Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Ilmu Hukum

Mengenal Apa Itu Aktivisme Yudisial dan Penerapannya

Mengenal Apa Itu Aktivisme Yudisial dan Penerapannya
Mengenal Apa Itu Aktivisme Yudisial dan Penerapannya

PERTANYAAN

Apa yang dimaksud dengan aktivisme yudisial? Adakah contohnya? Lalu, apakah aktivisme yudisial hanya dapat dipraktikkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Kenali Aktivisme Yudisial dan Penerapannya yang pertama kali dipublikasikan pada 30 April 2025.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Judicial Activism

    Apa yang dimaksud dengan aktivisme yudisial? Pada umumnya, judicial activism atau aktivisme yudisial selalu diletakkan dalam konteks ketika hakim membuat suatu aturan (judges making law) dalam putusannya.[1]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Menurut Black’s Law Dictionary sebagaimana dikutip oleh Pan Mohamad Faiz dalam jurnal Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (hal. 408), definisi judicial activism adalah:

    A philosophy of judicial decision-making whereby judges allow their personal views about public policy, among other factors, to guide their decisions, usu. with the suggestion that adherents of this philosophy tend to find constitutional violations and are willing to ignore precedent.

    Jika diterjemahkan secara bebas, judicial activism dapat diartikan sebagai suatu filosofi pengambilan keputusan yudisial, di mana para hakim menggunakan pandangan pribadinya tentang kebijakan publik, di antara faktor-faktor lainnya, untuk mengambil keputusan, biasanya dengan anggapan bahwa para hakim menemukan pelanggaran konstitusional dan bersedia untuk mengabaikan preseden.

    Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Lino Graglia sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdur Rozaq (et.al) dalam jurnal Urgensi Check and Balance oleh Mahkamah Konstitusi melalui Judicial Activism dalam Praktik Demokrasi di Indonesia (hal. 8802), judicial activism adalah pandangan yang memperkenankan hakim membuat putusan pengadilan berdasarkan pertimbangan pribadi atau pandangan politik yang dimilikinya.

    Seven Sins of Judicial Activism

    Pada awalnya, praktik judicial activism ini sering bermakna negatif dan cenderung dianggap menyalahgunakan wewenang. Mengapa demikian? Pada praktiknya, judicial activism dikaitkan dengan adanya campur tangan lembaga yudisial yang mengakibatkan rusaknya sistem demokrasi perwakilan melalui praktik otokrasi yudisial.[2]

    Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh William P. Marshall yang menguraikan ancaman judicial activism terhadap fungsi demokrasi yang disebut seven sins of judicial activism yaitu:[3]

    1. counter-majoritarian activism, yaitu keengganan pengadilan untuk mengikuti keputusan dari lembaga kekuasaan lain yang telah terpilih secara demokratis;
    2. non-originalist activism, yaitu kegagalan pengadilan untuk menuruti gagasan yang orisinil saat memutuskan kasus;
    3. precedential activism, yaitu kegagalan pengadilan untuk tunduk pada preseden atau putusan pengadilan sebelumnya;
    4. jurisdictional activism, yaitu kegagalan pengadilan mematuhi batasan kewenangan atau yurisdiksi kekuasaannya;
    5. judicial creativity, yaitu penciptaan teori dan hak baru dalam doktrin konstitusional;
    6. remedial activism, yaitu penggunaan kekuasaan pengadilan untuk memaksa kewajiban afirmatif terhadap pemerintah demi mengambil alih tugas institusi pemerintah di bawah pengawasan lembaga pengadilan;
    7. partisan activism, yaitu penggunaan kekuasaan pengadilan untuk mencapai tujuan yang sifatnya partisan.

    Walau demikian, saat ini judicial activism erat kaitannya dengan makna yang positif. Hal ini berasal dari berbagai pandangan aktivis demokrasi dan hak asasi manusia yang melihat judicial activism sebagai adaptasi legal terhadap perubahan sosial dengan mengembangkan prinsip yang diambil dari teks konstitusi dan putusan yang telah ada untuk mengimplementasikan nilai dasar konstitusi secara progresif.[4]

    Sebagai informasi, judicial activism memang sering dikaitkan secara praktik dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini karena judicial activism sejatinya merupakan kegiatan pengembangan teks-teks konstitusi untuk membuat perubahan sosial di masyarakat agar nilai dasar dalam konstitusi dapat diterapkan secara progresif.[5]

    Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Judicial Activism

    Lebih lanjut, Pan Mohamad Faiz menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya judicial activism yaitu:[6]

    1. Persaingan antar partai politik telah menimbulkan keresahan politik. Sehingga, para politisi membawa permasalahan tersebut ke pengadilan agar mendapatkan keputusan yang adil. Saat hal ini terjadi, pengadilan harus memasuki ranah politik untuk melakukan reformasi substantif dengan putusannya.
    2. Dukungan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Hal ini terjadi ketika masyarakat bersikap antipati terhadap lembaga eksekutif dan legislatif, sehingga pengadilan menjadi lembaga satu-satunya yang dipercaya untuk memutus perkara tersebut secara adil.
    3. Paradigma berpikir hakim tentang hukum. Jika hakim lebih menitikberatkan pada hukum progresif yang mengedepankan keadilan substantif dibandingkan keadilan prosedural, maka judicial activism dapat dilakukan oleh pengadilan.

    Jadi, judicial activism tidaklah dilakukan tanpa sebab. Selain faktor yang telah dijelaskan di atas, salah satu kategori praktik judicial activism adalah specify of policy yaitu menganalisis sejauh mana putusan pengadilan membentuk kebijakan melalui putusannya yang bertentangan dengan prinsip diskresi lembaga lain.[7]

    Lantas, apakah judicial activism hanya dapat diterapkan dalam putusan MK?

