Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Pidana

Jerat Pidana Pelaku Pengedaran dan Pemalsuan Uang

Jerat Pidana Pelaku Pengedaran dan Pemalsuan Uang
Jerat Pidana Pelaku Pengedaran dan Pemalsuan Uang

PERTANYAAN

Viral! Uang palsu ratusan triliun dicetak di Kampus UIN Makassar. Dari kasus tersebut, polisi menetapkan 17 tersangka sindikat pembuatan dan pengedaran uang palsu di UIN Makassar. Dari kasus tersebut saya ingin bertanya, bagaimana sih hukuman pemalsuan uang? Bagaimana undang-undang pemalsuan uang dan pasal pemalsuan uang mengaturnya?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Hukuman Pemalsuan Uang

    Undang-undang pemalsuan uang sebagaimana yang Anda tanyakan dapat merujuk pada ketentuan UU Mata Uang dan perubahannya. Uang menurut Pasal 1 angka 2 UU Mata Uang didefinisikan sebagai alat pembayaran yang sah. Selain itu, terdapat juga istilah mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah.[1]

    Mengenai uang palsu dalam UU Mata Uang disebut sebagai rupiah palsu. Menurut Pasal 1 angka 9 UU Mata Uang, rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Pemalsuan uang melanggar pasal berapa? Pasal pemalsuan uang dapat merujuk pada ketentuan dalam Pasal 26 UU Mata Uang, yang berbunyi:

    1. Setiap orang dilarang memalsu Rupiah.
    2. Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
    3. Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
    4. Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    5. Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu.

    Dalam kasus yang Anda tanyakan, tindakan yang dilakukan adalah pembuatan dan pengedaran uang. Oleh karenanya, tindakan tersebut melanggar Pasal 26 ayat (1) UU dan ayat (3) UU Mata Uang.

    Pelanggaran atas larangan memalsu rupiah yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Mata Uang diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp10 miliar.[2] Sedangkan, pelanggaran atas larangan mengedarkan rupiah palsu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp50 miliar.[3]

    Sebagai informasi, kewenangan dalam menentukan keaslian rupiah berada pada Bank Indonesia.[4] Dalam melaksanakan kewenangannya ini, Bank Indonesia memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian rupiah kepada masyarakat.[5] Selain itu, masyarakat juga dapat meminta klarifikasi dari Bank Indonesia tentang rupiah yang diragukan keasliannya.[6]

    Tindak Pidana Pemalsuan Uang dalam KUHP

    Selain dalam UU Mata Uang, sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang juga diatur dalam KUHP lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku atau UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[7] yaitu tahun 2026.

    Pasal pemalsuan uang dalam KUHP dan UU 1/2023 dapat merujuk pada Pasal 224 dan Pasal 245 KUHP atau Pasal 374 dan Pasal 375 UU 1/2023, yang berbunyi sebagai berikut.

    KUHP

    UU 1/2023

    Pasal 244

    Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kerta itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

    Pasal 374

    Setiap orang yang memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara, dengan maksud untuk mengedarkan atau meminta mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII, yaitu sebesar Rp5 miliar.[8]

    Pasal 245

    Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahui bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kerta yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli atau tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

    Pasal 375

    (1) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan mata uang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII, yaitu sebesar Rp5 miliar.[9]

    (2) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan mata uang yang diketahuinya palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak kategori VIII, yaitu sebesar Rp50 miliar.[10]

    (3) Setiap orang yang membawa atau memasukkan mata uang ke dalam dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak kategori VIII, yaitu sebesar Rp50 miliar.[11]

    Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 184 – 185), objek pemalsuan dalam pasal pemalsuan uang di atas adalah uang negara, uang kertas negara, uang kertas bank.

    Semuanya itu tidak saja meliputi uang Indonesia, tetapi termasuk juga uang negara asing. Hal ini pun selaras dengan Penjelasan Pasal 374 UU 1/2023 yang menyatakan bahwa uang yang dipalsu atau ditiru tidak hanya mata uang atau uang kertas Indonesia, tetapi juga uang negara asing.

    Baca juga: Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP tentang Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas

    Berdasarkan penjelasan di atas, hukuman pemalsuan uang dapat merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam UU Mata Uang serta KUHP atau UU 1/2023. Pada kasus Anda, selain perbuatan pemalsuan, terjadi juga tindakan pengedaran uang palsu. Oleh karena itu, yang bersangkutan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda Rp50 miliar menurut UU Mata Uang dan UU 1/2023, serta pidana penjara saja paling lama 15 tahun menurut KUHP.

    Contoh Kasus

    Agar mempermudah pemahaman Anda, kami mencontohkan dengan kasus pengedaran mata uang palsu yang terdapat dalam Putusan PN Cibinong No. 676/Pid.B/2020/PN Cbi. Terdakwa dalam putusan ini terlibat dalam jual beli uang palsu. Terdakwa mempertemukan orang yang ingin membeli uang palsu kepada penjualnya. Uang palsu yang diperjualbelikan bernilai Rp5 juta dengan membayar sejumlah uang asli bernilai Rp2,5 juta. Dari keterlibatan terdakwa dalam jual beli uang palsu ini, terdakwa mendapatkan uang palsu sebesar Rp1 juta (hal. 5).

    Atas perbuatannya ini terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) UU Mata Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 245 KUHP dengan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda sejumlah Rp1 miliar (hal. 40).

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
    3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

    Putusan:

    Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 676/Pid.B/2020/PN Cbi.

    Referensi:

    R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.

    [1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (“UU Mata Uang”)

    [2] Pasal 36 ayat (1) UU Mata Uang

    [3] Pasal 36 ayat (3) UU Mata Uang

    [4] Pasal 29 ayat (1) UU Mata Uang

    [5] Pasal 29 ayat (2) UU Mata Uang

    [6] Pasal 29 ayat (3) UU Mata Uang

    [7] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

    [8] Pasal 79 ayat (1) huruf g UU 1/2023

    [9] Pasal 79 ayat (1) huruf g UU 1/2023

    [10] Pasal 79 ayat (1) huruf h UU 1/2023

    [11] Pasal 79 ayat (1) huruf h UU 1/2023

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000