Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Kami turut prihatin dengan kejadian viral tentang kakek cabuli anak SD. Namun sebelum menjawab pertanyaan Anda tentang kakek cabuli anak SD, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul. Menurut Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba buah dada wanita, meraba alat kelamin wanita atau laki-laki dan lain sebagainya.[1] Selain itu, perbuatan cabul merupakan kejahatan yang dilakukan seseorang karena adanya dorongan keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi.[2]
Serupa dengan definisi di atas, R. Soesilo menjelaskan perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.[3]
Kemudian, berkaitan dengan pertanyaan Anda, pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.[4]
Lantas, apa ancaman pidana bagi orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak? Berikut ulasannya.
Dengan adanya UU Perlindungan Anak serta perubahannya, Indonesia telah mengakomodir ketentuan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Tindak pidana pencabulan anak diatur dalam Pasal 76E UU 35/2014 yang berbunyi:
Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
Kemudian, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU 17/2016, setiap orang yang melanggar ketentuan di atas dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar. Lalu, jika perbuatan pencabulan terhadap anak tersebut menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1) UU 17/2016.[5]
Selanjutnya, selain diatur dalam UU Perlindungan Anak, tindak pidana pencabulan terhadap anak juga diatur dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan KUHP baru yaitu UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,[6] yakni pada tahun 2026.
Kemudian, dapat kami simpulkan unsur-unsur Pasal 290 angka 2 KUHP dan Pasal 415 huruf b UU 1/2023 sebagai berikut:
- barang siapa atau setiap orang;
- melakukan perbuatan cabul;
- perbuatan cabul dengan diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, atau melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak.
Lebih lanjut, terdapat unsur objektif dan subjektif pada Pasal 292 KUHP, yaitu:
- perbuatan cabul;
- dilakukan oleh orang dewasa;
- sesama jenis kelamin;
- melakukan perbuatan cabul dengan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa.
Baca juga: Apakah Homoseksual Bisa Dipidana?
Sementara unsur dari Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 417 UU 1/2023 adalah:
- barang siapa atau setiap orang;
- melakukan/membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, atau melakukan perbuatan cabul/membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul;
- memberi/menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang
timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah-lakunya, atau memberi/berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga anak.
Sebagai informasi, disarikan dari artikel Pencabulan Anak oleh Orang Tuanya, Ini Ancaman Pidananya, dalam hal korban telah berdamai dengan pelaku, pelaku pencabulan dapat tetap dipidana. Hal ini dikarenakan perbuatan cabul termasuk dalam delik biasa, sehingga proses hukum tetap berlanjut walaupun pihak korban telah memaafkan perbuatan pelaku. Namun, perdamaian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk memberikan putusan nantinya.
Baca juga: Bisakah Mencabut Laporan Jika Perkara Sudah Disidangkan?
Sebagai contoh kasus orang dewasa yang mencabuli anak dapat kita lihat pada Putusan PN TAIS No. 80/Pid.Sus/2019/PN Tas yang telah diputus hingga tingkat kasasi dalam Putusan MA No. 1041K/Pid.Sus/2020 yang mana amarnya ditolak.
Pada kasus ini, anak korban (perempuan) pergi ke rumah terdakwa untuk meminta uang kepada terdakwa. Sesampainya di rumah, terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar praktik bidan. Setelah itu, terdakwa pelan-pelan menyandarkan anak korban ke dinding lalu terdakwa mendekatkan wajahnya ke wajah anak korban serta mencium pipi kiri dan mengecup bibir anak korban. Terdakwa kemudian menaikkan baju dan pakaian dalam anak korban, kemudian meremas payudara anak korban (hal. 4).
Atas perbuatan terdakwa, Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan perbuatan cabul secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 76E UU 35/2014 jo. Pasal 82 ayat (1) UU 17/2016 (hal. 30).
Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda sejumlah Rp60 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan (hal. 30).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kedua kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Putusan:
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1041K/Pid.Sus/2020.
Referensi:
- Parulian Sihotang. Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.23/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Jkt.Utr). Jurnal Rectum, Vol. 3, No. 2, 2021;
- R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1996;
- Rosalia Dika Agustanti. Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan. Jurnal Yuridis, Vol. 7 No. 1, 2020;
- Sunardi dan Fanny Tanuwijaya. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan. Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2001.
[1] Sunardi dan Fanny Tanuwijaya. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan. Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2001, hal. 95
[2] Rosalia Dika Agustanti. Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan. Jurnal Yuridis, Vol. 7 No. 1, 2020, hal. 28
[3] R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1996, hal. 212
[4] Parulian Sihotang. Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.23/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Jkt.Utr). Jurnal Rectum, Vol. 3, No. 2, 2021, hal. 524