Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Mengenai bendera negara kami akan merujuk pada pengaturan UU 24/2009. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 24/2009, bendera negara adalah sang merah putih.
Penggunaan bendera negara dapat berupa pengibaran dan/atau pemasangan.[1] Pengibaran dan/atau pemasangan ini dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam.[2] Namun, dalam keadaan tertentu pengibaran dan/atau pemasangan bendera negara dapat dilakukan pada malam hari.[3]
Adapun yang dimaksud dengan pengibaran adalah penaikan dan penurunan bendera.[4]
Pengibaran bendera negara wajib dilakukan pada setiap peringatan hari kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.[5]
Selain pengibaran pada setiap tanggal 17 Agustus sebagaimana dijelaskan di atas, bendera negara juga dikibarkan pada waktu peringatan hari-hari besar nasional atau peristiwa lain.[6]
Selain itu, upacara bendera di sekolah sebagaimana yang Anda sebutkan merupakan kegiatan wajib. Hal ini berdasarkan ketentuan pada Lampiran huruf F angka II Permendikbud 23/2015. Apa tujuan melakukan upacara bendera? Pelaksanaan upacara bendera yang didalamnya meliputi pengibaran bendera ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai kebangsaan dan kebhinekaan.
Dalam tata cara penggunaan bendera negara, pengibaran dan/atau pemasangan bendera negara dilakukan pada tiang yang besar dan tingginya seimbang dengan ukuran bendera negara.[7] Bendera negara yang dipasang pada tali diikatkan pada sisi dalam kibaran bendera negara.[8]
Bendera Negara dinaikkan atau diturunkan pada tiang secara perlahan-lahan, dengan khidmat dan tidak menyentuh tanah.[9]
Bagi bendera negara yang dikibarkan setengah tiang, dinaikan hingga ke ujung tiang, dihentikan sebentar dan diturunkan tepat setengah tiang.[10] Dalam hal bendera negara dikibarkan setengah tiang hendak diturunkan, dinaikkan terlebih dahulu hingga ujung tiang, dihentikan sebentar kemudian diturunkan.[11]
Pada saat penaikan atau penurunan bendera negara, semua orang yang hadir memberi hormat dengan berdiri tegak dan khidmat sambil menghadap muka pada bendera negara sampai penaikan atau penurunan bendera negara selesai.[12] Penaikan atau penurunan bendera negara ini dapat diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.[13]
Lantas, bagaimana hukumnya mengibarkan dan hormat pada bendera organisasi?
Dalam menjawab pertanyaan Anda kami asumsikan bahwa yang dimaksud dengan bendera organisasi adalah panji, yaitu bendera yang dibuat untuk menunjukkan kedudukan kebesaran suatu jabatan atau organisasi.[14]
Pada dasarnya berdasarkan penelusuran kami tidak terdapat larangan untuk mengibarkan atau hormat pada bendera organisasi. Lalu, apa saja larangan dalam menggunakan bendera? larangan salam menggunakan bendera dijelaskan pada Pasal 24 UU 24/2009, yang berbunyi:
Setiap orang dilarang
- merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara;
- memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial;
- mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, atau kusam;
- mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara; dan
- memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara.
Sebagai informasi, jika melanggar tindakan yang dimaksud pada Pasal 24 huruf a UU 24/2009, maka dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 234 UU 1/2023, yang berbunyi:
Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain terhadap bendera negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu sebesar Rp200 juta.[15]
Selain itu bendera organisasi juga tidak tidak boleh pada pokoknya menyerupai bendera kebangsaan berdasarkan Pasal 24 PP 40/1958.
Berdasarkan penjelasan di atas, pengibaran dan hormat pada bendera organisasi boleh-boleh saja selama tidak melanggar larangan yang sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana sudah dijelaskan di atas.
Adapun dalam hal bendera negara dipasang bersamaan dengan bendera organisasi, maka bendera negara ditempatkan dengan ketentuan:[16]
- apabila ada sebuah bendera organisasi, bendera negara dipasang di sebelah kanan;
- apabila ada dua atau lebih bendera organisasi dipasang dalam satu baris, bendera negara ditempatkan di depan baris bendera organisasi di posisi tengah;
- apabila bendera negara dibawa dengan tiang bersama dengan bendera atau panji organisasi dalam pawai atau defile, bendera negara dibawa di depan rombongan; dan
- bendera kebangsaan harus tampak lebih besar dan dipasang lebih tinggi daripada bendera organisasi;
- bendera negara tidak dipasang bersilang dengan bendera organisasi.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lembaga Negara, Serta Lagu Kebangsaan;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
[2] Pasal 7 ayat (1) UU 24/2009
[3] Pasal 7 ayat (2) UU 24/2009
[4] Penjelasan Pasal 6 UU 24/2009
[5] Pasal 7 ayat (3) UU 24/2009
[6] Pasal 7 ayat (5) UU 24/2009
[7] Pasal 13 ayat (1) UU 24/2009
[8] Pasal 13 ayat (2) UU 24/2009
[9] Pasal 14 ayat (1) UU 24/2009
[10] Pasal 14 ayat (2) UU 24/2009
[11] Pasal 14 ayat (3) UU 24/2009
[12] Pasal 15 ayat (1) UU 24/2009
[13] Pasal 15 ayat (2) UU 24/2009
[14] Pasal 1 angka 4 UU 24/2009