Bisnis
Ini Ketentuan Hukum Bursa Karbon di Indonesia

PERTANYAAN
Dalam upaya mengakselerasi netralitas karbon, adakah regulasi terkait bursa karbon di Indonesia?



Dalam upaya mengakselerasi netralitas karbon, adakah regulasi terkait bursa karbon di Indonesia?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang pertama kali dipublikasikan pada 20 Februari 2025
Berdasarkan artikel What is Carbon Neutrality and How Can It be Achieved by 2050?yang dilansir dari laman European Parliament, carbon neutrality atau netralitas karbon berarti keseimbangan antara emisi karbon dan penyerapan karbon dari atmosfer di tempat penampungan karbon. Menghilangkan karbon dioksida dari atmosfer dan kemudian menyimpannya dikenal sebagai penyerapan karbon. Untuk mencapai emisi nol bersih, semua emisi gas rumah kaca (“GRK”) di seluruh dunia harus diimbangi dengan penyerapan karbon.
Dari definisi netralitas karbon di atas, dapat kami simpulkan bahwa netralitas karbon adalah upaya menyeimbangkan emisi karbon dioksida atau gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer dengan cara mengurangi emisi atau menghilangkannya sama sekali.
Netralitas karbon juga dapat juga dinyatakan sebagai kondisi di mana jumlah emisi karbon yang dihasilkan sama dengan jumlah emisi yang dihilangkan, atau dikenal juga sebagai jejak karbon nol. Adapun urgensi netralitas karbon dimaknai dalam konteks membantu menekan laju pemanasan global dan melindungi lingkungan.
Terkait upaya mengakselerasi netralitas karbon, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai bursa karbon. Pada dasarnya, perdagangan karbon dalam negeri dan/atau luar negeri dapat dilakukan dengan mekanisme bursa karbon.
Berdasarkan Pasal 1 angka 29 Perpres 110/2025, bursa karbon adalah suatu sistem yang mengatur mengenai pencatatan perdagangan karbon dan status kepemilikan unit karbon”. Kemudian, bursa karbon hanya dapat diselenggarakan oleh penyelenggara pasar yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). [1]
Adapun perdagangan karbon melalui bursa karbon dilakukan dengan:[2]
Menjawab pertanyaan Anda, dalam upaya mengakselerasi netralitas karbon, terdapat beberapa produk hukum terkait bursa karbon di Indonesia meliputi:
Selanjutnya, berdasarkan pengalaman praktik kami, netralitas karbon ini dapat diakselerasi dengan beberapa hal berikut, antara lain:
Bursa karbon mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca dengan memberlakukan batasan emisi dan memperdagangkan unit karbon sebagai efek. Sistem perdagangan karbon memberikan fleksibilitas bagi negara-negara dan perusahaan untuk memenuhi komitmen pengurangan emisi.
Bursa karbon menerapkan skema cap-and-trade, di mana pemerintah menetapkan batasan (cap) pada jumlah total emisi yang dapat dilepaskan. Pelaku usaha yang melampaui batas emisi dapat membeli unit karbon dari pelaku usaha lain yang memiliki kelebihan cap.
Bursa karbon memberikan insentif bagi pengembangan projek-projek hijau yang menghasilkan kredit karbon melalui aksi isolasi, penangkapan, dan pengurangan karbon, seperti saat ini yang sedang populer yaitu carbon capture and storage. Hasil perdagangan karbon dapat diinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan yang bertujuan mengurangi emisi karbon.
Bursa karbon memfasilitasi perdagangan karbon kredit yang merupakan sertifikat atas pengurangan emisi yang dilakukan oleh perusahaan atau kegiatan tertentu setelah melewati tahap measurement, report, and verification (pengukuran, pelaporan, dan verifikasi).
Bursa karbon memvalidasi upaya netralitas karbon dan memberikan pengakuan terhadap upaya perusahaan atau individu dalam mencapai target penurunan emisi. Perusahaan dapat menggunakan partisipasi dalam bursa karbon sebagai upaya promosi untuk menunjukkan peran mereka dalam mencapai netralitas karbon.
Pemerintah mengesahkan aturan terkait bursa karbon sebagai bagian dari upaya mencapai target netralitas karbon Indonesia pada tahun 2060. Perusahaan dapat membeli unit karbon untuk memenuhi target penurunan emisi atau komitmen netralitas karbon.
Sebagai informasi, sepanjang penelusuran kami, hingga saat ini belum terdapat putusan pengadilan yang secara spesifik mengatur tentang bursa karbon dan netralitas karbon di Indonesia. Namun demikian, dalam konteks hukum, ada beberapa isu terkait potensi masalah hukum yang dapat muncul dari perdagangan karbon, termasuk risiko tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dapat terjadi melalui mekanisme perdagangan karbon. Sehingga, pengawasan dan pengaturan lebih detail terkait praktik perdagangan karbon perlu diciptakan untuk mencegah beberapa potensi penyalahgunaan tersebut.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”)
[2] Pasal 24 ayat (5) UU P2SK
[3] Agustinus Prajaka Wahyu Baskara. Kerangka Hukum Bursa Karbon di Indonesia: Perkembangan Terkini dan Tantangan ke Depan. Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 35, Special Issue, 2023, hal. 41
[4] Pasal 24 ayat (3) UU P2SK