Hukumnya Memviralkan Postingan Close Friend Orang Lain
Hukumnya Memviralkan Postingan Close Friend Orang Lain
Teknologi

Hukumnya Memviralkan Postingan Close Friend Orang Lain

Bacaan 6 Menit
Hukumnya Memviralkan <i>Postingan Close Friend</i> Orang Lain

Pertanyaan

A mengunggah suatu postingan di Instagram, tapi postingan itu hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang masuk ke dalam close friend-nya saja, tidak untuk umum. Kemudian, B yang merupakan salah satu orang yang ada di close friend tersebut merekam layar/ screenshot postingan A dan menyebarkannya ke publik hingga viral. Apakah perbuatan A dapat dijerat pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Screenshot merupakan dokumen elektronik, sedangkan isi dari fail screenshot tersebut termasuk informasi elektronik. Untuk mengetahui hukum menyebarkan screenshot dari unggahan yang diperuntukkan kepada close friend tersebut ke internet agar diketahui oleh umum, kita dapat merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berpotensi menjerat si pengunggah screenshot tersebut.

Bagaimana bunyi pasal yang berpotensi dilanggar oleh orang yang menyebarkan unggahan close friend orang lain?

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Erizka Permatasari, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 2 Agustus 2021.

 

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

 

Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya kita pahami apa yang dimaksud dengan close friend dan screenshot.

 

Screenshot Unggahan Close Friend Instagram Orang Lain

Secara umum, close friend merupakan istilah yang digunakan pengguna Instagram untuk menyebut fitur yang disediakan Instagram berupa pengaturan orang-orang yang dapat melihat suatu unggahan milik orang lain.

Dengan memilih opsi close friend, seseorang dapat membagikan konten/unggahan hanya untuk orang-orang tertentu yang dipilih oleh si pengunggah, dan tidak untuk publik. Orang tertentu itulah yang kemudian disebut sebagai close friend atau teman dekat, jika diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia.

Kemudian, Cambridge Dictionary mendefisinikan screenshot sebagai to make an image of what is shown on a computer screen so it can be copied or saved. Bila diterjemahkan secara bebas, screenshot adalah suatu perbuatan untuk menjadikan hal yang ditampilkan di layar gawai menjadi sebuah gambar, sehingga dapat disalin (copy) atau disimpan.

Jika dikaitkan dengan definisi dokumen elektronik dan informasi elektronik dalam UU ITE dan perubahannya, dalam artikel Hukumnya Mengirim Screenshot Chat yang Telah Dimanipulasi diterangkan bahwa screenshot merupakan dokumen elektronik, sedangkan isi dari fail screenshot tersebut termasuk informasi elektronik.

 

Risiko Hukum Mempublikasikan Screenshot Postingan Close Friend

Secara garis besar, terdapat ketentuan dalam UU ITE beserta perubahannya dan UU PDP yang berpotensi menjerat si pengunggah screenshot tersebut, yaitu:

  1. Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU 19/2016

Disarikan dari Jerat Hukum Bagi Penyebar Capture Percakapan via BBM menerangkan bahwa secara garis besar, penyebaran informasi elektronik privat ke publik merupakan bentuk pelanggaran privasi.

Jika dalam unggahan capture/screenshot terdapat data pribadi di antaranya nama, tulisan, dan/atau gambar yang dapat mengidentifikasikan seseorang maka penyebaran melalui media elektronik tersebut harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016.

Atas perbuatan tersebut, setiap orang yang dilanggar haknya, dalam hal ini yakni korban, dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.[1]

 

  1. Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Namun, merujuk pada Angka 3 huruf c Lampiran SKB UU ITE (hal. 11), ditegaskan bahwa jika muatan/konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan, maka perbuatan tersebut bukan merupakan delik yang berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Selain itu, fokus pemidanaan terkait Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum, yakni kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.[2]

Sehingga, jika merujuk pada SKB UU ITE tersebut, si penyebar tidak melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, mengingat hal yang disebarkan tersebut dapat diasumsikan merupakan sebuah kenyataan, yang mana diambil dari konten yang disebarkan sendiri oleh orang yang unggahannya di-screenshot tersebut.

Meski demikian, patut diperhatikan, disarikan dari SKB UU ITE Tak Bisa Mengikat Penafsiran Hakim, Apakah Berfaedah?, meskipun SKB UU ITE bisa mengontrol kesamaan pandangan aparat penegak hukum dalam menerapkan UU ITE sebelum maju ke pengadilan, namun SKB UU ITE tidak bisa mengikat penafsiran hakim.

Sehingga, meskipun dalam SKB UU ITE telah ditegaskan bahwa muatan berupa suatu kenyataan yang disebarkan tidak melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, tapi majelis hakim bisa saja memutuskan lain, sehingga si pengunggah masih berpotensi dipidana atas aduan dari si korban.[3]

Selain itu, patut diperhatikan, jika screenshot tersebut kemudian diunggah ulang disertai muatan berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, si pelaku dapat dijerat Pasal 315 KUHP.[4]

 

  1. Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU PDP

Pelaku yang melakukan screenshot postingan yang ada data pribadi di dalamnya dapat dijerat dengan Pasal 65 ayat (1) jo. Pasal 67 ayat (1) UU PDP yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Apabila dilanggar, pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.

Kemudian apabila screenshot postingan yang di dalamnya memuat data pribadi tersebut kemudian disebarluaskan, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 67 ayat (2) UU PDP yang mengatur bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Bila dilanggar, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
  4. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

 

Referensi:

Cambridge Dictionarydiakses pada 5 Desember 2022, pukul 15.00 WIB.

Tags: