Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Saat Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 2 Januari 2018.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT yang berbunyi:
Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
Yahya Harahap menyatakan bahwa prinsip tanggung jawab terbatas merupakan keuntungan paling besar yang dinikmati oleh pemegang saham. Acuan penerapan prinsip ini adalah sebagai berikut:[1]
- pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan maupun atas kerugian yang dialami perseroan; dan
- risiko yang ditanggung pemegang saham, hanya sebesar investasinya atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada perseroan;
- dengan demikian, pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas utang perseroan.
Lebih lanjut, UU PT mengatur beberapa keadaan yang menghilangkan prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham, yaitu:[2]
- persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.
Jika salah satu keadaan di atas terpenuhi, prinsip tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham menjadi tidak berlaku.
UU PT memperjelas bahwa tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus apabila terbukti, antara lain terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf d sebagaimana kami jelaskan di atas .[3]
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Referensi
Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
[1] Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 74
[2] Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)
[3] Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU PT