Jerat Pidana Memberikan Keterangan Palsu di Persidangan

PERTANYAAN

Bagaimana jika keterangan yang diberikan oleh pihak saksi dari penuntut umum palsu dalam persidangan? Apakah pihak saksi tersebut dapat dihukum dan apa saja pengaturan yang menyangkut hal itu? Terima kasih.

ULASAN LENGKAP

KLINIK TERKAIT

Jerat Pidana Menolak Panggilan Sebagai Saksi

05 Feb, 2026

Bunyi Sumpah Saksi di Pengadilan sesuai Kepercayaannya

14 Jun, 2024

Sumpah Saksi di Pengadilan, Begini Aturannya

14 Jul, 2022

Saksi Batalkan Keterangan BAP di Persidangan, Bolehkah?

10 Mei, 2022

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Dian Dwi Jayanti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 09 Januari 2023.

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pasal Keterangan Palsu di Persidangan

Secara historis, definisi keterangan saksi dapat ditemukan pada KUHAP lama yang sudah tidak berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang berlaku mulai 2 Januari 2026,[1] khususnya Pasal 1 angka 27 KUHAP dan Pasal 1 angka 48 UU 20/2025, yang berbunyi:

Pasal 1 angka 27 KUHAP	Pasal 1 angka 48 UU 20/2025
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.	Keterangan saksi adalah alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi di persidangan dapat diancam dengan sanksi pidana keterangan palsu yang diatur dalam KUHP lama yang sudah tidak berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku mulai 2 Januari 2026,[2] yaitu:

Pasal 242 KUHP

Pasal 291 UU 1/2023

Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu yang diberikan dalam pemeriksaan perkara dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merugikan tersangka, terdakwa, atau pihak lawan, pidananya ditambah 1/3.

Sekedar tambahan informasi untuk Anda, persoalan saksi memberikan keterangan palsu di persidangan juga dikenal dalam upaya penyelesaian tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, setiap orang yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau denda paling sedikit IV dan paling banyak kategori VII.[3]

Rincian pidana denda kategori IV adalah sebesar Rp200 juta,[4] sedangkan pidana denda kategori VII adalah sebesar Rp5 miliar.[5]

Unsur-unsur Pasal Keterangan Palsu

Sebagai informasi, perihal Pasal 242 KUHP lama, R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 183) menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum unsur-unsur berikut ini harus dipenuhi:

1. keterangan itu harus di atas sumpah;
2. keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu;
3. keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan.

R. Soesilo juga menambahkan bahwa supaya dapat dihukum, pembuat harus mengetahui bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan dan bahwa ia memberikan keterangan palsu ini di atas sumpah. Jika pembuat menyangka bahwa keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, akan tetapi akhirnya keterangan tersebut tidak benar, dengan kata lain, jika ternyata ia tidak mengenal sesungguhnya mana yang benar, maka ia tidak dapat dihukum. Menyembunyikan kebenaran belum berarti suatu keterangan itu palsu. Suatu keterangan palsu itu menyatakan keadaan lain dari pada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki atau disengaja.

Perihal penuntutan terhadap pelaku pelanggaran pasal di atas, harus memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 174 KUHAP lama dan Pasal 224 UU 20/2025, yang berbunyi:

Pasal 174 KUHAP

Pasal 224 UU 20/2025

Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan palsu; Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu; Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera disahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini; Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

Dalam hal keterangan saksi di sidang diduga palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada saksi apabila tetap memberikan keterangan palsu. Dalam hal saksi tetap memberikan keterangan yang diduga palsu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah agar saksi ditahan dan dituntut dengan dakwaan sumpah palsu. Panitera dalam waktu paling lambat 2 hari membuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan bahwa keterangan saksi tersebut palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan sesuai ketentuan dalam undang-undang ini. Dalam hal diperlukan, hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap dugaan keterangan palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai.

Oleh karena itu, sebelum dituntut berdasarkan delik sumpah palsu, hakim harus terlebih dahulu memperingatkan saksi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenai kepada saksi.

Kalau saksi tetap memberikan keterangan yang diduga palsu, maka hakim ketua sidang dapat memberi perintah agar saksi ditahan dan dituntut dengan dakwaan sumpah palsu. Jika diperlukan hakim ketua dapat menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap dugaan keterangan palsu selesai.

Contoh Kasus

Sebagai contoh kasus dapat kita temukan dalam Putusan MA No. 231K/Pid/2008. Terdakwa pada saat itu bertindak sebagai sebagai saksi (saksi a de charge) yang mana sebelum memberikan keterangan keterangannya selaku saksi dalam perkara tersebut, terdakwa disumpah menurut tata cara agama Hindu untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (hal. 1).

Terdakwa mengatakan bahwa ia melihat Kepala Dusun Siladan (I Dewa Ketut Sara) menandatangani surat gambar ukur, padahal sesungguhnya I Dewa Ketut Sara sudah tidak menjabat sebagai Kepala Dusun Siladan, serta I Dewa Ketut Sara tidak pernah membubuhkan tanda tangannya pada surat gambar ukur. Tujuan Terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar tersebut di atas adalah agar para terdakwa (dalam perkara lain) tidak terbukti sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan diputuskan bebas oleh majelis hakim (hal. 2).

Akhirnya, terdakwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bangli dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana salah satunya yaitu sumpah palsu sesuai Pasal 242 ayat (1) KUHP. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan 15 hari. Putusan ini dikuatkan hingga tingkat kasasi (hal. 5 dan hal. 9)

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Referensi:

R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.

Putusan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 231K/Pid/2008.

---

[1] Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

[2] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

[3] Pasal 22 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis. Pasal II ayat (5) huruf d dan huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (“UU 1/2026”)

[4] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023

[5] Pasal 79 ayat (1) huruf g UU 1/2023