Akibat Hukum Kreditur yang Tidak Terdaftar dalam Homologasi

PERTANYAAN

Saya mempunyai piutang terhadap PT A yang belum dibayar. Beberapa waktu kemudian melalui surat kabar nasional, ada putusan pengadilan bahwa PT A sudah melakukan perdamaian dalam kaitan pengajuan PKPU. Namun sayangnya, nama saya tidak tercantum dalam daftar kreditur yang piutangnya dicocokkan saat proses PKPU, alias saya terlambat mengetahuinya sehingga terlambat mendaftarkan tagihan. Bagaimana akibatnya terhadap piutang saya? Langkah apa yang dapat saya lakukan untuk mendapatkan pembayaran atas piutang tersebut? Terima kasih.

ULASAN LENGKAP

KLINIK TERKAIT

Perusahaan Jatuh Pailit, Bisakah Karyawan Tetap Bekerja?

05 Jun, 2026

Bolehkah Debitur Pailit Melakukan Perbuatan Hukum?

29 Okt, 2024

Galbay Pinjol, Bisakah Debitur Ajukan Permohonan Pailit?

18 Sep, 2024

Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Jika Perusahaan Pailit

02 Jul, 2024

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Jika Nama Kreditor Tak Terdaftar dalam Putusan Perdamaian PKPUyang dibuat oleh Alfin Sulaiman, S.H., M.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 28 September 2016.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Kami menyimpulkan bahwa pertanyaan Anda berkaitan dengan tidak tercatatnya nama Anda dalam daftar kreditur atau daftar piutang diakui dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (“PKPU”) PT A.

Dengan kata lain, piutang Anda tidak diajukan dan tidak dilakukan verifikasi/pecocokan piutang oleh pengurus. Oleh sebab itu, nama Anda tidak tercantum dalam rencana perdamaian yang telah diterima oleh mayoritas kreditur dan sudah disahkan oleh pengadilan melalui putusan pengesahan perdamaian (putusan homologasi).

Dalam praktik, pengurus akan mengumumkan putusan PKPU serta jadwal agenda PKPU di Berita Negara Republik Indonesia dan 2 surat kabar harian untuk memenuhi asas publisitas sebagaimana diatur dalam Pasal 226 ayat (1) UU 37/2004. Sehingga, tanggung jawab untuk mendaftarkan tagihan atau piutang adalah tanggung jawab dari kreditur.

Namun, sering kali dijumpai kreditur yang tidak mengetahui pengumuman tersebut sehingga kreditur terlambat mengajukan tagihannya. Bagi kreditur yang terlambat mengajukan tagihannya tersebut, Pasal 278 ayat (3) UU 37/2004 memberikan kesempatan untuk bisa mendaftarkan piutangnya bilamana telah lewat batas waktu paling lambat 2 hari sebelum diadakan rapat verifikasi/pencocokan piutang kreditur.

Akan tetapi, berdasarkan keadaan yang Anda jelaskan yakni Anda terlambat mendaftarkan tagihan setelah homologasi, maka terdapat konsekuensi hukum yang akan kami jelaskan di bawah ini.

Akibat Hukum Piutang Kreditur yang Tidak Terdaftar dalam PKPU

Kami memahami kekhawatiran Anda karena sebagai kreditur, Anda tidak tercatat dalam daftar kreditur atau daftar piutang diakui dalam proses PKPU PT A. Namun Anda tidak perlu khawatir mengenai status piutang Anda pada PT A. Sebab perikatan antara Anda dengan PT A tidak hapus hanya karena tidak tercatat dalam daftar kreditur atau daftar piutang diakui.

Merujuk Pasal 1381 KUH Perdata, perikatan dapat hapus karena:

1. pembayaran;
2. penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. pembaruan utang;
4. perjumpaan utang atau kompensasi;
5. percampuran utang;
6. pembebasan utang;
7. musnahnya barang yang terutang;
8. kebatalan atau pembatalan;
9. berlakunya suatu syarat pembatalan; dan
10. lewat waktu.

Baca juga: 10 Sebab Hapusnya Perikatan Menurut KUH Perdata

Dengan demikian, tidak tercatatnya Anda dalam daftar kreditur atau daftar piutang diakui dalam proses PKPU bukan menjadi alasan hapusnya hak Anda untuk menagih piutang kepada PT A.

