Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Kapan Diskresi Dianggap sebagai Korupsi?

Kapan Diskresi Dianggap sebagai Korupsi?
Kapan Diskresi Dianggap sebagai Korupsi?

PERTANYAAN

Setelah saya membaca sejumlah referensi, ternyata penyalahgunaan wewenang oleh pejabat juga bisa dipidana. Lalu bagaimana kalau yang bersangkutan melakukan suatu kebijakan? Bukankah kalau ada ancaman pidana pejabat menjadi takut ketika akan melakukan kebijakan? Padahal tujuan membuat suatu kebijakan sendiri baik.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Agar Diskresi Tidak Dikategorikan sebagai Penyalahgunaan Wewenang yang dibuat oleh Guy Rangga Boro, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 11 November 2020.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Pengertian dan Syarat-syarat Diskresi

    Kebijakan yang Anda maksud dalam pertanyaan, kami simpulkan sebagai sebuah diskresi. Menurut UU Administrasi Pemerintahan yang telah diubah dengan Perppu Cipta Kerja, definisi diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.[1]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Selengkapnya mengenai pengertian diskresi dapat Anda baca dalam artikel Arti Diskresi, Ruang Lingkup, Syarat dan Contohnya.

    Suatu diskresi hanya dapat digunakan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang, dengan tujuan:[2]

    1. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
    2. mengisi kekosongan hukum;
    3. memberikan kepastian hukum; dan
    4. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

    Dalam menggunakan diskresi, pejabat wajib mengacu pada:[3]

    1. ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
    1. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan; dan
    2. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.
    1. asas-asas umum pemerintahan yang baik (“AUPB”).

    Kemudian, pejabat pemerintahan juga harus memenuhi syarat-syarat diskresi berikut ini:[4]

    1. sesuai dengan tujuan diskresi;
    2. sesuai dengan AUPB;
    3. berdasarkan alasan-alasan yang objektif yaitu berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak, dan rasional, serta berdasarkan AUPB;
    4. tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan
    5. dilakukan dengan iktikad baik yaitu didasarkan atas motif kejujuran dan berdasarkan AUPB.

    Baca juga: 17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjelasannya

    Dengan demikian, diskresi merupakan kebijakan pejabat pemerintahan karena peraturan perundang-undangan tidak menjangkau persoalan yang dihadapi, sehingga perlu ada inisiatif dalam bentuk keputusan atau tindakan untuk mengatasinya. Penggunaan diskresi bukanlah bentuk penyimpangan sepanjang memenuhi kriteria yang ditentukan dalam UU Administrasi Pemerintahan.[5]

    Diskresi yang Dikategorikan sebagai Penyalahgunaan Wewenang

    Dalam UU Administrasi Pemerintahan, larangan penyalahgunaan wewenang meliputi:[6]

    1. larangan melampaui wewenang, yaitu ketika melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
    2. larangan mencampuradukkan wewenang, yaitu jika keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan;
    3. larangan bertindak sewenang-wenang, yaitu ketika dilakukan tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

    Demikian pula suatu diskresi dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang jika memenuhi kondisi-kondisi di atas. Penggunaan diskresi dikategorikan melampaui wewenang jika:[7]

    1. melampaui batas waktu berlakunya wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
    2. melampaui batas wilayah berlakunya wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan; dan/atau
    3. tidak sesuai dengan prosedur penggunaan diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 s.d. Pasal 28 UU Administrasi Pemerintahan.

    Penggunaan diskresi dianggap mencampuradukkan wewenang jika diskresi digunakan tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang diberikan, tidak sesuai Pasal 26 s.d. Pasal 28 UU Administrasi Pemerintahan, dan/atau bertentangan dengan AUPB. Sedangkan, menggunakan diskresi dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang jika dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang.[8]

    Akibat dari penggunaan diskresi yang dinilai sebagai tindakan melampaui wewenang dan tindakan sewenang-wenang adalah tidak sah. Sedangkan, diskresi yang dianggap sebagai tindakan mencampuradukkan wewenang maka diskresinya dapat dibatalkan.[9]

    Jika terdapat indikasi adanya penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan diskresi, maka pengadilan tata usaha negara (“PTUN”) berwenang untuk memeriksa dan memutus ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang.[10]

    Kemudian, menurut Pasal 2 ayat (1) PERMA 4/2015, PTUN menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang sebelum adanya proses pidana.

    Kapan Diskresi Dianggap sebagai Korupsi?

    Unsur penyalahgunaan wewenang dalam ranah pidana sebagaimana Anda singgung dalam pertanyaan, salah satunya dapat dirujuk dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 (hal. 116-117) yang berbunyi:

    Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

    Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa terdapat titik singgung antara hukum pidana dan hukum administrasi dalam konteks penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan negara ini.

