Pidana

Hubungan Putusan MK dan Pasal 1 ayat (2) KUHP

Bacaan 2 Menit
Hubungan Putusan MK dan Pasal 1 ayat (2) KUHP

Pertanyaan

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan suatu ketentuan pidana, dapatkah dianggap sebagai perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (2) KUHP? Jika iya, kemudian dapatkah putusan MK tersebut diberlakukan bagi: 1) terdakwa penguji materil undang-undang. 2) terdakwa secara umum. Lalu dalam peradilan tingkat manakah perubahan peraturan perundang-undangan ini diakui oleh Pasal 1 ayat (2) KUHP. Terima Kasih

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Ulasan Lengkap

Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHP”) merumuskan, “Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.”

 

Putusan MK yang "membatalkan" (menyatakan suatu ketentuan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat) termasuk sebagai perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP.

 

Dengan demikian jika ada suatu seseorang didakwa melakukan suatu tindak pidana, namun kemudian ketentuan pidana tersebut diuji di MK dan oleh MK dinyatakan ketentuan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, maka orang tersebut tidak lagi dapat dituntut dan dihukum berdasarkan ketentuan tersebut.

 

Putusan MK tersebut nantinya tidak hanya berlaku bagi si Pemohon. Namun juga berlaku secara umum, yaitu bagi semua orang. Sebab, putusan MK tersebut memang tidak dimaksudkan hanya akan mengikat (berlaku) bagi pemohon pengujian UU namun akan berlaku secara umum.

 

Pasal 1 KUHP memang tidak menjelaskan secara lebih terinci bagaimana jika suatu perkara telah diproses di pengadilan namun perkara tersebut belum diputus dan tiba-tiba terjadi perubahan undang-undang yang kemudian membuat ketentuan pidana tersebut hapus atau menjadi lebih menguntungkan Terdakwa. Tapi Pasal 1 KUHP ini merupakan prinsip dalam hukum pidana. Artinya pengadilan harus memperhatikan prinsip tersebut. Jika pada saat pemeriksaan di tingkat pertama atau banding atau kasasi tiba-tiba ketentuan pidana tersebut dicabut atau dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka pengadilan harus melepaskan terdakwa.

 
Sekian, semoga membantu.
 
 
Dasar hukum:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHP”)