Hanya saja, dengan tidak diajukannya tagihan Anda dalam daftar kreditur/daftar piutang diakui dalam proses PKPU, menimbulkan beberapa konsekuensi hukum terhadap hak Anda dalam mengikuti rangkaian proses PKPU PT A, antara lain:

1. Tidak berhak memberikan suara (voting) terkait pemberian kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya.

Pasal 229 ayat (1) huruf a UU 37/2004 disebutkan hanya kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang dapat memberikan suara (voting) terkait pemberian kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya.

2. Tidak berhak memberikan suara (voting) dalam proses PKPU terhadap rencana perdamaian.

Pasal 281 ayat (1) huruf a UU 37/2004 disebutkan hanya kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang dapat memberikan suara (voting) terkait rencana perdamaian.

Dengan demikian, Anda tidak dapat memberikan masukan, tanggapan, maupun keberatan selama proses PKPU PT A berlangsung, termasuk namun tidak terbatas pada saat pembahasan rencana perdamaian yang ditawarkan oleh PT A kepada para kreditur.

Upaya Hukum Kreditur yang Tidak Terdaftar dalam Homologasi

Rencana perdamaian dalam PKPU dilakukan ketika debitur tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.[1]

Kemudian, rencana perdamaian tersebut disahkan oleh pengadilan (homologasi) ketika telah diterima atau disetujui oleh para kreditur.[2] Adapun, putusan homologasi menurut Hadi Shubhan dalam buku Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan (hal. 142), merupakan putusan yang mengesahkan rencana perdamaian yang telah disetujui dalam rapat.

Dengan demikian, bilamana terdapat putusan homologasi, maka terdapat rencana perdamaian yang telah diterima oleh mayoritas kreditur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 286 UU 37/2004, perdamaian yang telah disahkan pada dasarnya mengikat kepada semua kreditur dengan pengecualian terhadap kreditur yang dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2) UU 37/2004.

Artinya, Anda sebagai kreditur dari PT A tetap terikat dengan perdamaian meskipun telah ada putusan homologasi. Sehingga, berdasarkan Pasal 287UU 37/2004, putusan homologasi tersebut dapat dijadikan alas hak untuk mendapatkan pembayaran kepada debitur PKPU. Berikut bunyi pasalnya:

Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hubungannya dengan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, bagi semua Kreditor yang tidak dibantah oleh Debitor, merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap Debitor dan semua orang yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut.

Ricardo Simanjuntak dalam buku Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia: Teori dan Praktik (hal. 413-414), berpendapat bahwa kreditur yang tidak tercatat, tetap terikat pada homologasi, sebagai berikut:

Perjanjian perdamaian tersebut akan mengikat seluruh kreditornya, baik kreditor yang setuju maupun yang tidak setuju, termasuk seluruh kreditor yang telah ada selama dalam masa PKPU, walaupun tidak mengikuti atau tidak menjadi bagian dari proses PKPU antara lain akibat: tidak mendaftarkan tagihan, terlambat mendaftarkan tagihan, tidak mengetahui putusan PKPU, kecuali kreditor separatis yang dalam pemungutan suara (secured creditors’ voting) tidak menyetujui perjanjian perdamaian, yang dikutip sebagai berikut: ...

Oleh sebab itu, apabila Anda merupakan kreditur yang tidak dibantah oleh debitur PKPU, maka Anda tetap memiliki hak untuk menagih piutang kepada PT A. Anda dapat menggunakan homologasi sebagai alas hak untuk mendapatkan pembayaran atas piutang kepada PT A.

Selain itu, dalam praktiknya Anda juga memiliki hak dalam mengajukan pembatalan terhadap homologasi tersebut jika debitur lalai memenuhi isi perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 291UU 37/2004 jo. Pasal 170UU 37/2004. Hal ini karena pada praktiknya debitur PKPU turut memberikan mekanisme pembayaran kepada kreditur yang tidak tercatat pada daftar kreditur/daftar piutang diakui.

Kemudian, untuk melakukan pembayaran atas piutang Anda, debitur akan mengacu pada apa yang diatur dalam putusan homologasi dan penyelesaian piutang itu diselesaikan berdasarkan tata cara penyelesaian kewajiban debitur PKPU sebagaimana diatur dalam rencana perdamaian.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Referensi:

1. Hadi Shubhan. Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Cetakan ke-6. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019;
2. Ricardo Simanjuntak. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia: Teori dan Praktik. Cetakan ke-1. Jakarta: Kontan Publishing, 2023.

[1] Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”)

[2] Pasal 285 ayat (1) jo. Pasal 281 UU 37/2004