Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelumnya perlu diketahui, bahwa menurut KBBI, definisi dari penyanderaan adalah proses, cara, perbuatan menyandera. Sedangkan, yang dimaksud dengan menyandera adalah menawan orang untuk dijadikan sandera.
Tindak penyanderaan terhadap anak sebagaimana yang Anda sebutkan, pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan. Secara historis, dalam KUHP lama yang sudah tidak berlaku pada saat artikel ini diterbitkan, kejahatan terhadap kemerdekaan diatur dalam Pasal 333 KUHP lama. Kemudian, kejahatan terhadap kemerdekaan juga diatur kembali dalam Pasal 446 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yakni tahun 2026.
Pasal 333 KUHP | Pasal 446 UU 1/2023 |
- Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
- Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
- Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
- Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.
| - Setiap orang yang secara melawan hukum merampas kemerdekaan orang atau meneruskan perampasan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
- Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
- Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga bagi orang yang memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan atau meneruskan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum tersebut.
|
Terkait dengan Pasal 333 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 237) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “menahan” (merampas kemerdekaan orang) itu dapat dijalankan misalnya dengan mengurung seperti menutup dalam kamar, rumah, mengikat dan sebagainya. Disuruh tinggal dalam suatu rumah yang luas jika dijaga dan dibatasi kebebasan hidupnya pun termasuk arti kata menahan. Selain itu, menurut pasal ini orang yang sengaja memberi tempat untuk menahan pun dihukum juga.
Kemudian, berdasarkan Penjelasan Pasal 446 UU 1/2023 merampas kemerdekaan dapat dilakukan baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Adapun yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan merampas kebebasan seseorang bukan dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, seorang polisi yang menangkap dan menahan seseorang dalam hal kedapatan ketangkap tangan melakukan tindak pidana.
Selanjutnya, dalam UU 1/2023 juga terdapat pasal yang mengatur secara khusus mengenai penyanderaan, yaitu pada Pasal 451 UU 1/2023 yang berbunyi:
Setiap orang yang menahan orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya dipidana karena penyanderaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada pasal di atas merupakan salah satu bentuk tindak pidana menghilangkan kemerdekaan seseorang. Berbeda dengan penculikan, penyanderaan dilakukan agar orang yang disandera tetap berada di tempat kediamannya atau ancaman kekerasan.[2]
Karena korban merupakan seorang anak, maka pelaku dapat juga dijerat berdasarkan UU Perlindungan Anak dan perubahannya. Anak sendiri merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[3]
Perlindungan anak pada dasarnya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.[4]
Sebagaimana dijelaskan di atas, seorang anak berhak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU 35/2014, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
Berdasarkan definisi di atas, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum termasuk pada kategori kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, perbuatan tindakan penyanderaan yang terjadi pada kasus Anda dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan terhadap anak.
Adapun larangan untuk melakukan kekerasan terhadap anak terdapat dalam Pasal 76C UU 35/2014, yang berbunyi:
Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak
Pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak kategori IV,[5] yaitu sebesar Rp200 juta.[6] Jika anak yang menjadi korban mengalami luka berat, maka sanksi pidana menjadi pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV,[7] yaitu sebesar Rp200 juta.[8] Selain itu, jika korban meninggal dunia maka sanksi pidananya menjadi pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak kategori VII,[9] yaitu sebesar Rp5 miliar.[10]
Selain itu, Anda juga menyebutkan ada dugaan pencabulan. Larangan pencabulan terhadap Anak terdapat pada ketentuan Pasal 76E UU 35/2014, yaitu:
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
Namun, sanksi pada larangan di atas saat ini pengacuannya diganti dengan Pasal 415 atau Pasal 417 UU 1/2023. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 622 ayat (6) huruf b UU 1/2023 jo. Pasal VII angka 55 UU 1/2026. Adapun bunyi ketentuan Pasal 415 UU 1/2023, adalah sebagai berikut:
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, setiap orang yang:
- melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau
- melakukan perbuatan cabul dengan seseorangn yang diketahui atau patut diduga anak.
Sedangkan, bunyi Pasal 417 UU 1/2023 adalah sebagai berikut:
Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Penyesuaian Pidana.
Referensi:
- R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor:Politeia, 1991;
- menyandera, diakses pada tanggal 29 Oktober 2024, pukul 15. 26 WIB;
- penyanderaan, diakses pada tanggal 29 Oktober 2024, pukul 15.24 WIB.
[2] Penjelasan Pasal 451 UU 1/2023
[6] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023
[7] Pasal 80 ayat (2) UU 35/2014 jo. Pasal II ayat (5) huruf d UU 1/2026
[8] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023
[9] Pasal 80 ayat (3) UU 35/2014 jo. Pasal II ayat (5) huruf g UU 1/2026
[10] Pasal 79 ayat (1) huruf g UU 1/2023