas.[3]

    Pengurus yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Pengurus yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir, untuk masa jabatan tersebut ditentukan dalam anggaran dasar.[4]

    Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:[5]

    1. seorang ketua;
    2. seorang sekretaris; dan
    3. seorang bendahara.

    Berdasarkan penjelasan tersebut, jelas bahwa ketua yayasan merupakan bagian dari susunan pengurus yayasan.

    Selanjutnya, menjawab pertanyaan Anda mengenai syarat menjadi ketua yayasan, sepanjang penelusuran kami, tidak diatur secara eksplisit mengenai syarat menjadi pengurus yayasan. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan dan pihak yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum serta tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas.[6]

    Lantas, apakah pengurus yayasan dalam hal ini ketua yayasan harus memiliki NPWP?

    NPWP untuk Yayasan

    Untuk menjawab pertanyaan Anda yang berkaitan dengan NPWP, kami akan berpedoman pada Permenkeu 81/2024.

    Pertama-tama, perlu diketahui bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.[7]

    Selanjutnya, yang dimaksud badan dalam ketentuan di atas adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap, serta kantor perwakilan perusahaan asing dan kontrak investasi bersama.[8]

    Berdasarkan penjelasan di atas, yayasan merupakan wajib pajak yang berbentuk badan. Lantas, apakah yayasan memerlukan NPWP?

    Apabila meninjau diefinisinya, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.[9]

    Lebih lanjut lagi, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak atau tempat kedudukan wajib pajak.[10] Wajib pajak yang telah mendaftarkan diri akan diberikan NPWP.[11] Pendaftaran tersebut dilakukan melalui dokumen elektronik untuk wajib pajak badan, wajib pajak instansi pemerintah, dan wajib pajak warisan belum terbagi dilakukan dengan menggunakan sertifikat elektronik atau kode otorisasi yang dimiliki oleh:

    1. orang pribadi yang merupakan wakil wajib pajak; atau
    2. orang pribadi selain wakil wajib pajak yang ditunjuk oleh wakil wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[12]

    Dalam hal ini, ketua yayasan dapat termasuk kategori wakil wajib pajak sebagai pengurus badan. Selain itu, berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Perdirjen Pajak 4/2020, permohonan pendaftaran untuk wajib pajak badan baik yang profit oriented maupun yang non-profit oriented dilampiri dengan dokumen persyaratan sebagai berikut, yaitu:

    1. fotokopi dokumen pendirian badan usaha, berupa:
    1. akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi wajib pajak badan dalam negeri; atau
    2. surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing;

    2. dokumen yang menunjukkan identitas diri seluruh pengurus badan, meliputi:

    1. bagi warga negara Indonesia, yaitu fotokopi kartu NPWP; dan
    2. bagi warga negara asing, yaitu:
    1. fotokopi paspor; dan
    2. fotokopi Kartu NPWP, dalam hal warga negara asing telah terdaftar sebagai wajib pajak.

    Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa untuk pengurusan NPWP yayasan sebagai badan yang tidak berorientasi pada profit, ketua yayasan sebagai bagian dari pengurus yayasan perlu melampirkan NPWP.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
    2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
    3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
    4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

    [1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“UU Yayasan”)

    [2] Pasal 2 UU Yayasan

    [3] Pasal 31 UU Yayasan

    [5] Pasal 32 ayat (3) UU 28/2004

    [6] Pasal 31 UU Yayasan

    [8] Pasal 1 angka 35 Permenkeu 81/2024

    [9] Pasal 1 angka 60 Permenkeu 81/2024

    [10] Pasal 15 ayat (1) Permenkeu 81/2024

    [11] Pasal 15 ayat (3) Permenkeu 81/2024

    [12] Pasal 10 ayat (2) Permenkeu 81/2024

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000