Kenegaraan
Hukumnya Menyuplai Senjata ke Negara yang Berkonflik

PERTANYAAN
Bagaimana hukum internasional secara normatif melihat negara seperti Amerika Serikat yang memasok (supply) senjata ke negara-negara yang sedang berkonflik?



Bagaimana hukum internasional secara normatif melihat negara seperti Amerika Serikat yang memasok (supply) senjata ke negara-negara yang sedang berkonflik?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Secara normatif, hukum internasional tidak secara mutlak melarang negara seperti Amerika Serikat untuk memasok senjata ke negara yang sedang berkonflik. Namun, tindakan tersebut dibatasi secara ketat berdasarkan hukum internasional maupun traktat khusus.
Pertama, berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB menyatakan bahwa semua negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (“PBB”) harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan politik negara lain.
Dalam konteks ini, negara pemasok senjata tidak boleh berkontribusi terhadap tindakan agresi. Apabila suplai senjata yang diberikan negara pemasok digunakan untuk melakukan agresi, maka negara pemasok dapat dianggap membantu penggunaan kekuatan yang melanggar hukum internasional.[1]
Kedua, Pasal 16 Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) menyatakan bahwa suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban ketika membantu (aid) atau mendukung (assist) negara lain dalam melakukan perbuatan melawan hukum internasional, dengan syarat bahwa negara tersebut mengetahui bahwa bantuan tersebut akan digunakan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum internasional.[2]
Ketiga, dari perspektif hukum humaniter internasional, sebagaimana tercermin dalam Konvensi Jenewa 1949, seperti Common Article 1 (kewajiban negara untuk mematuhi dan memastikan pihak lain juga patuh), dan Common Article 3 (prinsip perlindungan dan humane treatment) memberikan penafsiran bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional serta menjamin perlakuan manusiawi terhadap individu.
Kewajiban ini ditafsirkan bahwa negara tidak boleh memberikan bantuan dalam situasi dimana terdapat risiko nyata bahwa bantuan tersebut akan berkontribusi terhadap pelanggaran serius, seperti kejahatan perang. Hal ini didukung oleh International Committee on the Red Cross dalam Commentary on the Geneva Convention 2016 (paragraf 158) yang menyatakan bahwa kewajiban to ensure respect mengharuskan negara untuk tidak mendorong, membantu, atau mendukung terjadinya pelanggaran hukum humaniter internasional oleh para pihak dalam suatu konflik.
Keempat, dalam hukum internasional terdapat juga traktat terkait transfer senjata yang diatur dalam Arms Trade Treaty. Dalam Pasal 6 terdapat ketentuan bahwa negara tidak boleh mentransfer senjata apabila melanggar embargo PBB atau mengetahui bahwa senjata tersebut akan digunakan untuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.
Ketentuan terkait embargo senjata tersebut juga tercermin dalam praktik Dewan Keamanan PBB melalui United Nations Security Council Resolution 1970 terkait konflik di Libya, yang melarang negara-negara melakukan transfer senjata kepada pihak tertentu dalam konflik tersebut.[3] Selain itu, dalam Pasal 7 Arms Trade Treaty mengharuskan adanya penilaian risiko untuk memastikan bahwa senjata tidak akan digunakan untuk melanggar hukum humaniter internasional, hak asasi manusia, atau merusak perdamaian.
Kelima, suplai senjata juga dapat dikategorikan melanggar prinsip non-intervention dalam hukum kebiasaan internasional apabila secara signifikan mempengaruhi jalannya konflik internal yang terjadi di negara lain.
Hal ini tercermin dalam kasus Nicaragua v. United States, di mana Mahkamah Internasional menyatakan bahwa dukungan Amerika Serikat terhadap kelompok pemberontak di Nikaragua, termasuk melalui pemberian senjata dan bantuan militer lainnya, merupakan pelanggaran terhadap prinsip non-intervention, kedaulatan negara serta dalam beberapa aspek merupakan penggunaan kekuatan yang melanggar hukum internasional.[4]
Suplai senjata dalam hukum internasional tidak dilarang secara absolut, tetapi bersifat legal bersyarat.
Dengan demikian, legalitas tindakan tersebut tergantung pada setidaknya dua faktor utama, yaitu:
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan:
Referensi:
[1] Malcolm N. Shaw. International Law. 8th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017, hal. 819–830.
[2] James Crawford. State Responsibility: The General Part. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, hal. 401-408.
[3] Paragraf 9 – 10 United Nations Security Council Resolution 1970 (2011), S/RES/1970 (2011), para. 9–10, hal. 3.
[4]Nicaragua v. United States, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, ICJ Reports 1986