Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Kepatuhan Rules of Origin (ROO) untuk Barang Transshipment

Kepatuhan Rules of Origin (ROO) untuk Barang Transshipment

PERTANYAAN

Apa yang dimaksud Rules of Origin? Bagaimana ketentuannya untuk barang transhipment? Mohon penjelasan dan dasar hukumnya.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Rules of Origin

    Sepanjang penelusuran kami, dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan, pemanfaatan skema Free Trade Agreement (FTA) menjadi strategi utama bagi eksportir dan importir untuk memperoleh tarif preferensi. Namun, banyak pelaku usaha masih belum memahami secara menyeluruh bahwa kepatuhan terhadap Rules of Origin (“ROO”) tetap menjadi faktor penentu, terutama dalam konteks pengiriman barang melalui negara ketiga atau transhipment.

    Menurut definisinya, ROO adalah mekanisme untuk menentukan asal produk agar bisa mendapatkan fasilitas tarif prefensial.[1] ROO ini merupakan seperangkat aturan yang menentukan asal barang. Asal barang ini menjadi dasar untuk menilai apakah suatu produk berhak atas tarif preferensi dalam skema FTA. Ketentuan yang harus dipenuhi dalam ROO yaitu ketentuan terkait kriteria asal barang (origin criteria), direct consignment, dan procedural criteria sebagaimana diatur dalam Permendag 77/10/2014. Tanpa pemenuhan ROO, meskipun barang berasal dari negara anggota FTA, fasilitas preferensi tarif tidak dapat diberikan.

    Salah satu alasan ROO harus dipatuhi yaitu untuk mendapat validitas Certificate of Origin (“COO”) sebagai bukti resmi asal barang yang diterbitkan oleh otoritas berwenang. COO tetap berlaku meskipun barang melalui negara ketiga, dengan catatan barang tersebut tidak mengalami proses produksi atau transformasi lebih lanjut. COO yang sah menjadi kunci agar barang dapat memperoleh fasilitas FTA di negara importir.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Selainjutnya, agar klaim tarif preferensi dapat diterima, selain COO, importir dan eksportir wajib menyiapkan dokumen pendukung. Salah satu dokumen penting adalah Bill of Lading yang menunjukkan bahwa barang hanya transit tanpa proses produksi tambahan. Dokumen lain seperti non-manipulation certificate atau through bill of lading juga sering diminta oleh otoritas bea cukai.

    ROO dalam Transshipment

    Dalam praktik perdagangan internasional, transshipment yaitu pengiriman barang melalui negara ketiga sebelum sampai ke negara tujuan akhir, merupakan suatu hal yang lazim. Namun, transhipment sering menimbulkan salah persepsi. Banyak importir dan eksportir berasumsi bahwa transit barang otomatis membatalkan keabsahan asal barang. Padahal, ROO tetap berlaku sepanjang tidak ada proses produksi tambahan atau pengolahan substansial di negara transit.

    Jika barang yang ditranship tidak memenuhi persyaratan ROO atau dokumen asal barang dinyatakan tidak valid, maka fasilitas FTA tidak dapat diberikan. Akibatnya, importir harus membayar tarif bea masuk normal (MFN) yang lebih tinggi. Selain itu, dapat timbul sanksi administratif, penolakan impor, atau pemeriksaan kepabeanan yang lebih intensif.

    Oleh karena itu, untuk memastikan kepatuhan, kami menyarankan pelaku usaha untuk:

    1. memastikan COO diterbitkan dengan benar dan sesuai ketentuan FTA;
    2. menyimpan dan menyiapkan dokumen pendukung seperti Bill of Lading dan non-manipulation certificate;
    3. berkoordinasi dengan forwarder atau shipping line untuk menjamin tidak ada proses tambahan di negara transit;
    4. melakukan audit internal secara berkala terhadap kepatuhan ROO.

    Kepatuhan terhadap Rules of Origin merupakan aspek fundamental dalam memanfaatkan fasilitas FTA. Dalam konteks transshipment, pemahaman bahwa COO tetap sah selama tidak ada proses tambahan di negara transit sangat penting. Dengan dokumentasi yang tepat dan prosedur yang sesuai, importir maupun eksportir dapat mengoptimalkan keuntungan dari perjanjian perdagangan internasional.

    Fenomena Praktik Transshipment Barang Asal Tiongkok

    Sebagai contoh, dalam praktik perdagangan internasional, kerap ditemui pola transshipment barang asal Tiongkok melalui Indonesia yang kemudian diklaim sebagai produk asal Indonesia. Praktik ini biasanya bertujuan untuk memperoleh manfaat tarif preferensi dalam kerangka FTA atau skema tarif resiprokal, misalnya dengan Amerika Serikat, sekaligus menghindari tarif bea masuk yang relatif tinggi terhadap produk asal Tiongkok.

    Namun, pada kenyataannya tidak semua produk yang dialihkan tersebut memenuhi kriteria ROO yang berlaku di Indonesia. Sering dijumpai proses perakitan di Indonesia yang masih sangat bergantung pada komponen utama dari Tiongkok. Produk hasil perakitan ini kemudian diekspor kembali, misalnya ke Amerika Serikat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah produk tersebut secara sah dapat dikategorikan sebagai "Made in Indonesia" atau tetap dianggap sebagai "Made in China" dalam konteks kepabeanan negara tujuan.

    Berdasarkan ketentuan ROO, khususnya dalam skema Generalized System of Preferences (GSP) antara Amerika Serikat dan Indonesia, terdapat dua kriteria utama:

    1. terjadinya substantial transformation (perubahan substansial, biasanya tercermin dalam perubahan klasifikasi HS Code); dan
    2. terpenuhinya minimal 35% local content (nilai tambah dari bahan baku, tenaga kerja, dan biaya produksi lokal). Dalam banyak kasus, proses perakitan yang dilakukan di Indonesia masih terbatas pada operasi sederhana seperti packaging, simple assembly, atau sekadar penempelan label baru. Proses tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai substantial transformation dalam arti hukum, sementara komponen lokal Indonesia masih relatif kecil dibandingkan komponen asal Tiongkok.

    Akibatnya, meskipun secara dokumen produk tersebut tercatat sebagai "Made in Indonesia," otoritas kepabeanan di negara tujuan tetap dapat menetapkannya sebagai produk asal Tiongkok. Situasi ini berpotensi menimbulkan konsekuensi bagi pelaku usaha, antara lain hilangnya fasilitas tarif preferensi, penolakan impor, audit kepabeanan, hingga risiko sanksi administratif. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap ROO menjadi penting untuk memastikan kepastian hukum, menjaga kredibilitas dagang, serta meminimalisasi risiko dalam perdagangan lintas negara.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014 Tahun 2014 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia).

    Referensi:

    1. Emmy Latifah. Pengaturan Rules of Origin di Indonesia dan Masalah-Masalah Hukum yang Ditimbulkannya. Jurnal Yustisia, Vol. 4, No. 1, 2015;
    2. Generalized System of Preferences, yang diakses pada 20 Oktober 2025, pukul. 12.00 WIB.

    [1] Emmy Latifah. Pengaturan Rules of Origin di Indonesia dan Masalah-Masalah Hukum yang Ditimbulkannya. Jurnal Yustisia, Vol. 4, No. 1, 2015, hal. 33

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000