Ilmu Hukum
Kapan Hakim Perlu Melakukan Penemuan Hukum?
Bacaan 4 Menit
PERTANYAAN
Apakah demi keadilan, hakim mempunyai diskresi untuk membentuk suatu hukum? Kalau ya, kapan dan bagaimana caranya?
Personalisasi
Bahasa
Daftar Isi
INTISARI JAWABAN
ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Kapan dan Bagaimana Hakim Melakukan Penemuan Hukum? yang dibuat oleh Adi Condro Bawono dan Diana Kusumasari dan pertama kali dipublikasikan pada 16 Februari 2012.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Definisi Penemuan Hukum
Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret.[1]
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau
Mulai DariRp. 149.000Lebih lanjut, Sudikno menjelaskan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret (das sein). Karena hakim selalu dihadapkan dengan peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan, maka perlu dicarikan hukumnya.[2]
Kapan Hakim Melakukan Penemuan Hukum?
Hakim melakukan penemuan hukum ketika undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara.
Hal tersebut dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip Imam Sujono dalam jurnal Urgensi Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi (hal. 586 – 587) menjelaskan bahwa ketika undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan hukumnya.
Hal tersebut mengacu pada Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
Aturan ini merupakan pengejawantahan dari asas ius curia novit bahwa hakim dianggap mengetahui semua hukum, sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara.
Penemuan hukum ini dilakukan dengan cara sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Bagaimana Cara Melakukan Penemuan Hukum?
Secara garis besar, terdapat dua model penemuan hukum, yaitu metode interpretasi dan model penalaran atau konstruksi hukum.[3]
Metode interpretasi, antara lain terdiri atas:[4]
- interpretasi bahasa atau gramatikal, adalah penafsiran menurut bahasa;
- historis undang-undang;
- sistematis atau logis, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain atau dengan keseluruhan sistem hukum;[5]
- kemasyarakatan atau teleologis atau sosiologis, yaitu penafsiran undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang;[6]
- interpretasi komparatif, dengan cara membandingkan dengan berbagai negara.[7]
Anda dapat membaca selengkapnya mengenai metode interpretasi hukum dalam artikel Catat! Ini 11 Jenis Interpretasi Hukum.
Sementara itu, penalaran atau konstruksi hukum antara lain terdiri atas analogi, penghalusan atau penyempitan hukum, serta argumentum a contrario.[8]Selengkapnya dapat Anda baca dalam artikel Penemuan Hukum dan Konstruksi Hukum.
Demikian jawaban dari kami ketahui, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Referensi:
- Imam Sujono. Urgensi Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Vol. 18. No. 3, September 2021;
- Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
[1] Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hal. 49
[2] Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hal. 49
[3] Imam Sujono. Urgensi Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Vol. 18. No. 3, September 2021, hal. 589 - 590
[4] Imam Sujono. Urgensi Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Vol. 18. No. 3, September 2021, hal. 590
[5] Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hal. 76
[6] Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hal. 79
[7] Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hal. 61
[8] Imam Sujono. Urgensi Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Vol. 18. No. 3, September 2021, hal. 590