Hukumnya Sembarangan Memasang Strobo di Kendaraan Pribadi

PERTANYAAN

Akhir-akhir ini muncul gerakan stop tot tot wuk wuk di jalan. Beberapa bahkan telah memasang stiker bertuliskan stop sirene dan strobo. Bagaimana sebenarnya aturan penggunaan strobo dan sirene sampai harus ada gerakan stop tot tot wuk wuk di jalan? Apa hukumnya sembarangan memasang strobo di kendaraan pribadi? Kenapa lampu strobo dilarang?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Arasy Pradana A. Azis, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 09 September 2019.

KLINIK TERKAIT

Aturan Tingkat Kegelapan Kaca Kendaraan Bermotor

09 Jan, 2017

Apakah Mengubah Warna Termasuk Modifikasi Kendaraan Bermotor?

10 Des, 2015

Penerobosan Lampu Merah oleh Konvoi ‘Moge’

20 Agt, 2015

Apakah Pemasangan Lampu LED di Kolong Mobil Melanggar Hukum?

21 Agt, 2014

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Aturan Umum Penggunaan Strobo dan Sirene

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan menerangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan strobo dan sirene. Menurut KBBI, strobo adalah lampu yang berkedap-kedip dengan cepat. Adapun sirene adalah alat untuk menghasilkan bunyi yang mendengung keras (sebagai tanda bahaya dan sebagainya).

Aturan yang berkaitan dengan penggunaan strobo dan sirene di jalan, dapat merujuk pada UU LLAJ sebagaimana diubah dengan Perppu Cipta Kerja.

Dalam UU LLAJ, istilah yang digunakan bukanlah strobo melainkan lampu isyarat. Kenapa lampu strobo dilarang? Menjawab pertanyaan tersebut, penggunaan strobo tidak dilarang, namun penggunaannya diatur, yakni untuk kepentingan tertentu, kendaraan dapat dilengkapi strobo dan/atau sirene.[1]

Strobo atau lampu isyarat terdiri atas warna:[2]

1. merah;
2. biru; dan
3. kuning.

Siapa yang boleh memakai strobo? Pada dasarnya, kendaraan yang boleh memakai strobo adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk kepentingan tertentu, yaitu kendaraan yang karena sifat dan fungsinya diberi lampu isyarat berwarna merah atau biru sebagai tanda memiliki hak utama untuk kelancaran dan lampu isyarat berwarna kuning sebagai tanda yang memerlukan perhatian khusus dari pengguna jalan untuk keselamatan.[3]

Kemudian, lampu isyarat atau strobo memiliki fungsi tertentu berdasarkan warnanya. Menurut Pasal 59 ayat (3) UU LLAJ, lampu isyarat warna merah dan biru serta sirene berfungsi sebagai tanda kendaraan bermotor yang memiliki hak utama. Sedangkan, berdasarkan Pasal 59 ayat (4) UU LLAJ, lampu isyarat warna kuning berfungsi sebagai tanda peringatan kepada pengguna jalan lain.

Adapun lampu isyarat atau strobo harus memenuhi persyaratan:[4]

1. terlihat di siang hari dari jarak paling sedikit 200 meter dari segala arah; dan
2. lampu berbentuk batang memanjang dengan tidak boleh melebihi lebar kabin kendaraan.[5]

Lebih lanjut, sama halnya dengan strobo, untuk kepentingan tertentu, kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan sirene.[6] Sirene harus memenuhi persyaratan:[7]

1. dapat mengeluarkan suara secara terus menerus; dan
2. dalam keadaan darurat dapat mengaluarkan suara semakin tinggi.

Dalam hal penggunaannya, lampu isyarat dan sirene dibagi menjadi sebagai berikut:[8]

1. lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk kendaraan bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk kendaraan bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah;
3. lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk kendaraan bermotor patrol jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan, dan angkutan barang khusus.

Pengguna Jalan yang Diutamakan

Sebagaimana telah kami jelaskan, untuk lampu isyarat warna merah dan warna biru serta sirene berfungsi sebagai tanda kendaraan bermotor yang memiliki hak utama kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud dengan kendaraan yang memiliki hak utama adalah kendaraan bermotor yang mendapat prioritas dan wajib didahulukan dari pengguna jalan lain.[9]

Berbagai kategori kendaraan bermotor pengguna jalan dengan hak utama dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 134 UU LLAJ, yang berbunyi:

Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:

1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
2. ambulans yang mengangkut orang sakit;
3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
5. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
6. iring-iringan pengantar jenazah; dan
7. konvoi dan/ atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 UU LLAJ harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”) dan/atau menggunakan lampu isyarat merah atau biru dan bunyi sirene. Kemudian, Polri melakukan pengamanan jika mengetahui adanya pengguna jalan sebagaimana dimaksud. Lalu, penting untuk diketahui bahwa alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu lalu lintas tidak berlaku bagi kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 UU LLAJ.[10]

Baca juga: Jerat Pasal Menghalangi Ambulans di Jalan

Sanksi Pidana

Melihat uraian di atas, sejatinya UU LLAJ telah mengatur mengenai penggunaan strobo dan sirene, serta kendaraan apa saja yang dapat menggunakan strobo dan sirene. Dengan demikian, menurut hemat kami, Anda dapat mengabaikan kendaraan-kendaraan pengguna strobo dan sirene yang tidak memenuhi kriteria di atas, salah satunya orang yang memasang strobo dan/atau sirene di kendaraan pribadi.

Gerakan “stop tot tot wuk wuk’’ dan “stop sirene dan strobo’’ di jalan, kami asumsikan karena adanya pelanggaran terhadap aturan penggunaan strobo dan/atau sirene oleh pengguna jalan, misalnya memasang strobo di kendaraan pribadi. Dengan demikian, pelanggar dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 287 ayat (4) UU LLAJ, yang berbunyi:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 juta.

Baca juga: Bolehkah Mobil Pejabat Menerobos Saat Macet?

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Referensi:

1. KBBI, sirene, yang diakses pada 22 September 2025, pukul 16.20 WIB;
2. KBBI, strobo, yang diakses pada 22 September 2025, pukul 16.25 WIB.

---

[1] Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”)

[2] Pasal 59 ayat (2) UU LLAJ

[3] Penjelasan Pasal 59 (1) UU LLAJ

[4] Pasal 44 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (“PP 55/2012”)

[5] Pasal 44 ayat (6) PP 55/2012

[6] Pasal 59 ayat (1) UU LLAJ

[7] Pasal 44 ayat (7) PP 55/2012

[8] Pasal 59 ayat (5) UU LLAJ

[9] Penjelasan Pasal 59 ayat (3) UU LLAJ

[10] Pasal 135 UU LLAJ