Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Ketenagakerjaan

Izin Sakit

Izin Sakit
Izin Sakit

PERTANYAAN

Mohon penjelasan perihal izin sakit, apakah termasuk kriteria izin sakit pada kasus sebagai berikut: (1) Pemeriksaan kesehatan/berobat ke dokter spesialis di Jakarta atas rujukan dokter di daerah (perusahaan kami di Pulau Kalimantan) (2) Kontrol secara periodik (1-3 bulan sekali) dalam proses pengobatan/pemulihan di rumah sakit/klinik di Jakarta. Pada perusahaan kami permintaan izin sakit dalam rangka pengobatan tersebut selalu ditolak, dengan alasan pegawai tidak sedang sakit, dalam artian masih bisa bekerja seperti biasa, sehingga disarankan untuk mengambil cuti tahunan saja. Saya sudah membaca UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, namun belum menemukan penjelasan tentang kriteria sakit/izin sakit tersebut. Mohon pencerahan dan Bapak/Ibu sekalian, Salam, Bagas di Balikpapan.

Daftar Isi

    ULASAN LENGKAP

    Yang dimaksud dengan “sakit” menurut penjelasan pasal 93 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sakit menurut keterangan dokter. Jadi, dasar untuk menentukan dapat/tidaknya seorang karyawan menggunakan izin sakit adalah ada/tidaknya keterangan dokter yang menyatakan bahwa karyawan yang bersangkutan sedang sakit.

    Dalam hal ada rujukan untuk berobat kepada dokter di luar daerah, dalam hal ini di Jakarta, kami menanyakan pendapat dari salah seorang hakim ad hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta, Sri Razziaty Ischaya (11/10). Mengenai hal itu Razziaty berpendapat perlu diperhatikan alasan-alasan dikeluarkannya rujukan tersebut, misalnya;

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    - apakah dokter di daerah tersebut tidak mampu untuk menangani penyakit si karyawan sehingga yang bersangkutan harus dirujuk ke Jakarta? dan

    - apakah jenis perawatan yang harus dijalani si karyawan dan untuk berapa lama? Apabila rawat inap, harus ada keterangan berapa lama rawat inapnya. Apabila rawat jalan, maka harus ada keterangan hari apa saja rawat jalan tersebut dilaksanakan.

    Hal tersebut, menurut Razziaty, diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan rujukan dokter oleh karyawan.

    Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat.

    Dasar hukum:
    Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

    Simak dan dapatkan tanya-jawab seputar Hukum tenaga kerja lainnya dalam buku “53 Tanya Jawab Seputar Tenaga Kerja” (hukumonline dan Visimedia) yang telah beredar di toko-toko buku.

    TAGS

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000