Jika Bank Menolak Memproses Harta Bersama Pasca-Cerai

PERTANYAAN

Assalamualaikum wr. wb. Kami sudah melakukan perceraian beberapa bulan yang lalu dan akta cerainya sudah terbit dari pengadilan agama (PA). Dan atas kesepakatan bersama satu unit rumah tinggal yang kita miliki akan jadi milik saya dan mantan istri mendapatkan uang Rp25.000.000,- sebagai bagian untuk dirinya atas kesepakatan tersebut. Tapi, rumah tersebut masih ada sisa KPR di bank dan rumah itu atas nama mantan istri saya. Pihak bank tidak mau memproses sebelum surat keputusan pembagian harta gono gini dari PA terbit. Akhirnya saya ke PA lagi untuk pengurusan akta tersebut. Tapi pihak yang terkait di PA menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada perkara di masalah yang saya hadapi tersebut walaupun saya sudah menerangkan pokok masalahnya dengan detail. Yang jadi pertanyaan saya ke manakah saya harus mengurus surat akta gono-gini selain dari PA? Terima kasih sebelumnya.

ULASAN LENGKAP

Wassalamualaikum wr. wb.

KLINIK TERKAIT

Apakah Hadiah Perkawinan Termasuk Harta Bersama?

20 Nov, 2023

Perjanjian Gadai Deposito Tanpa Tanda Tangan Istri

09 Mar, 2011

Pembagian Harta Gono Gini

23 Sep, 2005

Sebelumnya, perlu diketahui yang dimaksud harta gono gini atau atau harta bersama menurut Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”) adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, tidak dipermasalahkan dari mana harta tersebut diperoleh atau atas nama siapa. Karena dianggap sebagai harta bersama, sehingga pemindahan hak atas harta bersama harus disetujui oleh kedua pihak (lihat Pasal 36 ayat [1] UUP).

Jika terjadi perceraian, maka harta bersama dibagi dua dan harus dinyatakan dalam amar putusan pengadilan. Amar putusan pengadilan tersebut merupakan dasar bagi bank atau notaris untuk mengambil langkah hukum terhadap harta bersama, termasuk jika harta ingin dijual oleh salah satu pihak.

Dalam kasus Saudara, saya asumsikan bahwa dalam putusan pengadilan perceraian Saudara belum memuat putusan mengenai harta bersama. Karena itu, bank/notaris meminta agar Saudara melakukan pengurusan gugatan ke Pengadilan Agama khusus mengenai harta bersama terkait.

Demikian jawaban saya, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan