Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Zulfikar Muhammad Rafif, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 28 Oktober 2024.
Menjawab pertanyaan pertama Anda, bahwa benar, merger lintas negara dapat dilakukan. Namun, sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme merger lintas negara, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai definisi merger atau penggabungan.
Berdasarkan Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 9 UU PT, dijelaskan bahwa penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan Terbatas (“PT/Perseroan”) atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
Dapat disimpulkan bahwa dalam penggabungan perusahaan (merger), satu atau lebih perusahaan melebur dengan perusahaan lain yang sudah ada, sehingga segala aset dan kewajiban yang ada pada perusahaan yang menggabungkan diri akan beralih kepada perusahaan yang menerima penggabungan. Setelah penggabungan tersebut selesai, status badan hukum perusahaan yang menggabungkan diri akan berakhir secara hukum.
Berdasarkan praktik kami, dengan menggabungkan keahlian dari dua pasar yang berbeda, perusahaan berpotensi untuk dapat meningkatkan skalabilitas bisnis, efisiensi operasional, diversifikasi, pengikatan teknologi dan inovasi, bahkan pengurangan kompetisi. Meskipun demikian, perbedaan hukum dan budaya tetap akan menjadi risiko apabila tidak dimitigasi dengan baik.
Perusahaan asing yang menggabungkan diri dengan perusahaan lokal, harus memastikan bahwa mereka menyesuaikan kebijakannya dengan kondisi dan situasi di negara tujuan. Sehingga, perusahaan dituntut untuk dapat saling memahami dan mengerti perbedaan budaya satu sama lain. Sebagai contoh, perbedaan terhadap perspektif ketenagakerjaan akan menjadi salah satu hal yang cukup krusial, di mana tenaga kerja merupakan subjek utama bagi kelancaran suatu perusahaan yang berperan secara proporsional terhadap perusahaan berada.
Dengan tidak memperhatikan permasalahan ketenagakerjaan tersebut, maka akan timbul permasalahan baru yang mungkin tidak dapat dihindari dan akan berpengaruh pada kelangsungan usaha perusahaan tersebut. Risiko ini dapat ditangani dan diidentifikasi sebelum proses merger melalui pelaksanaan uji tuntas hukum (legal due diligence). Hal ini penting untuk memahami tujuan dan potensi permasalahan yang mungkin dihadapi selama mekanisme dan prosedur penggabungan, sehingga informasi mengenai kedua perusahaan, khususnya kedua negara yang terlibat, dapat lebih dipahami dalam proses merger lintas negara.
Selanjutnya, menjawab pertanyaan kedua Anda tentang apakah ada perbedaan dalam regulasi merger antara negara asal dan negara tujuan?
Tentunya terdapat perbedaan regulasi antara negara asal dengan negara tujuan dalam melakukan aksi korporasi lintas negara. Setiap negara memiliki aturan dan regulasi yang berbeda mengenai merger, terutama terkait dengan aspek hukum perusahaan, perpajakan, antitrust dan kepatuhan-kepatuhan lainnya. Apabila dilihat dari konteks hukum perusahaan, khususnya berkaitan dengan batasan jenis bidang usaha yang dapat dimiliki oleh pihak asing, Indonesia dan negara ASEAN lainnya memiliki perbedaan jenis bidang usaha yang terbuka untuk pihak asing.
Baca juga: House to Amend Antitrust Law
Di Indonesia, semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini diatur pada Perpres 49/2021 dan dikenal dengan istilah Daftar Positif Investasi.[1] Dalam konteks merger lintas negara, sebagai contoh antara Indonesia dengan Vietnam, jika sebuah perusahaan di Vietnam berencana menggabungkan diri dengan perusahaan di Indonesia, maka perusahaan di Vietnam tersebut harus mematuhi regulasi domestik dan memperhatikan batasan-batasan pada bidang usaha tertentu seperti industri perbankan, asuransi, real-estate, penerbitan, dan media.[2] Hal ini dikarenakan Vietnam memiliki batasan khusus yang mengatur mengenai bidang usaha tersebut, yang membatasi pelaksanaan investasi keluar (outward investment), termasuk dalam merger.
