Guru Tampar Siswa Gara-gara Belum Cukur Rambut, Ini Sanksinya

PERTANYAAN

Saya ingin tanya soal kasus guru tampar siswa. Kasus yang keluarga saya alami, adik laki-laki saya yang duduk di bangku sekolah kelas 2 SMP (usia 13 tahun) ditampar oleh gurunya di depan murid-murid yang lainnya karena diperingati beberapa kali untuk mencukur rambutnya, namun tidak dilakukan oleh adik saya. Dari peristiwa guru tampar murid ini, pertanyaan saya adalah:

1. Pasal-pasal apa saja yang dapat menjerat perbuatan guru tampar siswa gara-gara belum cukur rambut?
2. Mohon berikan saya referensi dari beberapa sudut pandang yang berbeda, misalnya tanggung jawab seorang guru SMP (tentunya beda dengan guru SD, SMA, dll), karena saya rasa tingkat perkembangan anak tiap tingkatan sekolahnya berbeda, kemudian soal psikologi seorang anak ketika ditampar di depan murid-murid yang lainnya. Adik saya dari kecil agak sensitif ketika rambutnya dicukur, setiap kali dicukur dia selalu menangis.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Jika Guru Menampar Siswa Gara-gara Tidak Mencukur Rambut, yang dibuat oleh Liza Elfitri, S.H., M.H. dan dipublikasikan pertama kali pada 6 Maret 2013, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Sovia Hasanah, S.H. pada 9 November 2017.

KLINIK TERKAIT

Hukumnya Guru Lakukan Kekerasan ke Siswa

14 Jan, 2026

Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya

08 Sep, 2025

Pasal Penjerat Pelaku Kekerasan Saat Ospek Kampus

18 Sep, 2024

Guru Cukur Rambut Siswa, Bolehkah Secara Hukum?

30 Jul, 2024

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Sebelumnya, kami bersimpati atas kejadian yang dialami anak korban, dalam peristiwa ini ialah adik Anda. Selanjutnya, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 35/2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sehingga, adik Anda yang duduk di bangku sekolah kelas 2 SMP (usia 13 tahun) termasuk dalam kategori anak.

Tugas, Hak, dan Kewajiban Guru

Dalam menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.[1]

Kemudian, dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban:[2]

1. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
2. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
3. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
4. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
5. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Sedangkan hak guru adalah:[3]

1. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
2. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
3. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
4. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
5. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
6. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
7. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
8. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
9. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
10. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
11. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Berkaitan dengan hak guru memberikan sanksi kepada peserta didiknya, Pasal 39 ayat (1) PP 74/2008 juga menegaskan bahwa guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.

Kemudian, sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan guru, dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan. Lalu, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.[4]

Oleh karena itu, dalam menyikapi permasalahan adik Anda, yang pertama kali harus Anda lakukan adalah untuk mencari tahu terkait peraturan sekolah yang mewajibkan siswa laki-laki tidak boleh berambut “gondrong” atau panjang. Kemudian, Anda harus memastikan apakah di dalam peraturan sekolah, saat diadakan “pengecekan rambut”, guru yang melakukan pengecekan diperbolehkan untuk memotong rambut siswa.

Langkah ini adalah mencari dasar dari tindakan guru tersebut apakah dilakukan menurut aturan atau tidak, sehingga menjadi alasan bagi Anda untuk melakukan upaya hukum terkait permasalahan yang dialami oleh adik Anda atau sebaliknya memahami bahwa ada peraturan sekolah yang dilanggar oleh adik Anda.

Walau demikian, mengenai kasus guru cukur rambut siswa, disarikan dari Hukuman Cukur Rambut Siswa Tak Pantas pada laman Komisi Perlindungan Anak Indonesia (“KPAI”), dijelaskan bahwa guru yang memberikan hukuman cukur rambut bisa memberi teguran kepada siswa dengan cara yang lebih edukatif.

Masih bersumber dari artikel yang sama, dalam praktiknya, tidak sedikit guru yang menghukum murid dengan mencukur rambut, namun tidak sampai tuntas dan tidak secara pantas. Hal tersebut dianggap sebagai punishment/hukuman.

Sebagaimana penjelasan di atas, walaupun guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar aturan, menurut hemat kami, sebaiknya sanksi tersebut berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, sebaiknya hukuman yang diberikan oleh guru sifatnya lebih edukatif, agar sesuai dengan peran guru sebagai agen pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Baca juga: Guru Cukur Rambut Siswa, Bolehkah Secara Hukum?

Kekerasan terhadap Anak di Sekolah

Atas tindakan guru tampar murid (adik Anda) di depan kelas dan di hadapan teman-temannya sesama siswa adalah suatu tindakan yang salah dan memenuhi unsur delik (tindak pidana).

Dengan demikian, orang tua Anda atau Anda dapat melaporkan guru yang bersangkutan (mengingat umur adik Anda masih belum cakap hukum) ke kantor polisi terdekat, di wilayah domisili sekolah dengan sangkaan kekerasan terhadap anak berdasarkan UU Perlindungan Anak dan perubahannya.

