Kenegaraan
Jika Peraturan Perundang-undangan Tidak Diundangkan

PERTANYAAN
Apa konsekuensinya bila undang-undang tidak diundangkan di dalam lembaran negara? Dan apa konsekuensi hukumnya apabila peraturan daerah tidak diundangkan di lembaran daerah?



Apa konsekuensinya bila undang-undang tidak diundangkan di dalam lembaran negara? Dan apa konsekuensi hukumnya apabila peraturan daerah tidak diundangkan di lembaran daerah?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Abi Jam'an Kurnia, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 27 Mei 2019.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 15/2019, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian tersebut, peraturan perundang-undangan memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 1 angka 1 UU 15/2019 mengatur bahwa pembentukan perundang-undangan adalah pembuatan perundang-undangan yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan. Berdasarkan hal tersebut, salah satu proses yang perlu dilalui oleh suatu peraturan perundang-undangan adalah pengundangan.
Menurut Maria Farida dalam bukunya berjudul Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Penyusunan (hal. 155), suatu peraturan perundang-undangan baru dapat berlaku mengikat secara umum apabila telah diundangkan. Pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu peraturan negara dengan menempatkannya dalam penerbitan resmi yang khusus dengan tujuan agar setiap orang dianggap mengetahui adanya peraturan negara tersebut.[1]
Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 81 UU 12/2011 jo. Pasal 147 Perpres 87/2014 yang memerintahkan bahwa semua peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:
Sebagai contoh, undang-undang ditempatkan dalam lembaran negara sedangkan untuk peraturan daerah ditempatkan dalam lembaran daerah. Di sisi lain, menurut hemat kami, undang-undang dan peraturan daerah wajib diundangkan, agar memenuhi unsur teori fiksi hukum.
Pengundangan pada dasarnya melaksanakan teori fiksi hukum yaitu dengan mengundakan peraturan, setiap orang dianggap tahu isi peraturan perundang-undangan sejak adanya pengundangan tersebut. Dengan demikian, ketidaktahuan atas peraturan perundang-undangan tidak dapat dijadikan alasan pemaaf untuk tidak patuh.
Dalam hal ini, sepanjang penelusuran kami, begitu suatu peraturan perundang-undangan diundangkan, maka semua orang dianggap mengetahui. Tidak ada ruang orang mengatakan tidak mengetahuinya. Tujuannya untuk menciptakan kepastian hukum dengan mencegah orang menghindar dari kewajiban hukum.
Selain sebagai wujud dari fiksi hukum, pengundangan adalah salah satu tahapan atau proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus diikuti. Oleh karenanya, jika peraturan perundang-undangan tidak diundangkan, menurut hemat kami peraturan perundang-undangan tersebut tidak memenuhi semua tahapan pembentukan dan dapat dinyatakan cacat secara proses pembentukan. Dengan adanya kecacatan tersebut, peraturan yang bersangkutan tidak dapat dianggap mengikat secara umum dan berpotensi diajukan permohonan pengujian (judicial review).
Baca juga: Langkah-langkah Memohon Judicial Review UU ke MK
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
Maria Farida I. Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Penyusunan. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
[1] Maria Farida I. Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Penyusunan. Yogyakarta: Kanisius, 2020, hal. 186