Mengenal Apa Itu Aktivisme Yudisial dan Penerapannya
Bacaan 9 Menit

PERTANYAAN
Apa yang dimaksud dengan aktivisme yudisial? Adakah contohnya? Lalu, apakah aktivisme yudisial hanya dapat dipraktikkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi?


Bacaan 9 Menit

Apa yang dimaksud dengan aktivisme yudisial? Adakah contohnya? Lalu, apakah aktivisme yudisial hanya dapat dipraktikkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Kenali Aktivisme Yudisial dan Penerapannya yang pertama kali dipublikasikan pada 30 April 2025.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Apa yang dimaksud dengan aktivisme yudisial? Pada umumnya, judicial activism atau aktivisme yudisial selalu diletakkan dalam konteks ketika hakim membuat suatu aturan (judges making law) dalam putusannya.[1]
Menurut Black’s Law Dictionary sebagaimana dikutip oleh Pan Mohamad Faiz dalam jurnal Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (hal. 408), definisi judicial activism adalah:
A philosophy of judicial decision-making whereby judges allow their personal views about public policy, among other factors, to guide their decisions, usu. with the suggestion that adherents of this philosophy tend to find constitutional violations and are willing to ignore precedent.
Jika diterjemahkan secara bebas, judicial activism dapat diartikan sebagai suatu filosofi pengambilan keputusan yudisial, di mana para hakim menggunakan pandangan pribadinya tentang kebijakan publik, di antara faktor-faktor lainnya, untuk mengambil keputusan, biasanya dengan anggapan bahwa para hakim menemukan pelanggaran konstitusional dan bersedia untuk mengabaikan preseden.
Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Lino Graglia sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdur Rozaq (et.al) dalam jurnal Urgensi Check and Balance oleh Mahkamah Konstitusi melalui Judicial Activism dalam Praktik Demokrasi di Indonesia (hal. 8802), judicial activism adalah pandangan yang memperkenankan hakim membuat putusan pengadilan berdasarkan pertimbangan pribadi atau pandangan politik yang dimilikinya.
Pada awalnya, praktik judicial activism ini sering bermakna negatif dan cenderung dianggap menyalahgunakan wewenang. Mengapa demikian? Pada praktiknya, judicial activism dikaitkan dengan adanya campur tangan lembaga yudisial yang mengakibatkan rusaknya sistem demokrasi perwakilan melalui praktik otokrasi yudisial.[2]
Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh William P. Marshall yang menguraikan ancaman judicial activism terhadap fungsi demokrasi yang disebut seven sins of judicial activism yaitu:[3]
Walau demikian, saat ini judicial activism erat kaitannya dengan makna yang positif. Hal ini berasal dari berbagai pandangan aktivis demokrasi dan hak asasi manusia yang melihat judicial activism sebagai adaptasi legal terhadap perubahan sosial dengan mengembangkan prinsip yang diambil dari teks konstitusi dan putusan yang telah ada untuk mengimplementasikan nilai dasar konstitusi secara progresif.[4]
Sebagai informasi, judicial activism memang sering dikaitkan secara praktik dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini karena judicial activism sejatinya merupakan kegiatan pengembangan teks-teks konstitusi untuk membuat perubahan sosial di masyarakat agar nilai dasar dalam konstitusi dapat diterapkan secara progresif.[5]
Lebih lanjut, Pan Mohamad Faiz menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya judicial activism yaitu:[6]
Jadi, judicial activism tidaklah dilakukan tanpa sebab. Selain faktor yang telah dijelaskan di atas, salah satu kategori praktik judicial activism adalah specify of policy yaitu menganalisis sejauh mana putusan pengadilan membentuk kebijakan melalui putusannya yang bertentangan dengan prinsip diskresi lembaga lain.[7]
Lantas, apakah judicial activism hanya dapat diterapkan dalam putusan MK?
Mengutip artikel Judicial Activism dalam Putusan Hakim yang kami akses dari laman Pengadilan Agama Purwodadi, pada dasarnya aktivisme yudisial merupakan pilihan keputusan yang dibuat hakim untuk mewujudkan keadilan. Hal ini sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakimanyang mengatur bahwa hakim dan dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dengan Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut.
Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
Menurut hemat kami, meskipun ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman tersebut tidak secara eksplisit memuat perintah aktivisme yudisial, namun, jika ditelaah lebih lanjut kedua pasal tersebut secara implisit memerintahkan hakim untuk menggali dan memahami rasa keadilan masyarakat tanpa dalih menolak perkara karena ketiadaan atau kurang jelasnya hukum mengenai perkara tersebut.
Lebih lanjut, disarikan dari artikel Keaktifan Hakim dalam Proses Peradilan (“Judicial Activism” dalam Konteks Peradilan Tata Usaha Negara), bahwa dalam perspektif hukum tata usaha negara, peran keaktifan hakim atau judicial activism sangat penting untuk diimplementasikan khususnya dalam bidang hukum yang menyangkut lingkungan hidup, pertambangan, kehutanan, dan lain-lain yang berkaitan dengan tindakan pemerintah serta perlindungan bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan profesionalisme hakim khususnya di lingkup pengadilan tata usaha negara (PTUN), hakim akan menerapkan metode interpretasi dan penghalusan hukum sebagai bentuk penemuan hukum yang dilakukan dengan cara aktivisme yudisial disertai komitmen menegakkan hukum dan keadilan (hal. 10-11).
Dengan demikian, baik hakim maupun hakim konstitusi, berkewajiban untuk melakukan aktivisme yudisial dengan tujuan menemukan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa penerapan aktivisme yudisial dapat diterapkan di seluruh lingkup kekuasaan kehakiman, baik di lingkungan Mahkamah Agung beserta peradilan di bawahnya, maupun Mahkamah Konstitusi.
Sebagai contoh, Putusan MK No. 16/PUU-XVI/2018 yang menguji Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dan Pasal 122 huruf lUU 2/2018, yang pada intinya menyoal pemanggilan paksa oleh Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”).
Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa upaya pemanggilan paksa merupakan proses yang ada dalam penegakkan hukum pidana. Kalaupun ada tindakan sandera dalam kasus demikian, maka kewenangannya terletak pada hakim untuk menyandera saksi atau ahli yang menolak bersumpah. Selain itu, Mahkamah berpendapat bahwa hingga saat ini belum ada kejelasan apakah rapat DPR merupakan proses penegakkan hukum sehingga DPR diberi wewenang melakukan pemanggilan paksa mengingat DPR sendiri termasuk lembaga politik.[8] Sehingga, Mahkamah memutuskan bahwa pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.[9]
Putusan tersebut di sisi lain menunjukkan Mahkamah Konstitusi melakukan pengabaian bahwa pemanggilan paksa oleh DPR sebagai bentuk implementasi dari fungsi pengawasannya sesuai Pasal 20A ayat (1)UUD 1945.[10] Oleh karena itu, putusan ini dianggap sebagai salah satu contoh judicial activism karena Mahkamah Konstitusi mengabaikan hasil kesepakatan DPR dan pemerintah yang telah dilakukan secara demokratis.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018.
Referensi:
[1] Pan Mohamad Faiz. Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 2, 2016, hal. 408
[2] Pan Mohamad Faiz. Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 2, 2016, hal. 408
[3] Pan Mohamad Faiz. Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 2, 2016, hal. 409
[4] Pan Mohamad Faiz. Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 2, 2016, hal. 409-410
[5] Muhammad Abdur Rozaq (et.al). Urgensi Check and Balance oleh Mahkamah Konstitusi melalui Judicial Activism dalam Praktik Demokrasi di Indonesia. Jurnal Unes Law Review, Vol. 6, No. 3, 2024, hal. 8802
[6] Muhammad Abdur Rozaq (et.al). Urgensi Check and Balance oleh Mahkamah Konstitusi melalui Judicial Activism dalam Praktik Demokrasi di Indonesia. Jurnal Unes Law Review, Vol. 6, No. 3, 2024, hal. 8802-8803
[7] Revivo Tulaseket (et.al). Praktik Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jurnal Lex Administratum, Vol. 8, No. 3, 2020, hal. 10
[8] Revivo Tulaseket (et.al). Praktik Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jurnal Lex Administratum, Vol. 8, No. 3, 2020, hal. 9
[9]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, hal. 220
[10] Revivo Tulaseket (et.al). Praktik Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jurnal Lex Administratum, Vol. 8, No. 3, 2020, hal. 9