Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Dalam menjawab pertanyaan Anda, perlu kami jelaskan terlebih dahulu perihal pengertian perjanjian dan syarat sah perjanjian. Mengutip artikel Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya, perjanjian adalah suatu kontrak adalah perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.[1]
Secara yuridis, yang dimaksud dengan perjanjian dapat ditemukan pada Pasal 1313 KUH Perdata, sebagai berikut:
Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.
Pada kasus Anda, perjanjian yang terjadi adalah perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.
Dalam melakukan perjanjian (termasuk perjanjian jual beli), harus memenuhi syarat sah perjanjian, yang mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat:
- kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- suatu pokok persoalan tertentu;
- suatu sebab yang tidak terlarang.
Mengutip artikel Bagaimana Pembuatan Kontrak yang Benar Secara Hukum?, syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian.
Syarat subjektif merupakan suatu syarat yang apabila tidak terpenuhi dapat mengakibatkan kontrak/perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan syarat objektif merupakan suatu syarat yang apabila tidak terpenuhi dapat mengakibatkan kontrak/perjanjian batal demi hukum.[2]
Baca juga: 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Terpenuhi
Permasalahan pada pertanyaan Anda terletak pada syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan/perjanjian. Hal ini berhubungan dengan pihak yang membuat perjanjian masih berumur 18 tahun.
Pada dasarnya, orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:[3]
- anak yang belum dewasa;
- orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
- perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang utnuk membuat persetujuan.
Namun, dalam perkembangannya istri/perempuan yang telah kawin dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 1963 jo. Pasal 31 UU Perkawinan.
Perihal anak yang belum dewasa, Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan (hal. 132) menerangkan bahwa, karakteristik belum dewasa ditentukan dalam Pasal 330 KUH Perdata, yang menentukan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mencapai 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan lagi belum dewasa.
Namun, perlu diperhatikan bahwa sampai saat ini, belum ada aturan yang mengunifikasi ketentuan batas usia belum dewasa di Indonesia. Terdapat ketentuan yang menyebutkan usia dewasa adalah 21 tahun dan ada juga yang menyebutkan 18 tahun, sebagaimana dijelaskan pada artikel Ragam Ketentuan Usia Dewasa di Indonesia.
Contoh ketentuan yang menyebutkan usia dewasa adalah 18 tahun adalah UU Perkawinan, khususnya Pasal 47:
- Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
Namun, J. Satrio dalam bukunya Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II (hal. 8) menerangkan bahwa dengan munculnya UU Perkawinan, timbul keragu-raguan mengenai batas umur dewasa, karena ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun.
Selain itu, terdapat SEMA 7/2012 tentang rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung (“MA”) sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam SEMA tersebut, terdapat rumusan-rumusan hukum yang menjadi pedoman dalam penanganan perkara di MA serta pedoman pelaksanaan tugas dalam proses penanganan perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding.
Salah satu rumusannya dalam Lampiran Hasil Rapat Kamar Perdata SEMA 7/2012 (hal. 7) dijelaskan bahwa dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum, yaitu orang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin.
Ketentuan batasan dewasa dalam UU Perkawinan dan SEMA 7/2017 menjadi dasar pertimbangan hakim untuk mengesampingkan Pasal 330 KUH Perdata dengan berpegang pada asas lex posterior derogat lex priori dalam Putusan MA No. 1865 K/PDT/2019, yang menyatakan bahwa seseorang yang berusia 19 tahun telah dewasa menurut hukum dan dapat mengajukan gugatan (hal. 12 – 13).
Namun, terdapat juga putusan lain yang masih merujuk pada ketentuan Pasal 330 KUH Perdata. Seperti Putusan PN Bale Bandung No. 114/Pdt.P/2018, yang menyatakan bahwa salah satu anak dari pemohon yang umurnya 20 tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan sebagai orang yang belum dewasa. Hal ini karena belum adanya patokan yang jelas mengenai batas umur dewasa dan juga dalam praktiknya umur 21 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata masih dipakai sebagai batas umur dewasa (hal. 11).
Oleh karena itu, masih jadi perdebatan dalam praktik mengenai apakah umur 18 tahun sudah dianggap dewasa atau masih dianggap anak. Untuk mempermudah jawaban Anda, kami akan merujuk pada ketentuan Pasal 330 KUH Perdata.
Jika demikian, maka dapat disimpulkan terhadap perjanjian yang dibuat oleh anak yang berusia 18 tahun dapat dibatalkan. Pembatalan perjanjian ini bisa ditemukan pada ketentuan Pasal 1331 KUH Perdata, sebagai berikut:
Oleh karena itu, orang-orang yang dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan, boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa untuk itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri, sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan seorang anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditarush di bawah pengampuan dan perempua-perempuan yang bersuami.
Berdasarkan pasal di atas, undang-undang menentukan bahwa mereka yang dinyatakan tidak cakap berhak menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang diperbuat mereka. Selama perjanjian itu belum dituntut kebatalannya, maka perjanjian tetap sah dan berlaku.[4] Selain itu, dapat ditemukan ketentuan bahwa yang menuntut pembatalan adalah mereka yang tidak cakap dalam membuat perjanjian. Namun, karena anak yang di bawah kekuasaan orang tua/walinya dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang tua/walinya, maka menurut hemat kami, pembatalan perjanjian juga berhak diajukan oleh orang tua atau walinya.
Akibat hukum pembatalan perjanjian ini dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 1451 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa pembatalan mengakibatkan pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi:
Pernyataan batalnya perikatan-perikatan berdasarkan ketidakcakapan orang-orang tersebut dalam Pasal 1330, mengakibatkan pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat, dengan pengertian bahwa segala sesuatu yang telah diberikan atau dibayar kepada orang tak berwenang, akibat perikatan itu, hanya dapat dituntut kembali bila barang yang bersangkutan masih berada di tangan orang tak berwenang tadi, atau bila ternyata bahwa orang ini telah mendapatkan keuntungan dan apa yang telah diberikan atau dibayar itu atau bila yang dinikmati telah dipakai bagi kepentingannya.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgelijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
Putusan:
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1865 K/PDT/2019;
- Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 114/Pdt.P/2018.
Referensi:
- J. Satrio. Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001;
- Mariam Darus Badrulzaman. Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023;
- Retna Gumanti. Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata). Jurnal Pelangi Ilmu, Vol. 5, No. 1, 2012;
- Ricardo Simanjuntak. Teknik Perancangan Kontrak Bisnis. Jakarta: Kontan Pub, 2011.
[1] Ricardo Simanjuntak. Teknik Perancangan Kontrak Bisnis. Jakarta: Kontan Pub, 2011, hal. 30-32.
[2] Retna Gumanti. Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata). Jurnal Pelangi Ilmu, Vol. 5, No. 1, 2012, hal. 4.
[4] Mariam Darus Badrulzaman. Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023, hal. 134.