    Dalam perspektif hukum administrasi, Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan mengatur tentang penyalahgunaan wewenang yaitu ketika terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah (“APIP”), maka dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 hari kerja sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.[11]

    Pengembalian kerugian negara tersebut dibebankan kepada badan pemerintahan jika kesalahan administratif terjadi bukan karena ada unsur penyalahgunaan wewenang. Sedangkan jika kerugian negara akibat kesalahan administratif tersebut terjadi karena ada unsur penyalahgunaan wewenang, maka pengembalian kerugian negara dibebankan kepada pejabat yang bersangkutan.[12]

    Sementara itu, jika penggunaan diskresi pejabat pemerintah terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, maka akan dikenai Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 tentang tindak pidana korupsi, jika memenuhi unsur pasal berikut ini:

    1. setiap orang (perseorangan atau korporasi);
    2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
    3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
    4. yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
    5. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

    Menurut M. Irsan Arief dalam buku Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan dan Diskresi; Antara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana/Korupsi, perbedaan antara Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan dengan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 adalah pada unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”. Jika unsur ini terpenuhi, maka perbuatan yang awalnya masuk ranah administrasi, berubah menjadi ranah tindak pidana korupsi (hal. 61).

    Lebih lanjut, M. Irsan Arief menjelaskan bahwa pemenuhan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”, secara normatif dan teori hukum dimaknai sebagai perbuatan yang bersifat sengaja tingkat pertama, yaitu sengaja dengan maksud, dalam artian kesalahan ada pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja memperoleh keuntungan untuk diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Hal ini juga menunjukkan maksud jahat atau mens rea pelaku (hal. 61 – 62).

    Contoh pemenuhan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” adalah seorang pegawai negeri dengan jabatannya telah melakukan pembicaraan kepada rekanan bahwa ia akan mengatur proses pengadaan barang dan jasa yang nanti akan dimenangkan rekanan tersebut, sehingga rekanannya itu harus menyerahkan sejumlah uang sebelum pelaksanaan tender tersebut (hal. 62).

    Dapat disimpulkan bahwa karakteristik dominan dari pemenuhan unsur ini adalah upaya untuk mendapatkan keuntungan sudah ada pada saat sebelum atau persiapan dilakukan pelaksanaan kewenangannya, baik berupa janji yang nantinya akan diserahkan setelah pekerjaan berjalan/selesai, maupun sudah langsung menerima keuntungan sebelum pelaksanaan kewenangannya (hal. 62).

    M. Irsan Arief juga menjelaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara yang diatur dalam Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan tidak otomatis menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Menurutnya, jika kerugian keuangan negara bersumber dari keuntungan yang diperoleh dari penyalahgunaan wewenang, maka termasuk korupsi. Namun, jika kerugian keuangan negara itu merupakan risiko di mana pejabat tidak mendapat keuntungan, maka termasuk dalam ranah administrasi (hal. 62 – 63).

    Berdasarkan uraian di atas, menjawab pertanyaan apakah diskresi bisa dipidanakan? Pada dasarnya tidak. Kecuali, jika pejabat yang menggunakan diskresi terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara dan hal itu dilakukan secara sengaja (ada mens rea). Maka, pejabat yang bersangkutan dapat dikenai pasal tindak pidana korupsi.

    Namun, jika diskresi dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam UU Administrasi Pemerintahan, seperti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, maka pejabat pemerintahan dapat tetap melaksanakan diskresi tanpa dipidana.

    Baca juga: Arti Mens Rea dalam Hukum Pidana

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
    2. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
    3. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
    4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

    Putusan:

    Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

    Referensi:

    M. Irsan Arief. Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan dan Diskresi; Antara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana/Korupsi. Cetakan Pertama. Jakarta: MCL Publisher, 2022.


    [1] Pasal 175 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 9 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”).

    [2] Pasal 22 UU Administrasi Pemerintahan.

    [3] Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU Administrasi Pemerintahan.

    [4] Pasal 175 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan.

    [5] M. Irsan Arief. Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan dan Diskresi; Antara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana/Korupsi. Cetakan Pertama. Jakarta: MCL Publisher, 2022, hal. 56.

    [6] Pasal 17 jo. Pasal 18 UU Administrasi Pemerintahan.

    [7] Pasal 30 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.

    [8] Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.

    [9] Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan.

    [10] Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU Administrasi Pemerintahan.

    [11] Pasal 20 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan.

    [12] Pasal 20 ayat (5) dan (6) UU Administrasi Pemerintahan.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000