Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Ini Ketentuan Hukum Bursa Karbon di Indonesia

Ini Ketentuan Hukum Bursa Karbon di Indonesia

PERTANYAAN

Dalam upaya mengakselerasi netralitas karbon, adakah regulasi terkait bursa karbon di Indonesia?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang pertama kali dipublikasikan pada 20 Februari 2025

    Pengertian Netralitas Karbon

    Berdasarkan artikel What is Carbon Neutrality and How Can It be Achieved by 2050?yang dilansir dari laman European Parliament, carbon neutrality atau netralitas karbon berarti keseimbangan antara emisi karbon dan penyerapan karbon dari atmosfer di tempat penampungan karbon. Menghilangkan karbon dioksida dari atmosfer dan kemudian menyimpannya dikenal sebagai penyerapan karbon. Untuk mencapai emisi nol bersih, semua emisi gas rumah kaca (“GRK”) di seluruh dunia harus diimbangi dengan penyerapan karbon.

    Dari definisi netralitas karbon di atas, dapat kami simpulkan bahwa netralitas karbon adalah upaya menyeimbangkan emisi karbon dioksida atau gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer dengan cara mengurangi emisi atau menghilangkannya sama sekali.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Netralitas karbon juga dapat juga dinyatakan sebagai kondisi di mana jumlah emisi karbon yang dihasilkan sama dengan jumlah emisi yang dihilangkan, atau dikenal juga sebagai jejak karbon nol. Adapun urgensi netralitas karbon dimaknai dalam konteks membantu menekan laju pemanasan global dan melindungi lingkungan.

    Aturan Bursa Karbon di Indonesia

    Terkait upaya mengakselerasi netralitas karbon, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai bursa karbon. Pada dasarnya, perdagangan karbon dalam negeri dan/atau luar negeri dapat dilakukan dengan mekanisme bursa karbon.

    Berdasarkan Pasal 1 angka 29 Perpres 110/2025, bursa karbon adalah suatu sistem yang mengatur mengenai pencatatan perdagangan karbon dan status kepemilikan unit karbon”. Kemudian, bursa karbon hanya dapat diselenggarakan oleh penyelenggara pasar yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). [1]

    Adapun perdagangan karbon melalui bursa karbon dilakukan dengan:[2]

    1. pengembangan infrastruktur perdagangan karbon;
    2. pengaturan pemanfaatan penerimaan negara dari perdagangan karbon; dan/atau
    3. administrasi transaksi karbon.

    Menjawab pertanyaan Anda, dalam upaya mengakselerasi netralitas karbon, terdapat beberapa produk hukum terkait bursa karbon di Indonesia meliputi:

    1. Perpres 110/2025 yang mengatur tentang penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional. Dalam Pasal 58 ayat (2) Perpres 110/2025, diatur bahwa perdagangan karbon dapat dilakukan melalui bursa karbon dan perdagangan langsung.
    2. POJK 14/2023 yang telah diubah dengan POJK 10/2026 mengatur tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon. Peraturan ini mengatur objek perdagangan, kerangka bursa karbon, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan bursa karbon. POJK 14/2023 menandai dimulainya babak baru inisiatif pemerintah dalam menuntaskan aspek hukum terkait perdagangan karbon, secara khusus melalui bursa karbon.[3]Selain itu, OJK juga menerbitkan PADK OJK 6/2026 yang menjelaskan secara lebih rinci terkait tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon.
    3. Sebagaimana dijelaskan dalam Menyongsong Bursa Karbon Indonesia, bursa karbon di Indonesia resmi memiliki payung hukum setelah disahkannya UU P2SK yang telah diubah dengan UU 4/2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Undang-undang ini mengatur bahwa bursa karbon dapat diselenggarakan oleh penyelenggara pasar yang telah mendapat izin usaha dari OJK.[4]
    4. Beberapa peraturan teknis yang sudah dikeluarkan oleh Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon), antara lain:
      1. SE No: SE-00014/BEI/09-2023 perihal standardisasi pengelompokan unit karbon;
      2. SE No: SE-00013/BEI/09-2023 perihal biaya pengguna jasa bursa karbon;
      3. SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: Kep-00148/BEI/09-2024 perihal peraturan pengguna jasa bursa karbon (mencabut dan menyatakan tidak berlaku SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: Kep-00297/BEI/09-2023)
      4. SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: Kep-00295/BEI/09-2023 perihal peraturan pendaftaran unit karbon di penyelenggara bursa karbon;
      5. SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: Kep-00296/BEI/09-2023 perihal peraturan perdagangan unit karbon melalui penyelenggara bursa karbon; dan
      6. SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: Kep-00298/BEI/09-2023 perihal peraturan pengawasan perdagangan melalui bursa karbon.

