Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Kedudukan Hukum Administrasi Negara terhadap Hukum Pidana dan Perdata

Kedudukan Hukum Administrasi Negara terhadap Hukum Pidana dan Perdata

PERTANYAAN

Apa hubungannya hukum tata usaha negara dengan hukum pidana dan hukum perdata?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.
    Seperti dikemukakan W.F. Prins Hampir setiap peraturan berdasarkan hukum adminitrasi diakhiri “Incauda Venenum” dengan sejumlah ketentuan pidana (incauda venenum secara harfiah berarti ada racun di akhir/buntut).

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000
    Hukum Privat:
    Hukum Adminitrasi / Hukum Tata Negara:

    Hukum Pidana:
    Hukum adminitrasi materil terletak di antara hukum privat dan hukum pidana. Hukum pidana berisi norma-norma yang penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga penegakan norma-norma tersebut tidak diserahkan pada pihak partikelir (swasta) tetapi harus dilakukan oleh penguasa (negara). Hukum perdata sebagai hukum privat berisi norma-norma yang penegakannya kepada pihak partikelir (swasta). Di antara kedua bidang hukum terletak hukum adminitrasi atau hukum tata usaha negara, hukum adminitrasi dapat dikatakan “hukum antara”.
    Perbedaan antara hukum adminitrasi dengan bidang hukum lainya menurut Philipus M. Hadjon dkk:
    1. Hukum Adminitrasi formal tidak hanya mengenal hukum acara sengketa dan hukum acara non sengketa;
    2. Dibandingkan dengan hukum perdata dan hukum pidana yang mengenal kodifikasi, hukum adminitrasi umum tidak/belum memiliki kodifikasi;
    3. Tidak ada perbedaan tegas antara hukum tata negara dan hukum adminitrasi. Terhadap hukum tata negara, hukum adminitrasi perpanjangan dari hukum tata negara. Hukum adminitrasi melengkapi hukum tata negara.
    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
    Referensi:
    1. Philipus M. Hadjon. Pengantar Hukum Adminitrasi Indonesia, Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 1997;
    2. Indroharto. Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000