Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama, yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn., dan pertama kali dipublikasikan pada 29 April 2015.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Pasal Kebebasan Berpendapat dan Demo yang Dilarang, hak menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Hal ini dapat ditemukan pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Hal yang serupa juga tercermin dalam ketentuan Pasal 25 UU HAM, sebagai berikut:
Setiap orang berhak menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal tentang kebebasan berpendapat ini diatur lebih lanjut dalam UU 9/1998 yang membagi bentuk penyampaian pendapat di muka umum dengan:[1]
- unjuk rasa atau demonstrasi;
- pawai;
- rapat umum; dan/atau
- mimbar bebas.
Adapun yang dimaksud dengan unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.[2]
Jadi, apa yang dilakukan oleh para buruh yaitu ikut serta dalam demonstrasi, merupakan praktik dari hak-hak yang mereka miliki yang dijamin oleh negara.
Lantas, bagaimana jika buruh melakukan demonstrasi pada hari dan jam kerja?
Berkaitan dengan pertanyaan Anda, pada dasarnya, pekerja/buruh yang tidak melakukan pekerjaan upahnya tidak dibayarkan.[3] Namun, terdapat alasan-alasan yang mengecualikan ketentuan tersebut. Salah satunya adalah pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha.[4]
Mengenai serikat pekerja, terdapat aturan khusus yang mengaturnya, yaitu UU Serikat Pekerja. Pasal 1 angka 1 UU Serikat Pekerja mengatur bahwa serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
Serikat pekerja memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.[5] Untuk mencapai tujuannya ini, serikat pekerja mempunyai fungsi:[6]
- sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;
- sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
- sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;
- sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.
Jika melihat fungsi serikat pekerja di atas, maka secara implisit dapat dikatakan bahwa demonstrasi merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk menjalankan fungsi serikat pekerja sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya.
Penting untuk diketahui, pengusaha harus memberi kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh (seperti demonstrasi) dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dan/atau yang diatur dalam perjanjian kerja bersama.[7]
Dalam kesepakatan kedua belah pihak dan/atau perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud, harus diatur mengenai::[8]
- jenis kegiatan yang diberikan kesempatan;
- tata cara pemberian kesempatan; dan
- pemberian kesempatan yang mendapat upah dan yang tidak mendapat upah.
Sebagai informasi, yang dimaksud dengan pemberian kesempatan dalam ketentuan di atas, adalah membebaskan pengurus dan anggota serikat pekerja/serikat buruh dalam beberapa waktu tertentu dari tugas pokoknya sebagai pekerja/buruh, sehingga dapat melaksanakan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh.[9]
Kesimpulannya, atas persetujuan pengusaha, buruh dapat saja melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh, misalnya ikut dalam demonstrasi di hari dan jam kerja serta tetap diberikan upah, sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Namun, kegiatan serikat pekerja/serikat buruh (dalam hal ini demonstrasi) pada jam kerja juga wajib disepakati oleh kedua pihak pengusaha dan buruh, dan/atau diatur dalam perjanjian kerja bersama.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
[2] Pasal 1 angka 3 UU 9/1998
[4] Pasal 93 ayat (2) huruf h UU Ketenagakerjaan
[6] Pasal 4 ayat (2) UU Serikat Pekerja
[7] Pasal 29 ayat (1) UU Serikat Pekerja
[8] Pasal 29 ayat (2) UU Serikat Pekerja
[9] Penjelasan Pasal 29 UU Serikat Pekerja
