Jenis-jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS

PERTANYAAN

Saya sering membaca kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan maupun laki-laki. Apa itu kekerasan seksual apa saja jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Apa yang Dimaksud dengan Kekerasan Seksual?

Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Pendekatan seksual ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk baik itu fisik maupun verbal.[1]

Saat ini, Indonesia memiliki peraturan khusus tentang tindak pidana kekerasan seksual, yaitu UU TPKS. Merujuk Pasal 1 angka 1 UU TPKS, yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Kekerasan seksual dapat dialami baik oleh perempuan maupun laki-laki, atau dapat disebut sebagai korban. Definisi korban dalam UU TPKS adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual.[2]

Jenis-jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS

Jenis-jenis kekerasan seksual secara hukum dapat mengacu ketentuan dalam Pasal 4 UU TPKS. Dari bunyi Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

1. pelecehan seksual nonfisik, yaitu pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan;[3]
2. pelecehan seksual fisik;
3. pemaksaan kontrasepsi;
4. pemaksaan sterilisasi;
5. pemaksaan perkawinan;
6. penyiksaan seksual;
7. eksploitasi seksual;
8. perbudakan seksual; dan
9. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (2) UU TPKS menerangkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:

1. perkosaan;
2. perbuatan cabul;
3. persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
4. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
5. pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
6. pemaksaan pelacuran;
7. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
8. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
9. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
10. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi Pidana Pelaku Kekerasan Seksual

1. Pelecehan Seksual Nonfisik

Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dapat dipidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10 juta.[4]

2. Pelecehan Seksual Fisik

Dipidana karena pelecehan seksual fisik, setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud:

1. merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50 juta.[5]
2. menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300 juta.[6]

Kemudian, setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300 juta.[7]

Sebagai informasi, pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 huruf a UU TPKS merupakan delik aduan.[8] Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi korban penyandang disabilitas atau anak.[9]

3. Pemaksaan Kontrasepsi

Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50 juta.[10]

4. Pemaksaan Sterilisasi

Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200 juta.[11]

5. Pemaksaan Perkawinan

Setiap orang yang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara maksimal 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200 juta.[12]

Sebagai informasi, termasuk juga pemaksaan perkawinan, yaitu perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, atau pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.[13]

6. Penyiksaan Seksual

Sepanjang penelusuran kami, penyiksaan seksual dalam UU TPKS secara spesifik mengatur tentang penyiksaan yang dilakukan oleh pejabat. Menurut Pasal 11 UU TPKS, pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

1. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
2. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
3. mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya,

dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300 juta.

7. Eksploitasi Seksual

Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara maksimal 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar.[14]

8. Perbudakan Seksual

Berdasarkan Pasal 13 UU TPKS, setiap orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar.

9. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Selanjutnya, menurut Pasal 14 ayat (1) UU TPKS, setiap orang yang tanpa hak:

1. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
2. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
3. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,

dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta.

Namun, jika perbuatan di atas dilakukan dengan maksud untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, atau menyesatkan dan/atau memperdaya seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta.[15]

Penting untuk diketahui, kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali korban adalah anak atau penyandang disabilitas.[16]

Kemudian, jika perbuatan pada Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari tindak pidana kekerasan seksual, tidak dapat dipidana.[17] Adapun jika korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b merupakan anak atau penyandang disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.[18]

Selanjutnya, berdasarkan penelusuran kami, jenis-jenis kekerasan seksual dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS, ancaman pidananya diatur dalam ketentuan-ketentuan yang berbeda, misalnya:

1. Perkosaan, perbuatan cabul, perbuatan melanggar kesusilaan, pemaksaan pelacuran, diatur dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan atau UU 1/2023 tentang KUHP baru yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,[19] yakni pada tahun 2026.
2. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, eksploitasi seksual terhadap anak, diatur dalam UU Perlindungan Anak dan perubahannya. Sedangkan pornografi yang melibatkan orang dewasa maupun anak diatur dalam UU Pornografi.
3. Tindak pidana perdagangan orang diatur dalam UU TPPO.
4. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga diatur dalam UU PKDRT.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
6. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Referensi:

Rosania Paradiaz dan Eko Soponyono. Perlindungan hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 1, 2022.

---

[1] Rosania Paradiaz dan Eko Soponyono. Perlindungan hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 1, 2022, hal. 62

[2] Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (“UU TPKS”)

[3] Penjelasan Pasal 5 UU TPKS

[4] Pasal 5 UU TPKS

[5] Pasal 6 huruf a UU TPKS

[6] Pasal 6 huruf b UU TPKS

[7] Pasal 6 huruf c UU TPKS

[8] Pasal 7 ayat (1) UU TPKS

[9] Pasal 7 ayat (2) UU TPKS

[10] Pasal 8 UU TPKS

[11] Pasal 9 UU TPKS

[12] Pasal 10 ayat (1) UU TPKS

[13] Pasal 10 ayat (2) UU TPKS

[14] Pasal 12 UU TPKS

[15] Pasal 14 ayat (2) UU TPKS

[16] Pasal 14 ayat (3) UU TPKS

[17] Pasal 14 ayat (4) UU TPKS

[18] Pasal 14 ayat (5) UU TPKS

[19] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana