Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Pidana

Hukumnya Memajang Kepala Satwa untuk Hiasan

Hukumnya Memajang Kepala Satwa untuk Hiasan
Hukumnya Memajang Kepala Satwa untuk Hiasan

PERTANYAAN

Dapatkah seseorang yang memajang kepala binatang, seperti memajang kepala singa, banteng, kerbau, rusa dikatakan mengancam kelangsungan kehidupan satwa? Dengan memajang tersebut bisa dipidana? Seperti yang sering diberitakan di luar negeri tidak boleh memajang kepala hewan karena itu melanggar UU-nya. Bagaimana hukumnya di Indonesia?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hukumnya Menjadikan Kepala Hewan Sebagai Pajangan yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 26 Mei 2017.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Jenis Satwa yang Dilindungi

    Aturan mengenai hewan atau satwa dapat ditemukan dalam UU 5/1990 yang telah diubah dengan UU 32/2024. Secara definisi, satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara.[1]

    Satwa di Indonesia digolongkan menjadi dua, yaitu satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi.[2] Kemudian, satwa yang dilindungi juga digolongkan menjadi dua jenis, yaitu satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang.[3]

    Lebih lanjut lagi, jenis-jenis satwa yang dilindungi diatur lebih rinci dalam Lampiran PP 7/1999 serta Lampiran Permen LHK P.20/2018 dan perubahannya. Satwa yang dilindungi antara lain banteng, kerbau pendek, Rusa Bawean, orang utan, Harimau Jawa, Harimau Sumatera, Badak Jawa, penyu hijau, dan sebagainya.

    Hukumnya Memajang Kepala Satwa untuk Hiasan

    Menjawab pertanyaan Anda, jika menyimpan kepala atau bagian tubuh hewan-hewan seperti banteng, kerbau, rusa, yang Anda sebutkan jenisnya masuk ke dalam golongan satwa yang dilindungi, maka berlaku ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf c UU 32/2024, yang mengatur bahwa setiap orang dilarang menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari satwa yang dilindungi.

    Perlu diketahui bahwa terdapat pengecualian terhadap larangan di atas, yaitu hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan.[4]

    Dapat kita simpulkan bahwa kegiatan menyimpan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi adalah suatu tindakan yang dilarang sebab bukan merupakan tindakan yang dikecualikan oleh undang-undang seperti untuk penelitian.

    Sanksi pidana bagi orang perseorangan yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c UU 5 UU 32/2024 adalah pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII,[5] yaitu sebesar Rp5 miliar.[6]

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
    2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
    4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
    6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;
    7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

    [1] Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (“UU 32/2024”)

    [2] Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (“UU 5/1990”)

    [3] Pasal 20 ayat (2) UU 5/1990

    [4] Pasal 22 ayat (1) UU 5/1990

    [5] Pasal 40A ayat (1) huruf e UU 32/2024 jo. Pasal II ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

    [6] Pasal 79 ayat (1) huruf g UU 1/2023

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000