Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Perdata

Kapan MoU Wajib Dibubuhi Meterai?

Kapan MoU Wajib Dibubuhi Meterai?

PERTANYAAN

Saya ingin menanyakan apakah MoU (nota kesepahaman) yang akan ditandatangani perlu diberikan meterai? Apakah ada dampaknya dibubuhi materai atau tidak? Mohon penjelasannya.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Apakah MoU Perlu Dibubuhi Meterai? yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada 28 Mei 2014.

    Pembubuhan Meterai dalam MoU

    Perlu diketahui sebelumnya, nota kesepahaman atau juga biasa disebut dengan MoU (Memorandum of Understanding) atau pra-kontrak, pada dasarnya tidak dikenal dalam hukum konvensional di Indonesia. Akan tetapi dalam praktiknya, khususnya bidang komersial, MoU sering digunakan oleh pihak yang berkaitan.

    MoU merupakan suatu perbuatan hukum dari salah satu pihak (subjek hukum) untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lainnya akan sesuatu yang ditawarkannya ataupun yang dimilikinya. Dengan kata lain, MoU pada dasarnya merupakan perjanjian pendahuluan, yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak pada nantinya.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Terkait hal ini, Letezia Tobing (penulis sebelumnya) mengutip definisi MoU berdasarkan Black’s Law Dictionary yang juga didefinisikan sebagai bentuk Letter of intent, yaitu:

    “A written statement detailing the preliminary understanding of parties who plan to enter into a contract or some other agreement; a noncommittal writing preliminary to acontract. A letter of intent is not meant to be binding and does not hinder the parties from bargaining with a third party. Business people typically mean not to be bound by a letter of intent, and courts ordinarily do not enforce one, but courts occasionally find that a commitment has been made...”

    Jika diterjemahkan secara bebas, Letter of intent atau MoU tersebut artinya suatu pernyataan tertulis yang menjabarkan pemahaman awal pihak yang berencana untuk masuk ke dalam kontrak atau perjanjian lainnya, suatu tulisan tanpa komitmen/tidak menjanjikan suatu apapun sebagai awal untuk kesepakatan. Suatu Letter of Intent tidak dimaksudkan untuk mengikat dan tidak menghalangi pihak dari tawar-menawar dengan pihak ketiga. Pebisnis biasanya berarti tidak terikat dengan Letter of Intent, dan pengadilan biasanya tidak menerapkan salah satu, tapi pengadilan kadang-kadang menemukan bahwa komitmen telah dibuat/disepakati.

    Lantas, apakah MoU wajib dibubuhi meterai?

    Sepanjang penelusuran kami, MoU tidak wajib dibubuhi meterai untuk sah secara hukum, karena meterai bukan syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Jadi, jika MoU yang Anda tanyakan merupakan kesepakatan awal sebagaimana dijelaskan di atas, maka meterai tidak diperlukan.

    Namun, lain halnya jika MoU yang dimaksud akan dijadikan alat bukti di pengadilan. Jika demikian, maka MoU wajib dibubuhi meterai karena akan dijadikan alat bukti di pengadilan. Tujuannya agar memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti di persidangan serta menerangkan suatu kejadian yang bersifat perdata dalam dokumen alat bukti tersebut sesuai Pasal 3 ayat (1) UU Bea Meterai.

    Hal ini karena menurut hemat kami, meterai berfungsi sebagai alat untuk memberikan kekuatan hukum pada dokumen agar bisa digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Dengan demikian, jika MoU dibuat untuk menerangkan suatu kejadian yang bersifat perdata dan Anda ingin dokumen tersebut sah secara hukum, maka perlu dibubuhi meterai. Pembubuhan meterai ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak jika terjadi perselisihan di kemudian hari.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
    2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000