Bagaimana karyawati yang hamil padahal sudah tanda tangan surat pernyataan untuk tidak hamil selama masa awal kontrak. Apakah karyawati tersebut bisa dikeluarkan dari perusahaan?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Keabsahan Ketentuan Larangan Hamil Sebelum Setahun Kerja yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 28 Mei 2012.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelumnya, kami mengasumsikan bahwa larangan hamil tersebut dimuat di dalam perjanjian atau kontrak kerja.
Kemudian, perlu kami tekankan bahwa hubungan antara perusahaan dengan karyawan pada dasarnya diikat dengan sebuah perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.[1] Adapun, berkenaan dengan larangan hamil yang Anda tanyakan, sering kali dimuat dalam kontrak kerja oleh beberapa perusahaan yang memberikan masa ikatan dinas untuk karyawannya.
Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, para pihak dalam suatu perjanjian memiliki kebebasan untuk menentukan hal-hal yang akan diperjanjikan.
Baca juga: Asas-asas dalam Pasal 1338 KUH Perdata
Namun, perlu diingat salah satu syarat sah perjanjian adalah suatu sebab yang tidak terlarang.[2] Menurut Pasal 1337 KUH Perdata, suatu sebab adalah terlarang ketika berlawanan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.
Lebih lanjut, dalam UU Ketenagakerjaan, perjanjian kerja dibuat atas dasar:[3]
Apabila perjanjian kerja bertentangan dengan nomor 1 dan 2, maka dapat dibatalkan. Sedangkan jika perjanjian kerja bertentangan dengan angkat 3 dan 4, maka batal demi hukum.[4]
Selain itu, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis salah satunya juga harus memuat syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh, yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.[5]
Berkenaan dengan karyawati hamil namun larangan hamil tersebut telah dipersyaratkan dalam perjanjian kerja, perlu diperhatikan ketentuan dalam Pasal 81 angka 43 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 153 ayat (1) huruf e UU Ketenagakerjaan bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja (“PHK”) dengan alasan pekerja hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya.
Dengan demikian, perusahaan tidak boleh melakukan PHK terhadap pekerja hamil yang melanggar syarat tidak boleh hamil dalam kurun waktu tertentu. Adapun, perjanjian kerja yang memuat ketentuan bahwa pekerja akan di-PHK jika hamil tersebut batal demi hukum karena melanggar UU Ketenagakerjaan.
Jika perusahaan melakukan PHK kepada pekerja hamil, maka dapat melakukan langkah hukum sebagai berikut:
Baca juga: 3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Lihat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)
[2] Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
[3] Pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
[4] Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Ketenagakerjaan
[5] Pasal 54 ayat (1) huruf f dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan
[6] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”)
[7] Pasal 4 ayat (1) UU PPHI
[8] Pasal 1 angka 11 dan 13 UU PPHI
