Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Hubungan Kualifikasi dengan Titik Pertalian dalam Hukum Perdata Internasional

Hubungan Kualifikasi dengan Titik Pertalian dalam Hukum Perdata Internasional
Hubungan Kualifikasi dengan Titik Pertalian dalam Hukum Perdata Internasional

PERTANYAAN

Mengapa kualifikasi suatu perkara bisa mengubah hukum mana yang berlaku dalam sengketa perdata internasional?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Kualifikasi dalam Hukum Perdata Internasional

    Pada dasarnya, kualifikasi adalah proses untuk menata sekumpulan fakta yang dihadapi sebagai persoalan hukum, mendefinisikannya, dan menempatkannya dalam suatu kategori yuridis tertentu. Dalam arti lain, kualifikasi artinya menyalin fakta sehari-hari ke dalam istilah hukum. Dalam hukum perdata internasional, kualifikasi berkaitan dengan adanya kewajiban untuk memilih salah satu sistem hukum yang relevan dengan kasus yang dihadapi.[1]

    Kemudian, kualifikasi dalam hukum perdata internasional (“HPI”) diperlukan karena fakta-fakta harus berada di bawah kategori hukum tertentu, sehingga fakta diklasifikasikan, lalu dimasukkan ke dalam pengertian hukum yang ada.[2]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Baca juga: Pentingnya Kualifikasi dalam Hukum Perdata Internasional

    Hubungan Kualifikasi dengan Titik Pertalian

    Dari definisi dan tujuan kualifikasi dalam hukum perdata internasional, menurut hemat kami, kualifikasi suatu perkara dapat mengubah hukum mana yang berlaku dalam sengketa perdata internasional, karena proses kualifikasi menentukan kategori yuridis dari fakta-fakta yang ada, sehingga mempengaruhi sistem hukum mana yang akan diterapkan terhadap peristiwa tersebut.

    Selain itu, kualifikasi juga memiliki hubungan dengan titik pertalian, sehingga dapat menentukan hukum mana yang berlaku dalam sengketa perdata internasional.

    Titik pertalian adalah hal atau keadaan yang dapat menunjukkan adanya kaitan antara fakta-fakta yang ada dalam suatu perkara dengan suatu tempat atau sistem hukum yang harus ada mungkin dipergunakan. Jadi, untuk mengetahui hukum apa yang diberlakukan dalam menyelesaikan perkara yang mengandung unsur asing, hakim harus mencari titik pertalian yang berkaitan dalam perkara perdata internasional.[3]

    Adapun titik pertalian dibagi menjadi titik pertalian primer dan sekunder. Titik pertalian primer adalah titik taut yang menentukan bahwa peristiwa tersebut merupakan hukum perdata internasional (menentukan ada atau tidaknya peristiwa HPI). Titik pertalian primer meliputi:[4]

    1. kewarganegaraan;
    2. bendera kapal;
    3. domisili;
    4. tempat kediaman;
    5. tempat kedudukan;
    6. bubungan hukum di dalam hubungan intern, misalnya hubungan hukum di dalam hubungan intern 2 orang WNI di Indonesia yang melakukan perjanjian bisnis mengenai barang dari luar negeri.

    Kemudian, titik pertalian sekunder adalah hal atau keadaan yang menentukan berlakunya suatu sistem hukum tertentu dalam hubungan HPI. Titik taut penentu ini menentukan hukum apa yang harus diberlakukan dalam menyelesaikan masalah HPI. Namun, dalam persoalan HPI dimungkinkan juga titik taut primer merupakan titik taut sekunder, dalam hal:[5]

    1. Kewarganegaraan/Lex Patriae

    Menurut suatu perjanjian internasional (traktat Den Haag tahun 1902), syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan campuran ditentukan oleh hukum nasional suami istri. Kewarganegaraan suami maupun kewarganegaraan istri menentukan syarat formal untuk melangsungkan perkawinan, maka baik kewarganegaraan suami maupun kewarganegaraan istri merupakan titik taut penentu. Di sini kita menemukan titik taut rangkap atau titik taut kumulatif.

    Dalam kasus lain, bisa juga kewarganegaraan suaminya yang akan menentukan kewarganegaraan istrinya, sehingga hukum nasional sang suami akan menentukan kemampuan (handelings bevoegdheid) daripada istrinya.