    Akselerasi Netralitas Karbon

    Selanjutnya, berdasarkan pengalaman praktik kami, netralitas karbon ini dapat diakselerasi dengan beberapa hal berikut, antara lain:

    1. Mendorong Pengurangan Emisi GRK

    Bursa karbon mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca dengan memberlakukan batasan emisi dan memperdagangkan unit karbon sebagai efek. Sistem perdagangan karbon memberikan fleksibilitas bagi negara-negara dan perusahaan untuk memenuhi komitmen pengurangan emisi.

    1. Skema Cap-and-Trade

    Bursa karbon menerapkan skema cap-and-trade, di mana pemerintah menetapkan batasan (cap) pada jumlah total emisi yang dapat dilepaskan. Pelaku usaha yang melampaui batas emisi dapat membeli unit karbon dari pelaku usaha lain yang memiliki kelebihan cap.

    1. Insentif untuk Green-Project

    Bursa karbon memberikan insentif bagi pengembangan projek-projek hijau yang menghasilkan kredit karbon melalui aksi isolasi, penangkapan, dan pengurangan karbon, seperti saat ini yang sedang populer yaitu carbon capture and storage. Hasil perdagangan karbon dapat diinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan yang bertujuan mengurangi emisi karbon.

    1. Fasilitasi Perdagangan Karbon Kredit (Sertifikat Pengurangan Emisi GRK)

    Bursa karbon memfasilitasi perdagangan karbon kredit yang merupakan sertifikat atas pengurangan emisi yang dilakukan oleh perusahaan atau kegiatan tertentu setelah melewati tahap measurement, report, and verification (pengukuran, pelaporan, dan verifikasi).

    1. Validasi Upaya Netralitas Karbon

    Bursa karbon memvalidasi upaya netralitas karbon dan memberikan pengakuan terhadap upaya perusahaan atau individu dalam mencapai target penurunan emisi. Perusahaan dapat menggunakan partisipasi dalam bursa karbon sebagai upaya promosi untuk menunjukkan peran mereka dalam mencapai netralitas karbon.

    1. Mendukung Target Netralitas Karbon Nasional

    Pemerintah mengesahkan aturan terkait bursa karbon sebagai bagian dari upaya mencapai target netralitas karbon Indonesia pada tahun 2060. Perusahaan dapat membeli unit karbon untuk memenuhi target penurunan emisi atau komitmen netralitas karbon.

    Sebagai informasi, sepanjang penelusuran kami, hingga saat ini belum terdapat putusan pengadilan yang secara spesifik mengatur tentang bursa karbon dan netralitas karbon di Indonesia. Namun demikian, dalam konteks hukum, ada beberapa isu terkait potensi masalah hukum yang dapat muncul dari perdagangan karbon, termasuk risiko tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dapat terjadi melalui mekanisme perdagangan karbon. Sehingga, pengawasan dan pengaturan lebih detail terkait praktik perdagangan karbon perlu diciptakan untuk mencegah beberapa potensi penyalahgunaan tersebut.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
    2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
    3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional;
    4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon;
    5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon;
    6. Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon;
    7. Surat Edaran PT Bursa Efek Indonesia Nomor SE-00013/BEI/09-2023 tentang Biaya Pengguna Jasa Bursa Karbon;
    8. Surat Edaran PT Bursa Efek Indonesia Nomor SE-00014/BEI/09-2023 tentang Standardisasi Pengelompokan Unit Karbon;
    9. SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: Kep-00295/BEI/09-2023 tentang Peraturan Pendaftaran Unit Karbon di Penyelenggara Bursa Karbon;
    10. SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: Kep-00296/BEI/09-2023 tentang Peraturan Perdagangan Unit Karbon Melalui Penyelenggara Bursa Karbon;
    11. SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: Kep-00298/BEI/09-2023 tentang Peraturan Pengawasan Perdagangan Melalui Bursa Karbon;
    12. SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: Kep-00148/BEI/09-2024 tentang Peraturan Pengguna Jasa Bursa Karbon.

    Referensi:

    1. Agustinus Prajaka Wahyu Baskara. Kerangka Hukum Bursa Karbon di Indonesia: Perkembangan Terkini dan Tantangan ke Depan. Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 35, Special Issue, 2023;
    2. What is Carbon Neutrality and How Can It be Achieved by 2050?, yang diakses pada 18 Agustus 2026, pukul 17.01 WIB.

    [1] Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”)

    [2] Pasal 24 ayat (5) UU P2SK

    [3] Agustinus Prajaka Wahyu Baskara. Kerangka Hukum Bursa Karbon di Indonesia: Perkembangan Terkini dan Tantangan ke Depan. Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 35, Special Issue, 2023, hal. 41

    [4] Pasal 24 ayat (3) UU P2SK

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000