Selain itu, perbedaan juga akan ditemukan pada struktur pengurus perusahaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) dan Pasal 108 ayat (3) UU PT, suatu perusahaan di Indonesia wajib didirikan dengan ketentuan memiliki paling tidak satu direksi dan satu dewan komisaris. Sedangkan di Kerajaan Kamboja berdasarkan Article 118 Law on Commercial Enterprises, hanya terdapat ketentuan memiliki paling sedikit satu direktur tanpa adanya kewajiban menentukan jumlah minimum dewan komisaris.
Merujuk pada hal di atas, menurut hemat kami, untuk memastikan kepatuhan hukum negara asal dengan negara tujuan, sebelum melakukan aksi korporasi, diperlukan adanya tindakan uji tuntas hukum. Pada umumnya, tindakan uji tuntas hukum tersebut dilakukan dengan berkolaborasi dengan firma hukum lokal pada negara asal atau negara tujuan untuk memahami dan mematuhi segala regulasi yang berlaku pada yurisdiksi tersebut.
Baca juga: ASEAN Needs Harmonization on Antitrust Law
Menjawab pertanyaan ketiga Anda, dalam proses merger lintas negara, persetujuan regulator dari kedua negara menjadi syarat penting yang harus dipenuhi sebelum merger dapat dilaksanakan. Di Indonesia, merger umumnya memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM jika merger dan akuisisi yang dilakukan menyebabkan perubahan anggaran dasar perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 129 ayat (2) dan Pasal 131 ayat (2) UU PT. Namun, apabila merger tidak menyebabkan perubahan anggaran dasar, hanya diperlukan suatu pemberitahuan atau notifikasi kepada Menteri Hukum dan HAM.
Selain itu, persetujuan dari otoritas atau regulator secara khusus juga mungkin diperlukan, tergantung pada sektor industri dan yurisdiksi hukum di masing-masing negara. Sebagai contoh, dalam industri perbankan di Indonesia, sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) pada tahun 2011, merger yang dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia.[3]
Setelah terbentuknya OJK, merger yang dilakukan atas inisiatif bank dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, wajib memperoleh izin dari OJK.[4] Selain pada industri perbankan, persetujuan juga diperlukan pada konteks industri pertambangan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Permen ESDM 7/2020, perubahan saham wajib terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan Menteri ESDM atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.[5]
Selain diperlukannya suatu persetujuan dari regulator berdasarkan industri pada masing-masing sektor, di Indonesia juga diperlukan adanya pemberitahuan atau notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) untuk merger dan akuisisi yang memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa merger tersebut tidak akan mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Karena pada dasarnya, menurut UU 5/1999 sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja, pelaku usaha diwajibkan memberikan notifikasi mengenai rencana merger kepada KPPU sebelum pelaksanaan merger. Adapun mengenai tugas dan wewenang KPPU dapat Anda temukan dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU 5/1999.
Untuk memastikan bahwa ketentuan persetujuan ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal, diperlukan juga uji tuntas hukum untuk mengidentifikasi otoritas regulator yang relevan. Setiap otoritas biasanya memiliki batasan waktu tertentu dan persyaratan dokumen yang harus dipenuhi. Dengan melakukan uji tuntas hukum, perusahaan yang terlibat dalam merger dapat mempersiapkan dokumen dan pengajuan secara tepat waktu sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Lantas, bagaimana dampak merger lintas negara terhadap hak-hak karyawan di kedua perusahaan yang terlibat?
