Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang diatur secara khusus dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi tersebar dalam berbagai pasal di UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001.
Ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan ke dalam 7 bentuk utama yaitu:[1]
- perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- perbuatan suap-menyuap;
- penggelapan dalam jabatan;
- pemerasan;
- perbuatan curang sah;
- benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, yang menyebabkan keputusan tidak diambil secara objektif; dan
Baca juga: 7 Jenis Tindak Pidana Korupsi dan Contohnya
Dalam undang-undang tindak pidana korupsi, subjek hukum adalah “setiap orang” yang menurut Pasal 1 ayat (3) B didefinisikan sebagai orang perseorangan atau termasuk korporasi.
Lantas, apa itu korporasi? Menurut Pasal 1 ayat (1) UU 31/1999, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
Implikasi dari pasal di atas adalah terjadi perluasan subjek hukum dalam tindak pidana korupsi, yaitu tidak hanya mencakup individu sebagai orang perseorangan, tetapi juga korporasi sebagai entitas hukum. Artinya, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.
Menjawab pertanyaan Anda mengenai kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana korupsi, maka Anda dapat membaca Pasal 20 ayat (2) UU 31/1999 yang berbunyi sebagai berikut:
Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa korporasi dikatakan melakukan tindak pidana korupsi apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh individu yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain dengan korporasi tersebut, dan bertindak atas nama, untuk kepentingan, atau dalam lingkup kewenangan yang diberikan oleh korporasi, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.
Selain itu, berdasarkan konstruksi pasal atas, menurut hemat kami, setidaknya terdapat tiga unsur penting untuk mengetahui bahwa suatu korporasi telah melakukan tindak pidana korupsi, yakni:
- Pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang memiliki hubungan dengan korporasi, baik hubungan kerja seperti direksi, komisaris, hingga manajer maupun hubungan lain dengan korporasi;
- Tindak pidana korupsi dilakukan di lingkungan korporasi dalam rangka menjalankan kegiatan usaha atau aktivitas korporasi maupun dalam lingkup kewenangan, tugas, atau peran yang diberikan oleh korporasi;
- Tindak pidana korupsi dilakukan secara individual oleh satu orang yang mewakili atau berafiliasi dengan korporasi maupun secara kolektif oleh beberapa orang dalam korporasi, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur.
Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (2) PERMA 13/2016 mengatur bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat keadaan-keadaan tertentu yang menunjukkan adanya peran aktif maupun pasif korporasi dalam tindak pidana korupsi sebagai berikut:
- Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.
Pasal 20 ayat (1) UU 31/1999 mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus tipikor dikenakan kepada korporasi sendiri ataupun kepada pengurusnya. Selengkapnya bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:
Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
Penjatuhan pidana kepada korporasi sejatinya menjadi kewenangan hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Namun, dalam penjatuhan pidana terhadap korporasi perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh korporasi;
- Tindakan korupsi tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi dan tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya;
- Terbuktinya kesalahan korporasi karena individu yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain dengan korporasi tersebut melakukan tindak pidana dan ada unsur kesalahan (mens rea).
Kemudian, pidana pokok yang dijatuhkan kepada korporasi menurut Pasal 20 ayat (7) UU 31/1999 jo. Pasal 25 ayat (2) PERMA 13/2016 adalah pidana denda yaitu maksimum pidana denda ditambah 1/3.
Selain pidana pokok, Pasal 25 ayat (3) PERMA 13/2016 menyebutkan bahwa korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pidana tambahan tersebut merujuk pada Pasal 10 huruf b KUHP jo. Pasal 18 UU 31/1999 berupa:
- pencabutan beberapa hak tertentu;
- perampasan barang yang tertentu;
- pengumuman putusan hakim;
- perampasan benda bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 tahun;
- pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
Referensi:
Komisi Pemberantasan Korupsi. Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: KPK, 2006.
[1] Komisi Pemberantasan Korupsi. Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: KPK, 2006