Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hutang Kartu Kredit yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 28 Juni 2010.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Mengenai penyitaan aset sebagaimana ditanyakan, menurut kami, bank tidak dapat langsung melakukan penyitaan atas harta orang tua Anda. Pasalnya, jenis utang orang tua Anda adalah utang kartu kredit dan kredit tanpa agunan (“KTA”), yang tidak mensyaratkan adanya jaminan untuk menjamin utang tersebut.
Dalam hal tidak ada jaminan utang, maka berlaku Pasal 1131 KUH Perdata yang menerangkan bahwa:
Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.
Artinya, semua benda atau harta debitur (si berutang) menjadi jaminan umum untuk perikatan utang-piutangnya.
Disarikan dari artikel Debitur Wanprestasi pada Kredit Tanpa Agunan, Ini Langkah Hukumnya, dalam jaminan umum, kedudukan bank adalah sebagai kreditur konkuren. Apabila nasabah debitur wanprestasi, bank tidak dapat melakukan eksekusi atas benda-benda milik nasabah debitur seperti kedudukan bank sebagai kreditur preferen yang ada jaminan kebendaan.
Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan oleh bank selaku kreditur adalah dengan mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi ke pengadilan dan meminta sita jaminan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh nasabah debitur.
Bank selaku kreditur berhak untuk menggugat orang tua Anda atas dasar wanprestasi yang dapat berupa:[1]
- pemenuhan perikatan;
- pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- ganti rugi;
- pembatalan persetujuan timbal balik; dan
- Pembatalan perikatan dengan ganti rugi.
Kemudian, jika Anda tidak menjadi penanggung utang orang tua Anda, aset Anda tidak bisa disita bank. Pasalnya, tidak ada hubungan hukum antara Anda dengan bank tersebut. Dalam kasus ini, yang ada hubungan hukum adalah antara orang tua Anda dengan bank, sehingga yang bertanggung jawab atas utang piutang tersebut adalah orang tua Anda.
Namun, jika Anda setuju untuk menjadi penanggung utang orang tua Anda, maka bank dapat menagih pelunasan utang orang tua Anda kepada Anda. Jika merujuk Pasal 1831 KUH Perdata, Anda baru wajib membayar utang orang tua Anda jika orang tua Anda tidak membayar utang dan aset telah disita untuk melunasi utang namun tidak mencukupi.
Baca juga: Mengenal Jaminan Perorangan, Corporate Guarantee, dan Bank Garansi
Demikian jawaban kami atas utang kartu kredit orang tua Anda sebagaimana ditanyakan. Semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Referensi:
Riduan Syahrani. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Cetakan II. Bandung: Alumni, 1989.
[1] Riduan Syahrani. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Cetakan II. Bandung: Alumni, 1989, hal. 230
