Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Undang-undang pemalsuan uang sebagaimana yang Anda tanyakan dapat merujuk pada ketentuan UU Mata Uang dan perubahannya. Uang menurut Pasal 1 angka 2 UU Mata Uang didefinisikan sebagai alat pembayaran yang sah. Selain itu, terdapat juga istilah mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah.[1]
Mengenai uang palsu dalam UU Mata Uang disebut sebagai rupiah palsu. Menurut Pasal 1 angka 9 UU Mata Uang, rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.
Pemalsuan uang melanggar pasal berapa? Pasal pemalsuan uang dapat merujuk pada ketentuan dalam Pasal 26 UU Mata Uang, yang berbunyi:
- Setiap orang dilarang memalsu Rupiah.
- Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu.
Dalam kasus yang Anda tanyakan, tindakan yang dilakukan adalah pembuatan dan pengedaran uang. Oleh karenanya, tindakan tersebut melanggar Pasal 26 ayat (1) UU dan ayat (3) UU Mata Uang.
Pelanggaran atas larangan memalsu rupiah yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Mata Uang diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp10 miliar.[2] Sedangkan, pelanggaran atas larangan mengedarkan rupiah palsu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp50 miliar.[3]
Sebagai informasi, kewenangan dalam menentukan keaslian rupiah berada pada Bank Indonesia.[4] Dalam melaksanakan kewenangannya ini, Bank Indonesia memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian rupiah kepada masyarakat.[5] Selain itu, masyarakat juga dapat meminta klarifikasi dari Bank Indonesia tentang rupiah yang diragukan keasliannya.[6]
Selain dalam UU Mata Uang, sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang juga diatur dalam KUHP lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku atau UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[7] yaitu tahun 2026.
Pasal pemalsuan uang dalam KUHP dan UU 1/2023 dapat merujuk pada Pasal 224 dan Pasal 245 KUHP atau Pasal 374 dan Pasal 375 UU 1/2023, yang berbunyi sebagai berikut.
Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 184 – 185), objek pemalsuan dalam pasal pemalsuan uang di atas adalah uang negara, uang kertas negara, uang kertas bank.
Semuanya itu tidak saja meliputi uang Indonesia, tetapi termasuk juga uang negara asing. Hal ini pun selaras dengan Penjelasan Pasal 374 UU 1/2023 yang menyatakan bahwa uang yang dipalsu atau ditiru tidak hanya mata uang atau uang kertas Indonesia, tetapi juga uang negara asing.
Baca juga: Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP tentang Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas
Berdasarkan penjelasan di atas, hukuman pemalsuan uang dapat merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam UU Mata Uang serta KUHP atau UU 1/2023. Pada kasus Anda, selain perbuatan pemalsuan, terjadi juga tindakan pengedaran uang palsu. Oleh karena itu, yang bersangkutan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda Rp50 miliar menurut UU Mata Uang dan UU 1/2023, serta pidana penjara saja paling lama 15 tahun menurut KUHP.
Agar mempermudah pemahaman Anda, kami mencontohkan dengan kasus pengedaran mata uang palsu yang terdapat dalam Putusan PN Cibinong No. 676/Pid.B/2020/PN Cbi. Terdakwa dalam putusan ini terlibat dalam jual beli uang palsu. Terdakwa mempertemukan orang yang ingin membeli uang palsu kepada penjualnya. Uang palsu yang diperjualbelikan bernilai Rp5 juta dengan membayar sejumlah uang asli bernilai Rp2,5 juta. Dari keterlibatan terdakwa dalam jual beli uang palsu ini, terdakwa mendapatkan uang palsu sebesar Rp1 juta (hal. 5).
Atas perbuatannya ini terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) UU Mata Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 245 KUHP dengan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda sejumlah Rp1 miliar (hal. 40).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Putusan:
Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi.
Referensi:
R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.
[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (“UU Mata Uang”)
[2] Pasal 36 ayat (1) UU Mata Uang
[3] Pasal 36 ayat (3) UU Mata Uang
[4] Pasal 29 ayat (1) UU Mata Uang
[5] Pasal 29 ayat (2) UU Mata Uang
[6] Pasal 29 ayat (3) UU Mata Uang
[7] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)
[8] Pasal 79 ayat (1) huruf g UU 1/2023
[9] Pasal 79 ayat (1) huruf g UU 1/2023
[10] Pasal 79 ayat (1) huruf h UU 1/2023
[11] Pasal 79 ayat (1) huruf h UU 1/2023