Kedudukan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK)

PERTANYAAN

Bagaimana kedudukan hukum dari peraturan yang dibuat oleh lembaga non kementerian seperti Peraturan BNN, BPOM dalam hierarki peraturan perundang-undangan? Apakah peraturan lembaga non kementerian ini bisa mengikat ke dalam (internal) dan ke luar (masyarakat umum)?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Peraturan LPNK Masuk Peraturan Perundang-undangan?

KLINIK TERKAIT

Makna Trias Politica dan Penerapannya di Indonesia

20 Jun, 2025

Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Pengelolaannya

29 Mar, 2022

Bedanya Judicial Review dengan Hak Uji Materiil

20 Des, 2021

Langkah-langkah Memohon Judicial Review UU ke MK

15 Jun, 2021

Kedudukan hukum peraturan yang dibuat di luar hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 8 UU 12/2011 yang mana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8 UU 12/2011

1. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat.
2. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dari bunyi Pasal 8 UU 12/2011 di atas, dapat diungkapkan beberapa hal yang penting, yakni terdapat jenis peraturan perundang-undangan di luar Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 yakni peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang disebutkan secara jelas-jelas nomenklaturnya dalam pasal tersebut.

Kemudian, peraturan perundang-undangan juga dapat ditetapkan oleh “badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang”.

Adapun badan, lembaga, atau komisi yang dimaksud tidak secara jelas disebutkan namanya, namun dipersyaratkan dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang.

Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan. Dalam pertanyaan Anda, disebutkan dua lembaga pemerintah nonkementerian (“LPNK”) yaitu Badan Narkotika Nasional (“BNN”) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (“BPOM”).

BNN adalah sebuah badan yang dibentuk berdasarkan Pasal 64 ayat (1) UU Narkotika yang menyatakan:

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.

Artinya, peraturan yang dibuat oleh BNN termasuk jenis peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, BPOM dibentuk berdasarkan Perpres 80/2017, artinya BPOM tidak dibentuk dengan undang-undang. Perpres ini juga bukan peraturan yang dihasilkan atas perintah undang-undang untuk membentuk BPOM. Sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 tersebut, peraturan yang dibuat oleh BPOM bukan termasuk peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011 juga menegaskan peraturan perundang-undangan yang dibuat harus diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasar kewenangan. Artinya, pembentukan peraturan tersebut juga harus disertai oleh kewenangan delegasi dan atribusi yang diberikan kepada lembaga tersebut.

Perlu kami tegaskan kembali, syarat suatu peraturan yang ditetapkan oleh badan, lembaga, atau komisi (LPNK) dapat dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan adalah:

1. Badan, lembaga, atau komisi dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang; dan
2. Peraturan itu diperintahkan oleh kewenangan delegasi atau atribusi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam hal telah memenuhi kedua persyaratan tersebut di atas, peraturan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Apakah Peraturan LPNK dapat Mengikat ke Luar?

Menjawab pertanyaan Anda selanjutnya, apakah peraturan LPNK dapat mengikat ke dalam dan ke luar?

Sebelumnya, Pasal 1 angka 2 UU 12/2011 mendefinisikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Makna “mengikat secara umum” dapat diartikan sebagai pihak yang dituju yakni orang banyak yang tidak dapat ditentukan (setiap orang, setiap warga negara, barangsiapa). Secara teori, pemaknaan mengikat secara umum ini adalah pemaknaan norma hukum yang dilihat dari segi alamat yang dituju (adressaat) untuk siapa norma hukum itu ditujukan atau diperuntukkan.[1]

Selain dari segi alamat yang dituju, norma hukum pengaturan juga harus bersifat abstrak (belum berupa perbuatan yang konkret) dan terus menerus (tidak sekali-selesai).[2]

Ruiter juga menyebutkan bahwa unsur norma peraturan perundang-undangan juga haruslah “berlaku ke luar” artinya mengatur rakyat, warga negara secara umum, bukan ke dalam yakni mengatur organisasi atau lembaganya sendiri.[3]

Di sini mungkin terdapat perbedaan antara law in the book dengan law in action karena banyak dijumpai terdapat peraturan badan/lembaga/komisi yang mengatur organisasinya sendiri atau mengatur ke dalam.

Namun terlepas dari itu, peraturan badan/lembaga/komisi dapat mengatur baik ke dalam (internal lembaga) maupun ke luar (masyarakat), asalkan peraturan tersebut tetap memperhatikan aspek-aspek norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Referensi:

Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2020.

---

[1] Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2020, hal. 27

[2] Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2020, hal. 28-30

[3] Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2020, hal. 37