Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Tawuran adalah suatu fenomena buruk, namun sayangnya sering terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Kerap kali, tawuran dilakukan oleh pelajar, namun juga bisa ditemukan tawuran antar warga. Alasan terjadinya tawuran ini bisa dikarenakan adanya perselisihan antara dua pihak hingga terjadi perkelahian yang melibatkan banyak orang.
Tawuran menurut KBBI berasal dari kata tawur yang artinya perkelahian beramai-ramai atau perkelahian massal.
Tawuran merupakan suatu bentuk tindak pidana yang jerat pidananya terdapat dalam beberapa pasal yang hukumannya tergantung pada unsur apa yang terpenuhi.
Pasal-pasal tersebut tercantum di dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,[1] yakni pada tahun 2026 sebagai berikut.
Menjawab pertanyaan apakah pelaku tawuran bisa dipenjara? Bisa. Seperti yang sudah disampaikan di awal, untuk menentukan hukuman bagi seseorang yang melakukan tawuran adalah tergantung pada unsur apa yang terpenuhi dalam pasal-pasal di atas.
Disarikan dari artikel Tindak Pidana Tawuran Pelajar, sebagai contoh, apabila ada seorang anak yang dalam penyerangan atau perkelahian memukul hidung lawannya hingga patah, maka anak tersebut bertanggung jawab atas penganiayaan yang mengakibatkan patahnya hidung seseorang.
Hal ini berkaitan dengan prinsip hukum pidana yaitu, siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Hal ini dapat dibaca selengkapnya dalam Prinsip Tanggung Jawab Pidana.
Menjawab pertanyaan Anda, berkaitan dengan tawuran yang terjadi antara dua kelompok warga yang disebabkan saling ejek satu sama lain, maka pasal yang dapat digunakan bagi warga yang melakukan tawuran tersebut adalah Pasal 170 KUHP dan Pasal 262 UU 1/2023.
Akan tetapi, jika di lapangan ternyata ditemukan fakta lain seperti adanya penganiayaan, maka pasal-pasal lain yang disebutkan di atas dapat pula dijadikan dasar untuk memidanakan pelaku tawuran.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Referensi:
Tawur, yang diakses pada 27 Maret 2023, pukul 14.33 WIB.
[2] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023
[3] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023
[5] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023
[6] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023
[7] Pasal 3 Perma 2/2012, denda dikali 1000 kali
[8] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023