Baca juga: Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU 35/2014, anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Perlindungan ini dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Itu artinya, guru sebagai tenaga pendidik tidak seharusnya melakukan tindakan kekerasan terhadap anak di sekolah. Karena pada dasarnya, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 76C UU 35/2014.

Pelanggaran atas pasal tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.[5] Jika anak yang mendapatkan kekerasan tersebut mengalami luka berat, maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.[6] Lalu, dalam hal anak yang mendapatkan kekerasan meninggal dunia, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar.[7]

Sanksi Pidana Guru Tampar Murid dalam KUHP

Kemudian, menurut hemat kami, dalam kasus guru tampar siswa, sang guru juga dapat dilaporkan atas dasar tindak pidana penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan, atau Pasal 471 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan[8] yakni pada tahun 2026.

Pasal 352 KUHP

Pasal 471 UU 1/2023

Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan tingan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.5 juta.[9] Pidana dapat ditambah 1/3 bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 dan Pasal 470, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian, dipidana karena penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta,[10] Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya, pidananya dapat ditambah 1/3. Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dipidana.

Terkait Pasal 352 KUHP, R. Soesilo pada bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 246), menjelaskan bahwa yang termasuk dalam pasal ini ialah penganiayaan yang tidak:

1. menjadikan jatuh sakit (ziek) atau;
2. terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari.

Psikologi Anak tentang Penerapan Aturan Sekolah

Menurut Sovia Hasanah (penulis sebelumnya), perlu ada komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua siswa terkait penjelasan kondisi fisik, psikologis dan kemampuan siswa dalam menghadapi proses kegiatan belajar mengajar atau kegiatan di sekolah.

1. Kami mengasumsikan, orang tua Anda atau Anda belum menyampaikan kondisi psikologis adik Anda yang sejak kecil trauma (sensitif) bila rambutnya dicukur, yakni setiap kali rambutnya dicukur dia akan menangis.
2. Atas tindakan penamparan oleh guru terhadap adik Anda, segera komunikasikan dan/atau laporkan kepada Kepala Sekolah. Orang tua Anda atau Anda dapat melibatkan pihak ketiga seperti Pengurus Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (“POMG”) untuk menyelesaikan permasalahan ini, yang mendorong dijatuhkannya sanksi kepada guru tersebut dan demi mencegah kejadian yang sama terjadi pada siswa lainnya di masa yang akan datang. Langkah ini bisa menjadi prioritas dalam menyelesaikan kasus ini sebelum mengambil keputusan untuk melaporkan guru tersebut ke Kepolisian, sebagaimana yang telah kami sampaikan di atas.
3. Perlu kesadaran semua pihak bahwa anak harus dilindungi dari kekerasan sebagaimana amanah ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 35/2014 jo. Pasal 3 UU Perlindungan Anak.
4. Mendorong adik Anda untuk menggunakan sarana wali kelas dan guru konseling sebagai tempat diskusi dan konsultasi bagi setiap kondisi yang dihadapinya selama di sekolah, terutama soal trauma mencukur rambut dan mengembalikan rasa percaya dirinya pasca mendapat perlakuan kurang baik oleh guru di hadapan teman-temannya.
5. Terkait pertanyaan Anda tentang tanggung jawab seorang guru, menurut kami, seorang guru adalah pendidik siswa selama di sekolah. Ekspektasi Anda bahwa tingkat perkembangan siswa itu berbeda sehingga memerlukan “penanganan” yang berbeda terhadap siswa-siswa adalah benar, sehingga kami menyarankan Anda agar memberikan masukan kepada pihak sekolah agar mengaktifkan program-program konseling demi mendapatkan informasi dan cara penanganan yang efektif dan benar terkait potensi (bakat) dan permasalahan siswa sehingga siswa berprestasi dan menempatkan sekolah sebagai tempat paling nyaman kedua setelah rumah.

Namun, menurut hemat kami, peran guru bukan segala-galanya, motivasi diri siswa sendiri dan dukungan orang tua serta keluarga tidak kalah pentingnya dalam menjawab setiap permasalahan yang dihadapi oleh seorang siswa.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Referensi:

1. R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1995;
2. Hukuman Cukur Rambut Siswa Tak Pantas pada laman Komisi Perlindungan Anak Indonesia (“KPAI”), yang diakses pada 29 Juli 2024, pukul 15.06 WIB.

---

[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (“UU 14/2005”)

[2] Pasal 20 UU 14/2005

[3] Pasal 14 ayat (1) UU 14/2005

[4] Pasal 39 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (“PP 74/2008”)

[5] Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”)

[6] Pasal 80 ayat (2) UU 35/2014

[7] Pasal 80 ayat (3) UU 35/2014

[8] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

[9] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, denda dikali 1.000 kali

[10] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023