Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Haruskah Perusahaan Punya Amdal Sendiri?

Haruskah Perusahaan Punya Amdal Sendiri?
Haruskah Perusahaan Punya Amdal Sendiri?

PERTANYAAN

Saat ini perusahaan kami untuk Amdal menginduk dari pengelola kawasan. Jika mengacu kepada Permen LHK 18/2021, apakah perusahaan kami harus/perlu mempunyai Amdal tersendiri? Sebagai informasi, perusahaan kami berada di kawasan industri yang berada di Karawang, dan untuk Amdalnya sendiri masih menginduk dan/atau bersatu dengan pengelola kawasan. Mohon penjelasan dan informasinya.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Sudah Ada Amdal Kawasan, Perlukah Perusahaan Punya Amdal Sendiri? yang dibuat oleh Saufa Ata Taqiyya, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 20 Desember 2021.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Amdal sebagai Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

    Dalam konteks perizinan berusaha, analisis mengenai dampak lingkungan hidup (“amdal”) merupakan salah satu dokumen lingkungan yang harus dipenuhi untuk diberikan persetujuan lingkungan (“PL”).

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Adapun, PL merupakan persyaratan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pelaku usaha untuk memperoleh perizinan berusaha yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha.[1]

    Kemudian, berdasarkan Pasal 78 ayat (2) PP 28/2025 PL diberikan berdasarkan pemenuhan dokumen lingkungan hidup berupa:

    1. amdal;
    2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup (“UKL-UPL”);
    3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“SPPL”).

    Adapun yang dimaksud dengan amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.[2]

    Kewajiban Memiliki Amdal

    Kewajiban memiliki Amdal dapat ditemukan pada Pasal 22 ayat (1) UU PPLH, yang menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Dampak penting sendiri ditentukan berdasarkan kriteria:[3]

    1. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
    2. luas wilayah penyebaran dampak;
    3. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
    4. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
    5. sifat kumulatif dampak;
    6. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
    7. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

    Adapun, kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:[4]

    1. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
    2. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
    3. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
    4. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
    5. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
    6. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
    7. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
    8. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
    9. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

    Pengecualian Kewajiban Kepemilikan Amdal

    Namun, terdapat pengecualian terhadap kewajiban amdal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) PP 22/2021. Salah satunya dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang berada di dalam kawasan yang telah dilengkapi dengan amdal kawasan dan persetujuan lingkungan kawasan. Sebagai gantinya rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[5]

    Selain itu, mengingat amdal yang Anda maksud sudah menginduk pada pengelola kawasan, maka merujuk Pasal 10 ayat (1) huruf g PP 22/2021 dinyatakan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan berada di dalam kawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan dipersyaratkan menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup (“RKL”) dan rencana pengelolaan lingkungan hidup rinci (“RKL”) rinci yang telah dilengkapi dengan amdal kawasan dan persetujuan lingkungan.

    Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g PP 22/2021, pengecualian ini hanya berlaku untuk tenant yang berada di bawah kawasan industri, kawasan ekonomi khusus (“KEK”), kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas (“KPBPB”) yang telah dilengkapi dengan amdal kawasan serta rencana usaha dan/atau kegiatan milik tenant di lingkup di dalam amdal kawasan.

    Hal yang sama juga dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 102 ayat (1) PP 28/2025, yang menyatakan bahwa pelaku usaha berada dalam kawasan industri, KEK, atau KPBPB yang telah dilengkapi amdal kawasan dan PL kawasan, wajib menyusun RKL-RPL rinci berdasarkan dokumen lingkungan hidup kawasan.

    RKL-RPL rinci ini disampaikan kepada pengelola kawasan untuk diperiksa dan disahkan oleh pengelola kawasan.[6] Adapun RKL-RPL yang telah disahkan merupakan bentuk pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi persyaratan atas dasar perizinan berusaha pelaku di dalam kawasan.

    Menjawab pertanyaan Anda, berdasarkan penjelasan di atas, dikarenakan kegiatan usaha Anda berada dalam kawasan yang telah dilengkapi dengan amdal kawasan, dan kami asumsikan juga telah memiliki PL kawasan, maka perusahaan Anda dikecualikan dari kewajiban memiliki amdal sendiri.

    Namun, sebagai gantinya, perusahaan Anda wajib memiliki UKL-UPL dan SPPL. Serta dalam kegiatan usaha berada dalam kawasan industri, KEK, atau KPBPB, wajib menyusun RKL-RPL rinci yang disampaikan kepada pengelola kawasan untuk diperiksa dan disahkan.

    Akan tetapi, Anda menyebutkan Permen LHK 18/2021 yang di dalamnya tidak mengatur kewajiban kepemilikan amdal. Adapun yang diatur di dalamnya antara lain mengenai sertifikasi kompetensi penyusun amdal dan Lembaga Penyedia Jasa Penyusun amdal.[7]

    Pengaturan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan dalam UU PPLH bahwa penyusun amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal,[8] dan bahwa dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa dapat menunjuk pihak lain,[9] yaitu lembaga penyedia jasa penyusun amdal.

    Sehingga, kami menyimpulkan keberadaan Permen LHK 18/2021 tidak berdampak pada pengecualian kewajiban kepemilikan amdal oleh perusahaan Anda.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
    6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

    [1] Pasal 4 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 28/2025”)

    [2] Pasal 22 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”)

    [3] Pasal 22 ayat (2) UU PPLH

    [4] Pasal 23 ayat (1) UU PPLH

    [5] Pasal 10 ayat (1) huruf f jo. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“PP 22/2021”)

    [6] Pasal 102 ayat (2) PP 28/2025

    [7] Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (“Permen LHK 18/2021”)

    [8] Pasal 22 angka 7 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 28 ayat (1) UU PPLH

    [9] Pasal 22 angka 6 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 27 UU PPLH

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000