Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Dasar Melaporkan Pencemaran Nama Baik di Facebook yang dibuat oleh oleh Dimas Hutomo, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada 27 Desember 2018, yang pertama kali dimutakhirkan pada 16 Agustus 2021, dan dimutakhirkan kedua kalinya oleh Erizka Permatasari, S.H. pada 30 Januari 2024.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan laporan dugaan tindak pidana berdasarkan UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang telah berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.[1] Untuk memperkaya wawasan Anda, kami juga akan membandingkannya dengan KUHAP lama yang pada saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sebagai berikut.
Merujuk UU 20/2025, penyidik mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima laporan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana.[2]
Laporan atau pengaduan tersebut diajukan secara tertulis dan harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.[3] Jika laporan atau pengaduan diajukan secara lisanharus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor dan penyidik.[4]
Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.[5]
Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut hemat kami, surat laporan kepolisian yang Anda maksud dalam pertanyaan adalah surat tanda penerimaan laporan.
Kemudian, perlu dipahami bahwa hukum Indonesia mengenal asas praduga tak bersalah, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:
Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Asas praduga tak bersalah tersebut tentunya berlaku juga terhadap seorang terlapor yang namanya dicantumkan di surat tanda penerimaan laporan yang belum ditetapkan menjadi tersangka ataupun terdakwa, ia harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pencemaran Nama Baik di Media Sosial
Secara garis besar, tuduhan penipuan terhadap istri Anda di media sosial (“medsos”), dalam hal ini Instagram, berpotensi menyerang kehormatan atau nama baik istri Anda. Perbuatan tersebut dilarang dalam Pasal 27A UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE sebagai berikut:
Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.
Adapun menurut Penjelasan Pasal 27A UU 1/2024, yang dimaksud dari perbuatan “menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah.
Kemudian, pelaku yang melanggar Pasal 27A UU 1/2024 diancam dengan pidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp400 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024.
Perlu diperhatikan bahwa tindak pidana dalam Pasal 27A UU 1/2024 adalah tindak pidana aduan, sehingga tindak pidana ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban atau orang yang terkena tindak pidana, dan bukan oleh badan hukum.[6] Selain itu, perbuatan dalam Pasal 27A UU 1/2024 tidak dapat dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau jika dilakukan karena terpaksa membela diri.[7]
Baca juga: Ini Bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang Dianggap Pasal Karet
Selanjutnya, jika unggahan/postingan di Instagram tersebut merupakan sebuah fakta atau kenyataan, apakah termasuk dalam pencemaran nama baik? Sepanjang penelusuran kami berdasarkan Lampiran SKB UU ITEyang menerangkan perihal Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik sebelum diubah dengan Pasal 27A UU 1/2024, jika muatan/konten tersebut berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan, maka bukan termasuk delik pencemaran nama baik (hal. 11).
Kemudian, dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum, maka, fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum aparat penegak hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebelum diubah dengan Pasal 27A UU 1/2024 (hal. 11).
Lalu, disarikan dari artikel Memviralkan Fakta di Medsos, Bisa Kena Pasal Pencemaran Nama Baik?, konten dan konteks adalah bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan arti lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Sehingga dari konten dan konteks tersebut perlu ditafsirkan lebih lanjut apakah benar memenuhi unsur pencemaran nama baik atau tidak.
Oleh karena itu, sebelum perbuatan si pengunggah surat tanda penerimaan laporan dapat diproses hukum atas dasar Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024, harus dibuktikan terlebih dahulu kebenaran atas perbuatan yang dituduhkan kepada istri Anda. Maka, yang akan diperiksa terlebih dahulu adalah perkara penipuan arisan online.
Jika tuduhan tersebut tidak benar, istri Anda selaku korban dapat mengadukan perbuatan si pengunggah atas tindak pidana menyerang kehormatan/nama baik orang lain sebagaimana diatur dalam UU 1/2024. Tapi perlu dicatat, jika konten yang diunggah tersebut berisi kenyataan, maka menurut kami perbuatan pengunggah tidak bisa dijerat pasal dalam UU 1/2024.
Sebagai informasi, unsur “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” dalam Pasal 27A UU 1/2024 merujuk pada ketentuan dalam Pasal 433 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang telah berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.[8] Sebagai perbandingan, kami juga akan menyajikan ketentuan dalam Pasal 310 KUHP yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Sifat dari perbuatan pencemaran dalam Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023 di atas merupakan perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu tindak pidana.[13]
Lebih lanjut, tindak pidana menurut ketentuan dalam pasal ini objeknya adalah orang perseorangan. Penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak masuk ketentuan pasal ini.
Patut digarisbawahi, delik pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP adalah delik aduan, sehingga hanya korban yang bisa memproses ke polisi. Menjawab pertanyaan Anda, istri Anda selaku korban tetap berhak mengadukan persoalan tersebut kepada pihak kepolisian. Namun, pengaduan tersebut baru dapat diproses setelah perkara penipuan arisan online diproses hukum.
Adapun mengenai prosedur melaporkan tindak pidana ke polisi, dapat disimak dalam artikel Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;
- Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Referensi:
- Mahrus Ali. Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009). Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 6, 2010;
- A.F. Lamintang dan C.D. Samosir. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, 1983.
[1] Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“UU 20/2025”)
[2] Pasal 7 ayat (1) huruf a UU 20/2025
[3] Pasal 14 ayat (1) UU 20/2025. Sebelumnya hal ini pernah diatur di dalam Pasal 108 ayat (4) KUHAP lama
[4] Pasal 14 ayat (2) UU 2025. Pasal 108 ayat (5) KUHAP lama
[5] Pasal 23 ayat (5) UU 20/2025. Sebelumnya hal ini pernah diatur di dalam Pasal 108 ayat (6) KUHAP lama
[6] Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 1/2024”)
[7] Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024
[8] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)
[9] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“Perma 2/2012”), denda dilipatgandakan menjadi 1.000 kali
[10] Pasal 3 Perma 2/2012
[11] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023
[12] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023
[13] Penjelasan Pasal VII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang mengubah Penjelasan Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023