Hukumnya Menyekap Terduga Pelaku Pencurian

PERTANYAAN

Di media sosial sedang viral video yang menunjukkan penggerebekan sebuah kantor percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Video tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penyekapan terhadap 3 karyawan selama 3 minggu karena ketahuan mencuri. Pelaku penyekapan ini juga meminta uang tebusan kepada keluarga korban sebesar Rp50 juta. Sebenarnya, bolehkah pelaku pencurian diperlakukan seperti itu? Bolehkah menyekap pelaku pencurian?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Disekap dan Dipaksa Mengaku Sebagai Pencuri yang ditulis oleh Sigar Aji Poerana, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 02 September 2020.

KLINIK TERKAIT

Dapatkah Pengeroyokan Tanpa Saksi Diproses Hukum?

30 Jan, 2026

Jerat Pidana Memaksa Orang Kirim Foto Cabul

04 Des, 2024

Apakah Pelapor Berhak Mendapat Salinan BAP?

27 Agt, 2020

Langkah Jika Identitas Pelapor Pungli Dibocorkan

27 Jul, 2020

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Tindak Pidana Pencurian

Pertama-tama, kami akan menerangkan mengenai tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh para pekerja yang disekap. Tindak pidana pencurian pada dasarnya dapat merujuk pada Pasal 476 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026.[1] Namun, untuk memperkaya pemahaman Anda, kami juga akan membandingkan ketentuannya yang secara historis diatur dalam Pasal 362 KUHP lama yang saat ini sudah tidak berlaku, sebagai berikut:

Pasal 362 KUHP	Pasal 476 UU 1/2023
Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.[2]	Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu sebesar Rp500 juta.[3]

Menurut Penjelasan Pasal 476 UU 1/2023, yang dimaksud dengan mengambil tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga meliputi bentuk perbuatan mengambil lainnya secara fungsional (non-fisik) yang mengarah pada maksud “memiliki barang orang lain secara melawan hukum”. Misalnya, pencurian uang dengan cara mentransfer atau menggunakan tenaga listrik tanpa hak. Kemudian, yang dimaksud dengan dimiliki adalah mempunyai hak atas barang tersebut.

Baca juga: Ini Bunyi Pasal 362 KUHP tentang Pencurian

Selanjutnya, mengingat terduga pelaku pencurian berjumlah 3 orang, menurut hemat kami, para pelaku dapat dikenai sanksi yang lebih berat, sebagaimana diatur dalam pasal berikut:

KUHP	UU 1/2023
Pasal 363 ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun: pencurian ternak; pencurian “pada waktu kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus,kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang berhak; pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.	Pasal 477 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu sebesar Rp500 juta,[4] setiap orang yang melakukan: pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan; pencurian benda purbakala; pencurian ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang; pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau perang; pencurian pada malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; pencurian dengan merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil; atau pencurian secara bersama-sama dan bersekutu. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
	Pasal 479 Setiap Orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai Barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): pada Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan; pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil; yang mengakibatkan Luka Berat bagi orang; atau secara bersama-sama dan bersekutu. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat atau matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu disertai dengan salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Baca juga: Bunyi Pasal Pencurian dengan Pemberatan dalam KUHP Baru

Due Process of Law dalam Peradilan Pidana

Berdasarkan pasal-pasal di atas, perbuatan mencuri sudah tentu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana dijabarkan di atas. Akan tetapi, hal ini tidak serta-merta membuat orang dapat melakukan perbuatan main hakim sendiri tanpa proses hukum.

Pada dasarnya, terdapat asas praduga tak bersalah yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU HAM:

1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan yang diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.

Selain itu, setiap orang berhak diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hal ini dapat ditemukan pada Pasal 17 UU HAM, sebagai berikut:

Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Baca juga: Arti Asas Praduga Tak Bersalah

Kemudian, sebagaimana disampaikan dalam artikel Arti Due Process of Law, sistem peradilan pidana di Indonesia menganut prinsip due process of law, yaitu proses hukum yang adil. Maknanya tidak saja berupa penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan (yang dirumuskan secara adil) secara formal, tetapi juga mengandung jaminan hak atas kemerdekaan seorang warga negara.

Adapun acara pidana dilaksanakan hanya berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026.[5] Maka dari itu, perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan pada kasus Anda telah melanggar prinsip due process of law, karena semestinya pemberian sanksi pidana dilakukan jika tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, sebagaimana diatur Pasal 244 ayat (1) UU 20/2025, sebagai berikut:

Dalam hal hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa dikenai sanksi berupa pidana atau tindakan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sabila Amelia Mayesti dan Zaid Alfauza Marpaung dalam jurnal yang berjudul Perilaku Main Hakim Sendiri Pada Pelaku Pencurian: Perspektif Hukum Pidana di Indonesia (hal. 1068) yang menyatakan bahwa tindakan penghukuman di luar mekanisme hukum bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana seperti asas legalitas, asas due process of law dan asas praduga tak bersalah.

Tindak Pidana Main Hakim Sendiri

Menurut hemat kami, perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan terhadap terduga pencuri berpotensi menimbulkan tindak pidana baru yang dilakukan oleh para pelaku main hakim sendiri. Pertama, perbuatan yang dilakukan terhadap terduga pencuri adalah penyekapan.

Tindak pidana penyekapan (merampas kemerdekaan orang) dapat dipidana berdasarkan beberapa ketentuan pidana, antara lain:

Pasal 333 KUHP

Pasal 446 UU 1/2023

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.

Setiap orang yang secara melawan hukum merampas kemerdekaan orang atau meneruskan perampasan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga bagi orang yang memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan atau meneruskan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum tersebut.

Baca juga: Perusahaan Menyandera Karyawan, Ini Hukumnya

Menurut Penjelasan Pasal 446 ayat (1) UU 1/2023, dalam ketentuan ini, merampas kemerdekaan dilakukan baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Adapun yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan merampas kebebasan seseorang bukan dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, seorang polisi yang menangkap dan menahan seseorang dalam hal kedapatan tertangkap tangan melakukan tindak pidana.

Selain itu, tindakan penyekapan dapat juga melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 451 UU 1/2023, sebagai berikut:

Setiap orang yang menahan orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penyanderaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 451 UU 1/2023, penyanderaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana menghilangkan kemerdekaan seseorang. Berbeda dengan penculikan, penyanderaan dilakukan agar orang yang disandera tetap berada di tempat kediamannya atau di tempat lain dan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Baca juga: Sanksi Pidana Penyekap dan Penganiaya Pacar

Tindak Pidana Pemerasan

Kedua, perbuatan yang dilakukan terhadap pihak keluarga terduga pencuri adalah tindak pidana pemerasan. Berikut adalah bunyi pasalnya:

Pasal 368 ayat (1) KUHP

Pasal 482 ayat (1) UU 1/2023

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu, atau orang lain, atau suapa membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk: memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan utang.

Baca juga: Bunyi Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan dengan Kekerasan

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Referensi:

Sabila Amelia Mayesti dan Zaid Alfauza Marpaung. Perilaku Main Hakim Sendiri Pada Pelaku Pencurian: Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal USM Law Review, Vol. 8, No. 2, 2025.

---

[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”).

[2] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

[3] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023.

[4] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023.

[5] Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.