Jika Pembagian Profit dalam Bagi Hasil Tak Lagi Lancar

PERTANYAAN

Saya ingin menanyakan mengenai langkah hukum apa saja yang dapat ditempuh apabila pembagian profit dalam suatu perjanjian pembagian hasil tidak lagi berjalan sebagaimana diperjanjikan. Sebagai informasi, kerugian materiil yang dialami oleh penggugat tidak sampai Rp500 juta. Mohon dijelaskan langkah hukum yang dapat dilakukan dan dasar hukum yang melandasi.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Bimo Prasetio/Asharyanto, dan pertama kali dipublikasikan pada 22 Januari 2013.

Terhadap permasalahan yang sedang Anda hadapi, terdapat tiga langkah hukum yang dapat Anda lakukan, yaitu:[1]

1. negosiasi dan mediasi;
2. penyampaian somasi atau surat peringatan; dan
3. tuntutan hukum.

Terhadap tiga langkah hukum tersebut, akan diuraikan sebagai berikut.

Negosiasi dan Mediasi

Menurut Indah Parmitasari dalam jurnal Peran Penting Negosiasi dalam Suatu Kontrak, negosiasi adalah perundingan antara para pihak, di mana dalam negosiasi ada proses tawar menawar antara para pihak. Ada pihak yang melakukan penawaran (offer) kepada pihak lain, dan akan ada penerimaan (acceptance) dari pihak yang lainnya.[2] Negosiasi dapat dilakukan oleh Anda (sebagai salah satu pihak perjanjian) dengan pihak lainnya dalam perjanjian pembagian hasil yang dimaksud, tanpa melibatkan pihak ketiga.

Selain negosiasi, Anda juga dapat menempuh proses mediasi yang merupakan diskusi trilateral yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa dan pihak ketiga yang netral dan berkualitas sebagai mediator. Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi pada umumnya dipilih apabila kedua belah pihak membutuhkan bantuan pihak perantara untuk menyelesaikan perselisihannya.[3]

Berdasarkan penjelasan tersebut, jika terdapat masalah dalam suatu perjanjian pembagian hasil, Anda dapat menempuh alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi bilamana Anda tidak memerlukan pihak perantara yang bersifat netral. Sedangkan apabila Anda memerlukan pihak yang membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang bersifat netral, Anda dapat menempuh alternatif mediasi.

Baca juga: Mengenal Tahapan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penyampaian Somasi

Kemudian, dasar hukum somasi dapat kita temukan dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Somasi memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai sarana komunikasi hukum antara para pihak, dan sebagai instrumen formal untuk menegakkan hak-hak perdata.[4] Anda dapat menyampaikan somasi kepada pihak yang tidak melakukan kewajiban pembagian profit, dengan tujuan agar pihak tersebut dapat memenuhi kewajibannya.

Disarikan dari artikel Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya, dalam surat somasi tidak terdapat aturan baku mengenai bentuknya. Artinya, pihak pengirim bebas menentukan perumusan isi dari somasi, tetapi pengirim wajib menentukan secara tegas siapa pihak yang ditujukan, masalah yang disomasikan, dan apa yang menjadi kehendak pengirim somasi yang harus dilaksanakan oleh pihak penerima somasi.[5]

Walau demikian, Anda perlu memperhatikan agar surat somasi mencakup tiga hal di bawah ini, yaitu:[6]

1. hal yang harus dituntut;
2. dasar tuntutan; dan
3. jangka waktu pemenuhan hal yang menjadi tuntutan.

Selain bertujuan agar para pihak dalam perjanjian (dalam hal ini perjanjian pembagian hasil) memenuhi kewajibannya, somasi juga merupakan syarat mutlak ketika Anda akan melakukan tuntutan hukum berupa gugatan melalui pengadilan kepada pihak yang melanggar perjanjian.

Tuntutan Hukum

Tuntutan hukum yang dimaksud di sini berupa mengajukan gugatan perdata kepada pihak tersebut melalui pengadilan. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, gugatan perdata adalah gugatan contentiosa yang mengandung sengketa di antara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan.

