Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Tindakan suami Anda dapat dijerat dengan pasal pencemaran nama baik atau pasal tentang fitnah.
Perbuatan suami “menuduh” istri berzina hingga diketahui oleh umum berpotensi dijerat dengan pencemaran nama baik yang menyerang martabat dan kehormatan pribadi. Hal tersebut diatur di dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang telah berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026. Untuk memperkaya wawasan Anda, kami juga akan membandingkan aturannya dalam KUHP lamayang saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Sifat dari perbuatan pencemaran dalam Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023 di atas merupakan perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu tindak pidana.[3]
Sebagai catatan, perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023 tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.[4]
Suami yang menuduh zina istrinya tanpa bukti dapat dikatakan telah melakukan fitnah. Secara harfiah, fitnah merupakan perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang seperti menodai nama baik atau merugikan kehormatan orang.
Adapun, tindak pidana pemfitnahan diatur di dalam pasal berikut:
Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana diatur dalam pasal di atas, hanya dapat dilakukan dalam hal:[6]
- Hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau
- Pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya.
Jika pelaku diberi kesempatan oleh hakim untuk membuktikan kebenaran atas apa yang dituduhkannya, tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang dituduhkan itu benar, maka pelaku dipidana karena fitnah.[7]
Lebih lanjut, pembuktian kebenaran tuduhan hanya diperbolehkan jika hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran bahwa terdakwa melakukan perbuatan itu untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.[8]
Selain itu, pembuktian tersebut juga tidak dapat dilakukan jika hal yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan, sedangkan pengaduan tidak diajukan.[9]
Apabila putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa orang yang dihina bersalah atas hal yang dituduhkan, maka tidak dapat dipidana karena fitnah. Sebaliknya, jika putusan pengadilan menyatakan bahwa orang yang dihina bebas dari tuduhan, maka akan dianggap sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan memang tidak benar.[10]
Dalam hal penuntutan pidana terhadap yang dihina telah mulai karena hal yang dituduhkan kepadanya, maka penuntutan karena fitnah ditangguhkan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.[11]
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Putusan:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.
Referensi:
Fitnah, yang diakses pada 6 Mei 2026 pukul 17.01 WIB.
[1] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“Perma 2/2012”), denda dilipatgandakan menjadi 1.000 kali
[2] Pasal 79 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)
[3] Penjelasan Pasal VI angka 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang mengubah Penjelasan Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023
[4] Pasal 433 ayat (3) UU 1/2023
[5] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023
[6] Pasal 434 ayat (2) UU 1/2023
[7] Penjelasan Pasal 434 ayat (2) huruf a UU 1/2023
[8] Penjelasan Pasal 434 ayat (3) UU 1/2023
[9] Pasal 434 ayat (3) UU 1/2023
[10] Pasal 435 ayat (1) dan (2) UU 1/2023
[11] Pasal 435 ayat (3) UU 1/2023