Pada dasarnya, setiap perusahaan asing yang akan melakukan penggabungan usaha dengan perusahaan Indonesia sebagai negara atau perusahaan tujuan, maka perusahaan asing tersebut harus memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia. Perusahaan tersebut harus memperhatikan bahwa penggabungan tidak boleh dilakukan jika dapat merugikan kepentingan pihak tertentu, seperti kepentingan perusahaan, pemegang saham minoritas, karyawan perusahaan, kreditor, mitra usaha lain, masyarakat, dan persaingan usaha yang sehat.[6]
Jika karyawan pada perusahaan yang menggabungkan diri tidak setuju untuk melanjutkan hubungan kerja dengan perusahaan tujuan, maka kondisi tersebut dapat menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) di perusahaan yang menggabungkan diri. PHK dapat terjadi karena perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh.[7]
Dengan demikian, status karyawan pada perusahaan yang melakukan penggabungan tetap tidak berubah, asalkan kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan hubungan kerja yang sudah ada.
Namun, hal tersebut tidak berlaku jika perusahaan yang melakukan penggabungan tidak setuju untuk melanjutkan hubungan kerja dengan pekerja dari perusahaan yang menggabungkan diri, atau pekerja dari perusahaan yang menggabungkan diri tersebut tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja dengan perusahaan yang melakukan penggabungan. Sehingga, hal ini berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum berupa PHK sebagaimana kami jelaskan. Hal-hal terkait PHK diatur lebih rinci pada Pasal 41 PP 35/2021, sebagai berikut:
Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan atau pemisahan Perusahaan dan Pekerja/Buruh tidak bersedia melanjutkan Hubungan Kerja atau Pengusaha tidak bersedia menerima Pekerja/Buruh maka Pekerja/Buruh berhak atas:
- uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).
Baca juga: Hak-hak Karyawan yang Di-PHK dan yang Resign
Berdasarkan penjelasan di atas, pekerja yang terkena PHK akibat penggabungan perusahaan berhak menerima uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak-hak lainnya.
Menjawab pertanyaan kelima Anda, selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, terutama jika tujuan negara penggabungan tersebut adalah Indonesia. Apabila perusahaan asing hendak menggabungkan perusahaannya dengan perusahaan Indonesia melalui mekanisme merger lintas negara, perusahaan tersebut harus memenuhi ketentuan yang berlaku pada UU PT sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja, dan PP 27/1998, yakni harus memperhatikan:[8]
- perusahaan, pemegang saham minoritas, dan karyawan kedua perusahaan;
- persaingan usaha yang beritikad baik atau sehat untuk kepentingan masyarakat umum;
- mitra usaha dan kreditor yang relevan dari perusahaan yang melaksanakan merger.
Lebih lanjut, merujuk pada poin ketiga di atas, menurut hemat kami, perusahaan harus mengimplementasikan prinsip kehati-hatiannya untuk memeriksa kewajiban ataupun persetujuan kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi perusahaan untuk melakukan uji tuntas hukum yang menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk memperhatikan kewajiban-kewajiban yang perlu dipenuhi sebelum transaksi merger dapat dianggap sah atau berlaku, serta hal-hal yang perlu dipahami bagi perusahaan seperti transaksi-transaksi perusahaan dengan pihak ketiga, utang piutang, jaminan, dan lain sebagainya untuk menjadi perhatian bagi perusahaan yang akan melakukan merger. Hal ini supaya perusahaan yang akan melakukan merger dapat memahami perusahaan target sepenuhnya dan memastikan merger dapat berjalan dengan lancar dan sesuai ekspektasi.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank;
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
- Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum.
Referensi:
- I. P. A. Hadinata dan A. A. S. Utari. Cross-Border Mergers and Acquisitions Influence of a Company on Workforce Continuity. JHSSB, Vol. 2, No. 1, 2022;
- Law on Commercial Enterprises;
- Vietnam Law on Investment No. 61/2020/QH14.
[8] I. P. A. Hadinata dan A. A. S. Utari. Cross-Border Mergers and Acquisitions Influence of a Company on Workforce Continuity. JHSSB, Vol. 2, No. 1, 2022, hal. 357–365