Ada dua jenis gugatan perdata, yaitu gugatan biasa dan gugatan sederhana. Kedua gugatan tersebut merupakan jenis upaya hukum yang sama-sama diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum. Namun, untuk gugatan sederhana terdapat jumlah maksimal kerugian materiil yang dialami oleh penggugat yaitu sebesar Rp500 juta,[7] dan tata cara dan pembuktiannya dilakukan dengan cara sederhana sebagaimana diatur dalam Perma 2/2015 dan perubahannya. Kemudian, untuk tenggat waktu penyelesaian gugatan perdata yang dilakukan dengan cara sederhana yaitu paling lama 25 hari sejak hari pertama sidang.[8]

Sehingga, apabila kerugian yang Anda alami dalam sengketa pembagian profit tersebut tidak melebihi batas maksimal kerugian materiil sebagaimana ditentukan, maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui pengajuan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri.

Penjelasan selengkapnya mengenai gugatan sederhana dapat Anda simak dalam artikel berikut:

1. Praktik Gugatan Sederhana di Pengadilan
2. Kriteria Perkara yang Bisa Dilakukan Gugatan Sederhana

Gugatan perdata yang diajukan oleh Anda kepada pengadilan perlu dibuat dengan cara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR. Kemudian, dalam menyusun surat gugatan, Anda harus memperhatikan syarat materiil dan syarat formil sebagai berikut:

1. Syarat Materiil Surat Gugatan

Syarat materiil surat gugatan mengacu pada Pasal 8 ayat (3) Rv yang pada pokoknya harus memuat:

1. identitas para pihak;
2. dasar gugatan atau fundamentum petendi atau posita; dan
3. petitum atau tuntutan.

2. Syarat Formil Surat Gugatan

Syarat formil yang harus terpenuhi dalam surat gugatan adalah:

1. tidak melanggar kompetensi/kewenangan mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif;
2. gugatan tidak mengandung error in persona;
3. gugatan harus jelas dan tegas. jika gugatan tidak jelas dan tidak tegas (obscuur libel) dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak diterima;
4. tidak melanggar asas ne bis in idem;
5. gugatan tidak prematur atau belum saatnya menggugat sudah menggugat;
6. tidak menggugat hal-hal yang telah dikesampingkan, misalnya gugatan kedaluwarsa; dan
7. apa yang digugat sekarang masih dalam proses peradilan (aanhanging geding/rei judicata deductae).

Penjelasan selengkapnya dapat Anda temukan dalam artikel Cara Membuat Surat Gugatan Perdata.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV);
3. Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (S. 1941-44);
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Referensi:

1. Indah Parmitasari. Peran Penting Negosiasi dalam Suatu Kontrak. Jurnal Literasi Hukum, Vol. 3, No. 2, 2019;
2. Jonaedi Efendi. Kamus Istilah Hukum Populer. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016;
3. Keisha Anakku Putri Silalahi dan Herlina Manullang. Efektivitas Surat Somasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Non-Litigasi. Judge: Jurnal Hukum, Vol. 06, No. 02, 2025;
4. M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2017;
5. Maria Alberta Liza Quintarti. Konsekuensi Hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Bisnis. Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 7, No. 8, 2024;
6. Richard Eddy. Aspek Legal Properti: Teori, Contoh, dan Aplikasi. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.

---

[1] Maria Alberta Liza Quintarti. Konsekuensi Hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Bisnis. Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 7, No. 8, 2024, hal. 3181-3182.

[2] Indah Parmitasari. Peran Penting Negosiasi dalam Suatu Kontrak. Jurnal Literasi Hukum, Vol. 3, No. 2, 2019, hal. 51.

[3]Maria Alberta Liza Quintarti. Konsekuensi Hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Bisnis. Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 7, No. 8, 2024, hal. 3181.

[4] Keisha Anakku Putri Silalahi dan Herlina Manullang. Efektivitas Surat Somasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Non-Litigasi. Judge: Jurnal Hukum, Vol. 06, No. 02, 2025, hal. 1993.

[5] Jonaedi Efendi. Kamus Istilah Hukum Populer. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hal. 372.

[6] Richard Eddy. Aspek Legal Properti: Teori, Contoh, dan Aplikasi. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010, hal. 116.

[7] Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

[8] Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.