    1. Bendera Kapal dan Pesawat Udara

    Bendera kapal dan pesawat udara menunjuk kepada tempat di mana suatu kapal atau pesawat udara didaftarkan untuk memperoleh kebangsaan dan menetapkan hukum mana yang menguasai kapal atau pesawat udara itu. Sehingga, hukum bendera kapal atau pesawat udara itu menunjukkan kebangsaan kapal atau pesawat udara itu. Karena bendera atau kebangsaan kapal atau pesawat udara berbeda dengan kebangsaan/kewarganegaraan), maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan kapal atau pesawat udara dapat menimbulkan persoalan HPI.

    1. Domisili/Lex Domicilli

    Domisili merupakan titik taut penentu apabila negara yang menganut sistem domisili mengatur bahwa hukum yang seharusnya berlaku adalah hukum di mana para pihak atau badan hukum tersebut berdomisili. Selain itu, ada juga lex domicilii matrimonium yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat kediaman tetap setelah perkawinan.

    1. Tempat Kediaman

    Tempat kediaman merupakan pengertian de facto, yaitu tempat sehari-hari yang bersangkutan mempunyai kediaman. Pada intinya, di mana ada rumah, di mana ia bekerja sehari-hari, maka di situ ada residence dari orang itu. Tempat kediaman seseorang secara de facto juga bisa menimbulkan persoalan hukum perdata internasional.

    1. Tempat Kedudukan

    Persoalan-persoalan HPI timbul karena badan-badan hukum yang bersangkutan dalam suatu peristiwa hukum tertentu berkedudukan di luar negeri. Adapun titik pertalian ini bersifat terotorial. Tempat kedudukan ditentukan oleh asas-asas sebagai berikut:

    1. asas kewarganegaraan;
    2. asas centre of administration, yaitu status yuridis suatu badan hukum harus tunduk pada kaidah-kaidah hukum dari tempat yang merupakan pusat kegiatan administrasi badan hukum tersebut;
    3. asas place of incorporation, yaitu status yuridis suatu badan hukum hendaknya ditentukan berdasarkan hukum dari tempat badan hukum itu secara resmi didirikan;
    4. asas centre of exploitation, yaitu status yuridis suatu badan hukum diatur berdasarkan tempat perusahaan itu memusatkan kegiatan operasional atau memproduksi barang.

    1. Letak Benda/Situs Rei

    Untuk benda tetap berlaku ketentuan bahwa hukum dari tempat letaknya benda tersebut adalah hukum yang berlaku bagi hubungan-hubungan hukum yang menyangkut benda tetap itu (lex rei sitae/lex situs).

    1. Tempat Ditandatangani Kontrak
    2. Tempat Pelaksanaan Perjanjian/Lex Loci Solutionis

    Misalnya, dalam perjanjian ekspor impor apabila barang yang diimpor dari Inggris harus diserahkan di Jakarta, maka tempat perjanjian itu dilaksanakan (locus solutionis) dapat ikut menentukan hukum yang berlaku, sehingga Jakarta juga merupakan salah satu titik taut penentu.

    1. Tempat di Mana Perbuatan Melanggar Hukum Tersebut/Locus Actus

    1. Pilihan Hukum/Choice of Law

    Pilihan hukum ditentukan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian. Kecuali, bila pilihan hukum itu melanggar kepentingan umum, maka hakim dapat menyimpang dari pilihan hukum tersebut.

    1. Tempat Diadakan Perbuatan Resmi yang Penting

    Dari penjelasan di atas, dapat kami simpulkan bahwa kualifikasi sangat penting dalam hukum perdata internasional karena menentukan titik pertalian yang pada akhirnya menentukan sistem hukum mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata internasional.

    Baca juga: Pengecualian Lex Fori dalam Hukum Perdata Internasional

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Referensi:

    1. Ari Purwadi. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Surabaya: PPHP Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2016;
    2. Yulia. Hukum Perdata Internasional. Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2016.


    [1] Ari Purwadi. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Surabaya: PPHP Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2016, hal. 37.

    [2] Ari Purwadi. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Surabaya: PPHP Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2016, hal. 37.

    [3] Yulia. Hukum Perdata Internasional. Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2016, hal. 49.

    [4] Yulia. Hukum Perdata Internasional. Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2016, hal. 49-50.

    [5] Yulia. Hukum Perdata Internasional. Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2016, hal. 50-54.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000