    Judicial Activism dalam Lingkup Kehakiman

    Mengutip artikel Judicial Activism dalam Putusan Hakim yang kami akses dari laman Pengadilan Agama Purwodadi, pada dasarnya aktivisme yudisial merupakan pilihan keputusan yang dibuat hakim untuk mewujudkan keadilan. Hal ini sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakimanyang mengatur bahwa hakim dan dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan

    rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dengan Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut.

    Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

    Menurut hemat kami, meskipun ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman tersebut tidak secara eksplisit memuat perintah aktivisme yudisial, namun, jika ditelaah lebih lanjut kedua pasal tersebut secara implisit memerintahkan hakim untuk menggali dan memahami rasa keadilan masyarakat tanpa dalih menolak perkara karena ketiadaan atau kurang jelasnya hukum mengenai perkara tersebut.

    Lebih lanjut, disarikan dari artikel Keaktifan Hakim dalam Proses Peradilan (“Judicial Activism” dalam Konteks Peradilan Tata Usaha Negara), bahwa dalam perspektif hukum tata usaha negara, peran keaktifan hakim atau judicial activism sangat penting untuk diimplementasikan khususnya dalam bidang hukum yang menyangkut lingkungan hidup, pertambangan, kehutanan, dan lain-lain yang berkaitan dengan tindakan pemerintah serta perlindungan bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan profesionalisme hakim khususnya di lingkup pengadilan tata usaha negara (PTUN), hakim akan menerapkan metode interpretasi dan penghalusan hukum sebagai bentuk penemuan hukum yang dilakukan dengan cara aktivisme yudisial disertai komitmen menegakkan hukum dan keadilan (hal. 10-11).

    Dengan demikian, baik hakim maupun hakim konstitusi, berkewajiban untuk melakukan aktivisme yudisial dengan tujuan menemukan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa penerapan aktivisme yudisial dapat diterapkan di seluruh lingkup kekuasaan kehakiman, baik di lingkungan Mahkamah Agung beserta peradilan di bawahnya, maupun Mahkamah Konstitusi.

    Contoh Putusan yang Menerapkan Judicial Activism

    Sebagai contoh, Putusan MK No. 16/PUU-XVI/2018 yang menguji Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dan Pasal 122 huruf lUU 2/2018, yang pada intinya menyoal pemanggilan paksa oleh Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”).

    Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa upaya pemanggilan paksa merupakan proses yang ada dalam penegakkan hukum pidana. Kalaupun ada tindakan sandera dalam kasus demikian, maka kewenangannya terletak pada hakim untuk menyandera saksi atau ahli yang menolak bersumpah. Selain itu, Mahkamah berpendapat bahwa hingga saat ini belum ada kejelasan apakah rapat DPR merupakan proses penegakkan hukum sehingga DPR diberi wewenang melakukan pemanggilan paksa mengingat DPR sendiri termasuk lembaga politik.[8] Sehingga, Mahkamah memutuskan bahwa pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.[9]

    Putusan tersebut di sisi lain menunjukkan Mahkamah Konstitusi melakukan pengabaian bahwa pemanggilan paksa oleh DPR sebagai bentuk implementasi dari fungsi pengawasannya sesuai Pasal 20A ayat (1)UUD 1945.[10] Oleh karena itu, putusan ini dianggap sebagai salah satu contoh judicial activism karena Mahkamah Konstitusi mengabaikan hasil kesepakatan DPR dan pemerintah yang telah dilakukan secara demokratis.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
    3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

    Putusan:

    Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018.

    Referensi:

    1. Muhammad Abdur Rozaq (et.al). Urgensi Check and Balance oleh Mahkamah Konstitusi melalui Judicial Activism dalam Praktik Demokrasi di Indonesia. Jurnal Unes Law Review, Vol. 6, No. 3, 2024;
    2. Pan Mohamad Faiz. Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 2, 2016;
    3. Revivo Tulaseket (et.al). Praktik Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jurnal Lex Administratum, Vol. 8, No. 3, 2020;
    4. Judicial Activism dalam Putusan Hakim, yang diakses pada 11 Juni 2025, pukul 18.30 WIB;
    5. Keaktifan Hakim dalam Proses Peradilan (“Judicial Activism” dalam Konteks Peradilan Tata Usaha Negara), yang diakses pada 10 Juni 2025, pukul 18.50 WIB.

    [1] Pan Mohamad Faiz. Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 2, 2016, hal. 408

    [2] Pan Mohamad Faiz. Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 2, 2016, hal. 408

    [3] Pan Mohamad Faiz. Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 2, 2016, hal. 409

    [4] Pan Mohamad Faiz. Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 2, 2016, hal. 409-410

    [5] Muhammad Abdur Rozaq (et.al). Urgensi Check and Balance oleh Mahkamah Konstitusi melalui Judicial Activism dalam Praktik Demokrasi di Indonesia. Jurnal Unes Law Review, Vol. 6, No. 3, 2024, hal. 8802

    [6] Muhammad Abdur Rozaq (et.al). Urgensi Check and Balance oleh Mahkamah Konstitusi melalui Judicial Activism dalam Praktik Demokrasi di Indonesia. Jurnal Unes Law Review, Vol. 6, No. 3, 2024, hal. 8802-8803

    [7] Revivo Tulaseket (et.al). Praktik Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jurnal Lex Administratum, Vol. 8, No. 3, 2020, hal. 10

    [8] Revivo Tulaseket (et.al). Praktik Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jurnal Lex Administratum, Vol. 8, No. 3, 2020, hal. 9

    [9]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, hal. 220

    [10] Revivo Tulaseket (et.al). Praktik Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jurnal Lex Administratum, Vol. 8, No. 3, 2020, hal. 9

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000