Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Keluarga

Hukum Waris yang Berlaku Jika Beda Agama

Hukum Waris yang Berlaku Jika Beda Agama

PERTANYAAN

Saya ingin bertanya perihal pembagian warisan karena kedua orang tua saya telah meninggal dunia dan mempunyai 3 orang anak. Namun, orang tua saya beragama Katolik, sedangkan 3 orang anak tersebut, 1 orang telah mualaf menjadi Muslim, dan yang dua tetap beragama Katolik. Lalu, apa dasar hukum waris beda agama? Apakah hukum waris berlaku jika beda agama? Adakah contoh kasus waris beda agama ini? Bagaimanakah proses pembagian warisan?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Apakah Hukum Waris yang Berlaku Jika Beda Agama?, yang dibuat oleh Riani Situmorang, S.H. dan pertama kali dipublikasikan 8 Maret 2022, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 07 Maret 2024.

    Pertama-tama, kami simpulkan dari pertanyaan Anda bahwa terjadi pewarisan beda agama di mana orang tua Anda sebagai pewaris beragama Katolik, sedangkan 1 orang anak beragama Islam dan 2 anak yang lainnya beragama Katolik, sama dengan orang tua Anda.

    Menjawab pertanyaan Anda tentang contoh kasus waris beda agama, kami sampaikan bahwa di Indonesia pewarisan beda agama banyak terjadi. Pewarisan beda agama yang dimaksud adalah antara pewaris dan ahli waris yang ditinggalkan saling berbeda agama. Berikut ulasannya.

    Pewarisan Beda Agama Menurut Hukum Waris Perdata

    Dalam Pasal 830 KUH Perdata, dinyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian.

    Oleh karena itu, pewarisan baru terjadi apabila pewaris telah meninggal dunia. Sehingga, segala harta peninggalan milik pewaris akan beralih ke ahli waris. Adapun, prinsip pewarisan menurut KUH Perdata adalah berdasarkan hubungan darah.

    Dengan kata lain, yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 832 KUH Perdata.

    Lebih lanjut, terdapat 4 golongan ahli waris dalam KUH Perdata, yaitu:

    1. Golongan I terdiri dari suami atau isteri yang ditinggalkan, anak-anak sah, serta keturunannya.[1]
    2. Golongan II terdiri dari ayah, ibu, dan saudara kandung pewaris.[2]
    3. Golongan III terdiri dari kakek, nenek, dan keluarga dalam garis lurus ke atas.[3]
    4. Golongan IV terdiri dari saudara dalam garis ke samping, misalnya paman, bibi, saudara sepupu, hingga derajat keenam, dan saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam.[4]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Baca juga: Mengenal Hukum Waris dalam KHI dan KUH Perdata

    Pembagian warisan menurut hukum perdata tidak membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, dalam KUH Perdata tidak diatur mengenai pewarisan beda agama atau larangan bagi ahli waris yang mewarisi harta peninggalan si pewaris apabila di antara pewaris dan ahli waris berbeda agama.

    Pewarisan Beda Agama Menurut Hukum Waris Islam

    Dalam KHI, hingga saat ini juga tidak terdapat pasal yang secara spesifik melarang pewarisan bagi pewaris dan ahli waris yang memiliki perbedaan agama. Pasalnya, ketentuan Pasal 173 KHI hanya menyebutkan dua hal yang menjadi penyebab seseorang tidak dapat mewarisi harta peninggalan milik pewaris, yaitu seseorang yang telah terbukti dipersalahkan telah membunuh dan memfitnah pewaris.

    Lebih lanjut, KHI menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.[5] Sedangkan ahli waris dalam KHI yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.[6]

    Merujuk pada aturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam KHI tidak diatur secara rinci mengenai larangan beda agama dalam hal pewarisan, ditekankan bahwa antara pewaris dan ahli waris harus beragama yang sama, yaitu Islam.

    Terkait hukum waris beda agama, Mahkamah Agung telah mengeluarkan suatu yurisprudensi, yaitu dalam Putusan Kasasi MA No. 51/K/AG/1999 dan Putusan MA No. 16 K/AG/2010. Dalam yurisprudensi terkait penetapan ahli waris beda agama tersebut, ditegaskan bahwa ahli waris beda agama tetap memperoleh harta waris dengan melalui wasiat wajibah dengan perolehan hak waris ahli waris beda agama bagiannya tidak lebih dari 1/3 harta warisan. Dengan demikian, penetapan ahli waris beda agama dalam hukum Islam: ahli waris non-muslim yang berbeda agama tetap mendapatkan haknya sebagai ahli waris melalui wasiat wajibah.

    Baca juga: Cara Hitung Pembagian Harta Warisan Anak Menurut Hukum Islam

    Hukum Waris yang Berlaku Jika Pewaris dan Ahli Waris Beda Agama

    Menindaklanjuti pertanyaan Anda, berdasarkan hal-hal yang telah kami jelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa orang tua Anda yang beragama Katolik menundukkan diri pada hukum waris perdata. Terkait hal ini, sebagaimana dinyatakan dalam yurisprudensi Putusan MA No. 172 K/Sip/1974, apabila terjadi sengketa waris, maka hukum waris yang digunakan adalah berdasarkan agama yang dianut oleh si pewaris.

    Dapat kami sampaikan bahwa pembagian warisan dalam kasus Anda akan menggunakan hukum waris perdata dan apabila timbul sengketa waris dapat diselesaikan di lingkungan Pengadilan Negeri. Seperti yang dijelaskan di atas, tidak ada ketentuan hukum yang melarang pewarisan beda agama antara pewaris dan ahli warisnya dalam KUH Perdata.

    Menurut hemat kami, saudara Anda yang berbeda agama dengan orang tua Anda (dan saudara kandung lainnya) tetap mendapatkan warisan dari orang tua Anda yang telah meninggal, di mana besaran warisannya sama dengan ahli waris yang seagama dengan orang tua Anda.

    Terkait proses pembagian warisan seperti yang Anda tanyakan, setidaknya terdapat 5 langkah yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan pembagian waris dalam keluarga Anda:

    1. menyepakati hukum waris yang akan digunakan;
    2. menentukan harta warisan pewaris;
    3. menentukan ahli waris dari pewaris;
    4. menghitung bagian perolehan ahli waris;
    5. membuat kesepakatan pembagian waris.

    Demikian jawaban dari kami terkait warisan beda agama sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    Putusan:

    1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/Sip/1974;
    2. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999;
    3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010.

    [1] Pasal 852 dan Pasal 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”).

    [2] Pasal 854 dan 855 KUH Perdata.

    [3] Pasal 858 KUH Perdata.

    [4] Pasal 861 KUH Perdata.

    [6] Pasal 171 huruf c KHI.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000