Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-27/Men/2000 tentang Program Santunan Pekerja Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi tanggal 29 Pebruari 2000 (yang lebih populer disebut Kepmen-27/2000), adalah ketentuan yang mengatur (regeling) mengenai kewajiban Pemborong –yakni, Perusahaan Jasa Penunjang- yang mendapatkan kontrak pemborongan pekerjaan dari Pemberi Pekerjaan di lingkungan sub-sektor Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi (yakni Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi) untuk mengikut-sertakan pekerjanya dalam program Santunan Pekerja Migas (“SPM”) atas biaya Pemborong (lihat Pasal 2 Kepmen-27/2000).
Setelah terbitnya UU No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan (“UU No. 13/2003”), Kepmen-27/2000 tersebut (oleh Pemerintah cq. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan. Karena perlindungan bagi pekerja/buruh (dengan memberi SPM) melalui perjanjian kerja waktu tertentu ("PKWT"), telah diatur dalam dalam UU No. 13/2003 (khususnya Pasal 59 jo Pasal 62) serta peraturan pelaksanaannya (khususnya, Kepmenakertrans No. Kep-100/Men/IV/2004), sehingga perlu dicabut.
Oleh karena itu, Kepmen-27/2000 tersebut kemudian dicabut dengan Permenakertrans No. Per-04/Men/II/2009 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-27/Men/2000 tentang Program Santunan Pekerja Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 20 Pebruari 2009 (selanjutnya disebut Permen-04/2009).
Dengan dicabutnya Kepmen-27/2000, bagi Perusahaan Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi yang sejak saat diterbitkannya Permen-04/2009 masih melaksanakan hubungan kerja dengan PKWT dan mengalokasikan dana SPM (atau istilah Saudara “Program Tabungan Dana Pensiun”) pada separate account, maka ketentuan Kepmen-27/2000 tersebut tetap berlaku hingga berakhirnya hubungan kerja masing-masing melalui PKWT, dan perusahaan tetap memberikan santunan pekerja/buruh sesuai Kepmen-27/2000 (lihat Pasal 2 Permen-04/2009).
Demikian juga, setelah dicabutnya Kepmen-27/2000 tersebut, maka Perusahaan Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi yang akan memberikan santunan (SPM) kepada pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan -hubungan kerja- PKWT (istilah Saudara “karyawan kontrak”) hanya dapat mengaturnya di dalam perjanjian kerja (“PK”), peraturan perusahaan (“PP”) atau dalam perjanjian kerja bersama (“PKB”) (lihat Pasal 3 Permen-04/2009).
Dengan demikian, setelah dicabutnya Kepmen-27/2000 dan berakhirnya PKWT masing-masing pekerja/buruh dari Perusahaan Jasa Penunjang (istilah Saudara, “Kontraktor”), tentu tidak menjadi permasalahan apabila Perusahaan tidak mengikuti (mematuhi) ketentuan dalam Kepmen-27/2000 tersebut. Kecuali jika PKWT yang pada saat ditanda-tangani sebelum tanggal 20 Pebruari 2009, hemat kami masih harus merujuk pada ketentuan Kepmen-27/2000 dimaksud atau disepakati (diperjanjikan) dalam PK, PP/PKB sebagaimana tersebut.
Demikian penjelasan kami, mudah-mudahan puas dengan jawaban tersebut.
Dasar hukum:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-27/Men/2000 tentang Program Santunan Pekerja Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-100/Men/IV/2000 tentang tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-04/Men/II/2009 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-27/Men/2000 tentang Program Santunan Pekerja Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.